Lingkungan Buruk Mengancam Peradaban Manusia

Oleh: Moh. rifai m. hadi

Penulis adalah Anggota Tetap Mapala Kumtapala Fak. Hukum Untad
 
 

cropped-21022013015_2.jpgKerusakan Lingkungan hingga saat ini, menjadi sebuah ancaman yang cukup serius  bagi masa depan mahkluk hidup. Seluruh pelosok dunia kini, diderah oleh pemanasan global atau yang sering disebut global warming. Kebijakan yang telah disepakati bersama dalam forum PBB, kini hanya sebuah regulasi di “atas kertas.”

 
Lingkungan yang semakin hari semakin tidak berkualitas. Menyebabkan kerusakan ekosistem dan manusia tidak betah berlama-lama didalamnya. Banyak faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan itu, diantaranya: praktek Illegal Logging, praktek perkebunan skala besar, pertambangan dan, membuang sampah disembarang tempat. Namun, hal itu tidak membuat para pelaku dan pembuat kebijakan menjadi jerah, jika penyebab dari kerusakan lingkungan itu, berakibat pada banjir, hingga memakan jiwa. 
Undang-undang lingkungan hidup, yang sengaja disusun sedemikian rupa. Hanya sebagai pajangan terindah dalam kertas putih bercampur hitam. Manusia seakan sudah tidak peduli akan indahnya lingkungan yang bersih dan asri. Slogan-slogan pun hanya menjadi budaya. Seakan lingkungan bersih adalah nomor ke seratus. Padahal manusia membutuhkan lingkungan yang bersih, sehat, agar hidupnya pun semakin sehat.
 
Dalam meningkatkan kualitas hidup, baik itu manusia maupun koorporasi, mulai menggeluti niat. Niat itu dalam bentuk pengerukan sumber daya alam yang, akan mengancam keberlanjutan masa depan mahkluk hidup lainnya. Padahal secara geometris, populasi manusia, semakin hari semakin berkembang. Dengan mengejar “pertumbuhan ekonomi,” maka manusia tidak pernah berpikir akan terjadinya degradasi lingkungan, padahal sumber ekonomi itu berasal dari Sumber Daya Alam. Logika ini yang semestinya diubah, menyisihkan sederet rezeki demi masa depan dan, demi  menjaga kelestarian lingkungan.  
 
Keterancaman manusia dan mahkluk hidup di bumi ini, atas degradasi lingkungan yang, semakin hari semakin nampak. Juga semakin hari tak bisa dihindari. Lebih perih lagi, jika fenomena alam yang terjadi akhir-akhir ini, seperti: Tanah longsor, banjir, gempa, dan lain-lain. Adalah murni bencana alam, padahal sedikit atau banyak, terdapat campur tangan manusia.
 
Butler mengatakan, Indonesia berada di titik kritis dalam sejarah perkembangannya. Meskipun begitu, masih ada kesempatan mengubah dari pendekatan bisnis biasa yang merusak hutan ke model rendah karbon. Pendekatan yang memanfaatkan hal-hal yang membuat Indonesia unik (dalam keanekaragaman hayati dan kebudayaan), guna meningkatkan taraf hidup seluruh rakyat. Selama dua dekade terakhir, Indonesia, kehilangan lebih dari 24 juta hektare (ha)  hutan. Area yang lebih besar dari Inggris. Karena hutan rusak, miliaran ton karbon dilepaskan ke atmosfer dan flora dan fauna. Indonesia, memiliki keanekaragaman hayati paling banyak dari negara lain, yang makin terancam. Sebab, adanya orang-orang yang rakus dan tidak bertanggung jawab.
 
Lebih jauh, pemerintah saat ini mengkampanyekan “Ekonomi Hijau” juga, ada program Green And Clean.Tetapi, pemerintah juga, gencar-gencarnya mengubah status kawasan hutan. Apalagi kawasan hutan itu dialih fungsikan menjadi sektor pertambangan. Ironis, bukan?
 
 
Ketika Tambang di Jadikan Pendapatan Utama
 
Menurut penulis, sektor pertambangan adalah peringkat nomor satu, dalam merusak lingkungan. Sebab, pertambangan mengeruk habis-habisan, mulai dari atas hingga keperut bumi. Apalagi dalam wilayah konsesi izinnya mencapai ratusan ribu hingga jutaan hektar, maka tidak bisa dipungkiri lagi, bahwa laju Deporestation Fores semakin parah. Pemerintah, dalam hal ini, yang berwenang memberikan “restu” kepada para “perusak lingkungan” seakan menutup mata akan dampak yang ditimbulkan. Buruknya prilaku orang-orang yang rakus, dengan semena-mena merusak ekologi tanpa memikirkan masa depan bumi. Menjadikan “point” tersendiri. Yang  dalam pemikirannya hanya-lah Money yang mengalir deras ke kantong kiri-kanannya.
 
Kekeliruan bagi setiap pengambil kebijakan, terutama disektor pertambangan. Terbukti bahwa sektor pertambangan paling banyak menyumbang dampak negatif. Padahal sektor pertambangan sangat minim menyumbang devisa ke Negara dan Daerah. Alasan mutlak bagi para penentu kebijakan itu adalah: Pertama.Menjadi pemasok utama, mempertebal Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kedua. Meningkatkan lapangan pekerjaan, sehingga para penganggur-penganggur kampung dapat berpenghasilan. Namun, tambang bukan satu-satunya instrumen yang bisa dilakukan dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 
Sebuah kebudayaan yang tidak perlu dipelihara tentunya. Jika penerbitan IUP di sektor pertambangan hanya sesaat dan, jadi diatas meja. Selama ini, negosiasi politik untuk mengundang investor asing dibidang pertambangan, sangat memalukan ibu pertiwi. Mengapa seperti itu? Karena banyak bukti yang kongkrit, bahwa dalam areal konsesi sangat bersinggungan dan, bahkan masuk diareal hutan, perkebunan rakyat, bahkan diperkampungan. Dan akhirnya, rakyat-lah yang tertunduk pasrah, serta duduk diam menyaksikan setiap jengkal tanah, yang diwariskan Ibu Pertiwi, digasak dengan ganas oleh bor-bor penembus bumi. Dengungan kebobrokan akan kebijakan “perusak lingkungan” seakan menjadi “rahasia lemari,” yang dikunci rapi. Senang mengobral isyu positif akan hadirnya pertambangan. Sehingga, rakyat yang menanggung penderitaannya. 

Sepantasnya pemerintah melindungi asset itu, tidak memberikan kepada pemodal dari luar negeri. Sudah sepatutnya rakyat menikmati kekayaan negara dengan tidak merusak lingkungan sekitarnya, atau tidak meminimalisir dampak negatif. Logika seperti apa dipakai pemerintah, ketika Lapindo menyemburkan lumpur dari perut bumi adalah murni bencana alam. Kemudian negara yang menanggung itu melalui APBN. Padahal jelas-jelas, ulah dari perusahaan tambang yang memporak-porandakan Porong Sidoarjo.
 
Itulah dampak, ketika tambang dianggap sebagai pemasok utama pendapatan Daerah atau Negara. Padahal dari sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan lain-lain, masih sanggup memenuhi pendapatan Daerah dan Negara.

Leave a Reply