Bela Pemodal, Polisi Tembak Penolak Tambang

Moh. Rifai M Hadi  

Kisah yang sangat memilukan dan, terjadi kesekian kalinya. Di Indonesia sudah berpuluh-puluh kali terjadi penembakan dan kekerasan terhadap warga oleh aparatur negara dalam berbagai macam bentuk. Polisi menjadi peraih rating tertinggi dalam “pentas berdarah ini”. Mengapa itu terjadi?  Melindungi kepentingan pemodal sudah menjadi mashab paten institusi ini. Johnson Pandjaitan bahkan pernah menyentil dengan nada sarkasme, “ maju tak gentar membela yang bayar”. (Korten, 2002:1) Mengatakan, kapitalisme, memang bukan saja mengontrol pasar secara integratif, tetapi mereka juga melucuti atau memprivatisasi institusi negara dalam bentuk yang tidak kita sadari.
 
Sederet kasus pun dapat menjadi contoh. Di Mandailing Natal, Sumatera Utara Empat orang terluka, satu di antaranya mengalami luka tembak saat terjadi bentrok di lokasi tambang emas PT Sorik Mas Mining. Warga terlibat bentrok dengan petugas keamanan perusahaan tambang. Warga datang untuk menuntut ganti rugi terkait pembebasan lahan milik mereka. Selain itu, warga meminta perusahaan menghentikan kegiatan operasionalnya karena dinilai merugikan masyarakat. Kedatangan warga langsung disambut petugas keamanan perusahaan dan polisi yang di siagakan. Dalam kejadian itu, seorang warga bernama Daulay terkena peluru tajam di kaki kanan-nya.
 
Contoh lain terjadi di Desa Picuan, Motoling Timur, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara (Sulut), menolak perusahaan tambang emas, PT Sumber Energi Jaya (SEJ). Mereka meminta, pemerintah mencabut perizinan tambang emas. Pembubaran aksi warga oleh polisi terjadi.  Akibatnya, dua warga terkena tembakan, masing-masing, Leri Sumolang (di pantat) dan Nautri Marentek (di lengan).
Untuk kesekian kalinya, institusi yang beridiom “Pengayom masyarakat” itu, berubah menjadi “pembunuh rakyat.” Di Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Penembakan warga kembali terjadi, pada hari Rabu, 18 Juni 2012.
 
Dalam fungsi sosialnya, polisi semestinya melindungi, mengayomi dan mengarahkan masyarakat. Namun fakta menunjukkan terbalik. Polisi malah menunjukkan yang tidak sepantasnya, seakan-akan rakyat di jadikan “bahan percobaan” dalam arena latihan melawan musuh negara. Lagi-lagi alasan mutlak adalah, sesuai Protap (Prosedur Tetap)Sampai dimana alasan Protap itu? Akankah dibalik perlindungan para pemodal, hingga menembak mati rakyat, disebut sebagai protap?
 
Masyarakat Balaesang Tanjung hanyalah korban dari kebijakan yang tidak berpihak kepada mereka. Mereka hanya mempertahankan hak. Akankah mempertahankannya harus dibayar dengan peluru polisi, yang semestinya tidak patut bersarang di tubuh mereka? Sungguh ironis hal itu terjadi, bahkan berkali-kali. Membabi buta pula. Masyarakat Balaesang Tanjung, seakan tidak dianggap sebagai manusia, seperti halnya manusia lain. Banyak fakta lapangan yang terjadi, bahwa polisi memukul anak berusia 10 bulan dengan memakai popor senjata. Juga ada warga yang di setrum oleh polisi. Banyak masyarakat Balaesang Tanjung seperti tidak percaya aksi manusia beringas, Mereka berkata: yang datang pada itu, bukanlah manusia, melainkan setan.
IUP, Sebagai bisnis yang berlumuran darah.
 
Sejak tahun 2010, IUP dengan nomor: 188.45/0288/DESDM/2010 dikeluarkan oleh Bupati Donggala, Habir Ponulele seluas 5.000 Ha, kepada perusahaan tambang PT. CMA. Sejak itu pula masyarakat Balaesang Tanjung menolak mati-matian untuk mempertahankan hak kelolah mereka semenjak dulu.  Warga Balaesang Tanjung yang, tidak menginginkan perusahaan tambang emas PT. Cahaya Manunggal Abadi itu marah dan kecewa.
 
Pada tanggal 17 Juli 2012, warga yang menolak akan kehadiran PT. CMA itu, membakar dua alat berat. Yang sebelumnya mendengar informasi, bahwa perusahaan itu akan meningkatkan izinnya menjadi Eksploitasi. Kepedihan hati warga Balaesang Tanjung tak terbendung lagi. Mereka menganggap pemerintah lepas tangan atas ketidaksepakatan mereka masuknya perusahaan itu dan, aspirasi mereka selama dua tahun terakhir tidak ditanggapi secara serius.
 
Sehari setelah kejadian pembakaran dua alat milik PT. CMA. Kejadian naas menimpah warga Balaesang Tanjung, khususnya Desa Malei, Kamonji, Rano dan, Desa Ketong. Polisi yang berjumlah sekitar dua ratusan orang, masuk ke desa-desa dan, menyisir rumah satu persatu yang, katanya mencari pelaku pengrusakan dua alat berat PT. CMA.   
 
