Perubahan Iklim, Petani Lauje dan Gagal Panen

 Oleh: Moh. Rifai M. Hadi*

DSC_0019Perubahan iklim, menjadi satu ancaman yang sangat serius terhadap sektor pertanian, yang mendatangkan masalah baru bagi keberlanjutan produksi pangan dan sistem produksi pertanian. Iklim yang tak menentu tersebut, mengakibatkan petani  sulit untuk bercocok tanam. Sifat iklim yang dinamis—pun terjadi secara alami, yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Kini telah berdampak pada kebanyakan petani di pedesaan yang mengeluhkan kondisi cuaca, yang sesekali dapat berubah dengan cepat. Tak jarang, gagal panen pun datang menghampiri para petani. Dampak lain, cuaca yang tak menentu itu mengakibatkan timbulnya berbagai macam hama pengganggu tanaman pertanian. (Haryono: 2011).

Situasi demikian secara pasti mendorong perubahan status lahan para petani, cenderung menciut dan terdegradasi, baik akibat tidak tepatnya pengelolaan maupun akibat dari perubahan iklim. Kondisi tersebut menyebabkan laju konversi lahan akan semakin sulit di bendung dan sistem pengelolaan lahan akan semakin intensif, bahkan cenderung melebihi daya dukungnya (Popi Rejekiningrum: 2011).

Dua situasi yang saling kait mengkait di atas, sedang terjadi pada orang Lauje di Kecamatan Dondo. Para petani semi-subsisten itu hidup dalam kawasan konsesi tambang PT Sulawesi Molibdenum Management (SMM) dan PT Citra Palu Mineral (CPM), memanfaatkan lahan untuk aneka macam varietas pertanian  selama bertahun-tahun.

Di Takudan—kilo tujuh, Desa Malala Kecamatan Dondo.  Orang Lauje di sana, dalam beberapa bulan terakhir mengalami gagal panen tanaman pertanian seperti Jagung, Ubi, dan kacang. Beberapa hama yang mulai menyerang adalah sebagai berikut: (1) Wereng, jenis kepik yang menyebabkan daun dan batang tumbuhan berlubang-lubang, kemudian kering dan akhirnya mati; (2) Ulat lava kupu-kupu, yang selalu efektif memakan dedaunan bahkan pangkal batang, terutama pada malam hari. Sehingga, para petani semi-subsisten tersebut dalam kurung waktu Januari—Februari tak lagi makan nasi. Mereka hanya makan pisang, atau pun umbi-umbian rebus, tanaman tersisa oleh serangan hama. Penghasilan ladang Orang Lauje tak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama beras yang harus dibeli menggunakan uang. Kondisi yang sama juga terjadi di Kinapasan Desa Ogowele Kecamatan Dondo. Serangan hama sudah tak terhindarkan lagi mengakibatkan kerugian besar dialami Orang Lauje yang kini mulai bertani secara menetap.

Belum lagi,  harga jual hasil panen merosot. Jagung misalnya, harga jualnya mencapai Rp. 3.000-3.500 per kilogramnya. Dapat dibayangkan dengan harga yang demikian—pun dengan kuantitas produksi semakin menurun.

Orang Lauje, yang berada di Takudan—kilo tujuh Desa Malala, beberapa bulan terakhir sudah tidak mendapatkan bantuan “beras miskin” (raskin). Padahal, sebelumnya mereka mendapatkan beras jatah tersebut, entah mengapa pemerintah Desa Malala tidak lagi memberikan bantuan Raskin.

Sementara, untuk menutupi kegagalan panen tersebut, para petani Takudan mencari alternatif untuk menyambung kehidupan mereka yaitu menjadi tenaga kerja informal: menarik kayu bantalan. Dalam waktu tertentu mereka bekerja menarik kayu bantalan milik pengusaha desa dari dalam hutan dengan jarak mencapai empat (4) kilometer.  Sambil menunggu panen tiga bulan sekali seperti tanaman Jagung.

Umumnya, mereka menerima upah dari pengusaha kayu sebesar Rp. 65.000 per kubik. Para pengusaha kayu tingkat desa, lebih memilih buruh dari kalangan petani di Takudan, karena umumnya mereka rajin dan di bayar murah. “…kami terpaksa bekerja, menarik bantalan sejauh lima kilo meter. Karena kami sudah tidak bisa bergantung dengan hasil kebun kami, hasilnya sangat kecil,” kata seorang petani Takudan—kilo tujuh.

