Penambang Rakyat Terancam Tergusur Akan Datangnya PT. CPM

DSC_0710Sejak pertengahan tahun 2010,  masyarakat berbondong-bondong untuk melakukan penambangan emas, dengan menggunakan alat sederhana. sawah-sawah mulai terbengkalai, karena sejumlah petani yang berada di kecamatan Dondo kabupaten Tolitoli, beralih profesi menjadi penambang emas. Hal ini terjadi saat seorang warga masyarakat, telah mendapatkan emas di kebunnya. Mulai dari situlah banyak rakyat yang tergoda akan kilaunya emas.

Banyak lahan perkebunan dan sawah yang terlantar di Kecamatan Dondo, Tolitoli. Lahan yang didominasi tanaman kakao, cengkeh dan, kelapa ini. Mau atau tidak mau, akan mereka sulap menjadi lahan pertambangan rakyat, disebabkan oleh nyatanya setitik rezeki yang mereka dapatkan di dalam lubang yang dalam itu. Sekitar 50 ha, perkebunan cengkeh di kecamatan Dondo, disulap menjadi lahan pertambangan rakyat. Kabar mendulang emas yang cepat tersiar ke seluruh pulau Sulawesi, mengakibatkan ribuan orang dari Sulawesi dan Jawa berdatangan. Masyarakat adat pemilik lahan tempat emas dieksploitasi pun mendapat keuntungan. 
Menurut Dewan Adat Dondo, H. Mahmud Radjaili, bahwa peningkatan ekonomi warga Dondo setelah adanya tambang rakyat ini telah meningkat drastis. Dulu banyak masyarakat belum mempunyai kendaraan roda dua, namun sampai saat ini hampir setiap rumah memiliki motor, dan bisa membangun rumah permanen, dari hasil tambang rakyat itu.
 
Tambahnya, sudah beberapa bulan lalu tambang rakyat sudah kami kelola. Ada beberapa orang yang mendapatkan rezeki hingga ratusan juta rupiah, bahkan ada yang sudah membeli mobil. Dan kami menginginkan tambang rakyat itu dipertahankan, namun tidak melupakan lahan taninya juga untuk penghidupan, saat kami temui dikediamannya.
Sementara itu, lokasi pertambangan emas, tempat masyarakat setempat mendulang emas diklaim milik PT Citra Palu Minereal (CPM) berdasarkan surat kontrak karya dari pemerintah pusat, pada tahun 1997 (saat itu Soeharto), hingga diperpanjang tahun 2010 (SBY), seluas 28.420 Ha. Di kawasan kontrak karya penambangan PT. CPM Kecamatan Dondo, sekitar 85 kilometer selatan Kota Tolitoli, sudah ada sekitar 2.000 penambang tradisional yang beroperasi. Bahkan lubang galian emas yang mereka buat selama beberapa bulan terakhir, lebih dari 500 buah.
 
Di kawasan konsesi pertambangan yang berada di Kecamatan Dondo tersebut, telah ada perkebunan rakyat seluas 20 hektare sejak puluhan tahun silam atau jauh sebelum pemerintah pusat menyerahkan kepada pihak PT. CPM untuk dikelola. Ternyata masuk dalam peta wilayah izin pengolahan tambang PT CPM.
 
Dari berbagai kasus di berbagai daerah di Indonesia, khususnya saat pemerintah memberikan legitimasi kepada pihak swasta (perusahaan tambang), hampir semua masuk dalam kategori perampasan tanah rakyat, sehingga menimbulkan dampak negatif dan terjadinya pemiskinan massal, yang dilakukan oleh para investor dan pemerintah.  Sungguh ironis tentunya, ketika rakyat yang mengais rezeki yang disediakan oleh Tuhan di rampas oleh segelintir orang. Padahal jelas dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara No. 4 tahun 2009 (UU Minerba) yang diterbitkan menggantikan UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang seyogyanya mengandung misi ideologis untuk memakmurkan rakyat, malah menjadi paradoks. Rakyat miskin di atas alamnya sendiri.  Rakyat hanya menerima residu dari usaha pertambangan. Bukan hanya kerusakan lingkungan dan pencemaran, tetapi juga kesengsaraan hidup akibat kekerasan atas nama hukum yang dzalim terhadap rakyat miskin. Dampak pertambangan telah membuat masyarakat lokal tercerabut dari indentitas kulturalnya.
 
Begitu pula dengan aturan yang lebih tinggi,  pasal 33 UUD 1945 juga menjelaskan mengenai ““Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”. Namun hampir semua kekayaan alam ini tidak dikuasai oleh negara, melainkan dikuasai oleh asing dan untuk kemakmuran asing pula. Sehingga rakyat menjadi semakin melarat.
PT. CPM sebagai anak perusahaan dari PT. Bumi Resources, tak kurang dari watak-watak perusahaan tambang lainnya, yang hanya meninggalkan kesengsaraan, pemiskinan, kerusakan lingkungan dan, dampak sosial nantinya, bagi masyarakat kecamatan Dondo. Sudah cukup bukti kongkrit yang dilakukan oleh perusahaan tambang, contoh kasus di kabupaten Morowali, telah meninggalkan air keruh, rusaknya hutan disekitar areal tambang, penyakit yang diderita oleh masyarakat, dan penghasilan nelayan semakin menurun.  
Celakanya pemerintah desa, kecamatan dan, pemerintah kabupaten mendorong masuknya perusahaan tambang PT. CPM untuk secepatnya mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di Dondo. Dengan kata lain pemerintah juga terlibat dalam pemiskinan masyarakat dan pengrusakan lingkungan Dondo. Padahal mayoritas masyarakat Dondo “menolak” perusahaan trans nasional itu, yang akan mengakibatkan mereka tergusur dan menghilangkan mata pencaharian mereka.
 
Alasan kuat dari pemerintah-pemerintah itu adalah, untuk meningkatkan pembangunan dan  peningkatan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Namun, ironisnya hampir semua alasan pemerintah itu tidak pernah terbukti di seluruh wilayah yang ada perusahaan tambang. Atau dengan kata lain bisa disebut “MITOS” saja. Seharusnya pemerintah mengikuti apa kemauan dari masyarakat Dondo, bukan untuk memikirkan pribadi dan kelompoknya.
 
Kutipan Artikel : “Jauh sebelum konsep negara kerajaan atau kesultanan dikenal, di seluruh pelosok nusantara ini (sebagian menjadi wilayah Indonesia) telah hidup dan berkembang kesatuan-kesatuan sosial politik yang berdaulat” . Kedaulatan yang meliputi juga pengelolaan SDA termasuk tambang, kemudian dari waktu kewaktu berpindah kepada entitas dan organ yang lebih kuat. (tunjuk satu bintang).

Leave a Reply