Dalam hasil investigasi kami, bahwa penyisiran pihak kepolisian layaknya menangkap sekelompok teroris “kelas kakap.” Warga berlarian hingar-bingar, bingung lari kemana, rasa takut seketika datang, seolah mengatakan “apa yang terjadi?” suara letusan senjata yang dilepaskan oleh kepolisian mengakibatkan seorang nenek yang, berusia sekitar 60-an tahun meninggal dunia. Namanya Nurintan, beliau berdomisili di Desa Kamonji.
 
Serangan pihak kepolisian juga, mengakibatkan 5 orang warga Balaesang Tanjung terkena tembak, baik itu peluru karet, maupun peluru tajam. Diantaranya: Masdudin (di bagian perut), Aksan (dibagian punggung belakang), Idin (di bagian kaki), Rusli (di Bagian kaki), Ma’ruf (di bagian bokong). Dari kelima warga tertembak itu, satu diantaranya meninggal dunia, adalah Masdudin, yang terkena tembak bagian perut hingga tembus ke belakang.
 
Anehnya, pihak Kapolres Donggala mengatakan, bahwa tidak ada penembakan terhadap warga. Berbeda dengan pengakuan Kapolsek Balaesang Tanjung, mengatakan bahwa penembakan warga hanya memakai peluru karet. Satu institusi namun, dua keterangan yang berbeda. Pertanyaannya kemudian, peluru dari mana yang menyentuh, hingga tembus dan menewaskan seorang warga itu? Sangat mustahil tentunya, peluru itu turun dari langit.
 
Dalam penyisiran pihak kepolisian itu, warga sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya lari menyelamatkan diri masing-masing. Bahkan ada yang lari ke gunung, untuk menghindar dari amukan pihak kepolisian yang saat itu, menurut warga seperti tidak mempunyai pri kemanusiaan.
 
Sekitar 10 kali warga Balaesang Tanjung melakukan aksi penolakan, semenjak tahun 2010 lalu. Namun aksi itu sama sekali tidak diperdulikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Donggala. IUP dengan jumlah luas 5.000 hektare yang, diberikan kepada PT. CMA, menjadi paradigma baru dan, merubah tatanan sosial masyarakat Balaesang Tanjung. Sehingga kemarahan dan kekecewaan masyarakat semakin tinggi.
 
Dalam sejarah kehidupan sosial masyarakat Balaesang Tanjung. Jarang dan bahkan tidak terjadi perubahan tatanan sosial. Sebelum IUP itu lahir, masyarakat Balaesang Tanjung, hidup rukun damai dan sejahtera. Sistim kekeluargaan, sistim adat telah mempererat rangkulan tangan satu sama lain. Gotong-royong merupakan kegiatan mutlak bagi, mengerjakan sesuatu yang bersifat umum dan bahkan acara pesta perkawinan kerjasama selalu tercipta.
 
Namun, pada tahun 2010, semua berubah drastis. Sejak IUP itu timbul kepermukaan Balaesang Tanjung, Adat dan kekeluargaan mereka telah rapuh. Pro-kontra atas perusahaan tambang itu tidak dapat dihindarkan. Masyarakat tidak menginginkan kebun mereka di porak-porandakan oleh perusahaan tambang juga, tidak ingin lingkungan mereka rusak akibat eksploitasi tambang. Dengan keluarnya Izin Usaha Pertambangan itu. Keadaan masyarakat Balesang Tanjung menjadi resah. Hingga keresahan itu menimbulkan anekdod yang luar biasa.
 
Padahal IUP yang dikeluarkan oleh Bupati Donggala itu, sarat akan Illegal. Sebab, dalam penerbitan IUP, syarat utama adalah penentuan Wilayah Pertambangan (WP). Namun, hingga saat ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM), belum menetapkan satu WP-pun di Indonesia. Sesuai dengan UU No. 4 Tahun 2009.
 
Tidak bisa dipungkiri, bahwa konflik sumber daya alam di Indonesia saat ini, semakin banyak timbul kepermukaan. Pemerintah Kabupaten Donggala seharusnya berkaca pada kejadian di Bima dan, di wilayah lain. Sangat ironis tentunya, ketika rakyat menjadi korban atas kebijakan yang pro terhadap kapitalisme global. 
 
Pasca ditetapkannya Otonomi Daerah, belum lagi kehadiran UU Minerba, sebagai ujung tombak bagi kepala-kepala daerah dengan leluasa mengeruk sumber daya alam bermodalkan IUP. Maka, konflik agraria di daerah semakin marak terjadi.
 
Dengan mengeruk sumber daya alam, dengan mengundang para investor-investor rakus. Kepala daerah berkeyakinan, bahwa  akan meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan, meningkatkan pembangunan daerah. Namun, hingga sekarang alasan “mutlak” itu tidak pernah terwujud. Malah konflik terjadi dimana-mana, pemiskinan disekitar daerah tambang, penghancuran lingkungan dan, potensi perampasan lahan rakyat sangat besar.
 
IUP adalah sumber dari segala sumber masalah di Balaesang Tanjung. Hal ini tidak bisa dipungkiri lagi, dengan melihat tatanan sosial masyarakat Balaesang Tanjung. Untuk itu Bupati harus bertanggun jawab atas penerbitan IUP itu, Bupati Donggala harus mencabut IUP sebagai biang kerok atas tewasnya satu warga di Balaesang Tanjung. 
Tulisan ini, pernah dimuat di Wesite Jatam Sulteng (http://www.jatamsulteng.or.id/2012/07/). Di muat di Web Pribadi sebagai Data Base penulis, dan Penyebarluasan Informasi.

Leave a Reply