Persoalan petani pada umumnya, bagaikan mata rantai yang tidak ada putusnya, seperti terperangkap dalam kesulitan yang memerlukan pertolongan. Di sisi lain, sejumlah persoalan petani dipandang sebagai peluang yang menguntungkan individu tertentu dengan memposisikan sebagai penolong. Adanya ketimpangan dalam sosial-ekonomi, pasar, dan modal menyebabkan timbulnya hubungan patron-klien di kalangan petani (Rustinsyah: 2011).

Hilangnya Akses Atas Tanah

Tania Li pernah mengatakan, bahwa dimensi permasalahan pada daerah dataran tinggi sebenarnya jauh lebih kompleks. Di dalamnya tercakup diferensiasi akses terhadap tanah pada berbagai kelas sosial yang ada akibat proses perubahan penggunaan tanah yang secara gradual mengubah peta kepemilikan tanah. Proses ini membawa dampak negatif yang di antaranya adalah terputusnya akses masyarakat asal yang secara adat memiliki hak penguasaan mula-mula atas tanah itu  (Tania Li: 2012).

Status kepemilikan tanah, yang di kelolah oleh masyarakat Takudan—kilo tujuh adalah status pinjaman dari pemerintah desa, dan ada pula yang dari masyarakat Desa Malala, yang sengaja mereka kelola untuk menanam tanaman bulanan. Hal demikian itu telah menimbulkan paradoks bagi petani takudan. Padahal, migrasi mereka dari Palasa, Parigi Moutong sudah cukup lama, namun mereka masih minim memiliki tanah. Sehingga, memaksa mereka harus pinjam pakai dan bahkan bagi hasil dari tanah tersebut.

Seharusnya, tanah pertanian hanya untuk mereka yang benar-benar menggarapnya. Pun, hak milik mutlak (eigendom), harus tidak ada lagi. Demikian juga hak-hak istimewa  (seperti: hak feudal, tanah partikelir, hak konsesi, dan lain sebagainya). Tanah tidak boleh menjadi barang dagangan yang semata-mata untuk mencari keuntungan. (Gunawan Wiradi: 2009).

Apalagi, dalam pembuatan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) terhitung besar, yakni Rp. 300.000 per hektar. Dari mana mereka mendapat uang sebanyak itu? Sehingga, menyebabkan para petani memiliki tanah tak berlisensi hukum. Kemudian, penguasaan tanah atas pejabat publik cukup dominan, yang memungkinkan tersingkirnya orang Lauje di pegunungan kilo tujuh tersebut. Wakil Bupati Tolitoli Amran misalnya, telah memiliki tanah 10 km x 800 meter di pegunungan kilo tujuh. Diperkirakan, tanah tersebut masuk dalam areal pertanian orang Lauje di Takudan.

Di balik itu, lisensi atas Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diberikan oleh Bupati Tolitoli, nampaknya semakin memberikan peluang besar terhadap proses penyingkiran orang Lauje sebagai petani semi-subsiten di Takudan. Sehingga, hal demikian dikritik oleh Gunawan Wiradi, seorang pakar Agraria, terkait batasan maksimum dan batasan minimum penguasaan tanah. Gunawan mengatakan, bahwa batas maksimum diperlukan: pertama, untuk mencegah akumulasi penguasaan tanah; kedua, agar diperoleh surplus tanah untuk dibagikan kepada mereka yang berniat sebagai petani, tetapi tidak menguasai tanah. Batas minimum diperlukan untuk mencegah berkeping-kepingnya satuan usaha tani sedemikian sempit, sehingga tidak berpotensi untuk menunjang kehidupan yang layak.

Dengan demikian, kemiskinan yang melanda masyarakat petani pedesaan, terutama di Takudan dan di Kinapasan, menjadi suatu diferensiasi sosial yang umum terjadi di Indonesia. Kemiskinan dipandang sebagai hal yang berkaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan,  padahal secara khusus, untuk masyarakat pedesaan disebabkan oleh rendahnya pemilikan lahan. Sehingga bagi petani gurem, masalah kemiskinan hal yang paling potensial bagi mereka.

*Penulis adalah Manager Riset dan Kampanye Jatam Sulteng, 2013.

Leave a Reply