Pengaruh Pejabat Terhadap Rakyat

Oleh: Moh. Rifai M. Hadi

DSC_0019Ada kisah menyedihkan yang pernah penulis dengar, tentang sebuah kasus; sikap pejabat daerah mempengaruhi rakyatnya untuk menyetujui atau menyerahkan hak mereka kepada perusahaan asing. Di Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala, Bupati Donggala melalui media cetak, mengungkapkan kepada rakyat Balaesang Tanjung yang tanahnya telah di kuasai oleh perusahaan tambang PT. Cahaya Manunggal Abadi (CMA).

Namun hampir seluruh rakyat Balaesang Tanjung menolak rencana eksplorasi dan eksploitasi perusahaan tambang tersebut, karena dalam wilayah konsesi izin yang diberikan oleh Bupati Donggala, sebagian besar masuk dalam wilayah perkebunan rakyat dan bahkan di perkampungan.

Bupati Donggala mengatakan “Wahai rakyatku, berikanlah tanah kalian untuk di kelolah, kalian akan dipekerjakan sehingga ekonomi kalian akan meningkat. Wahai rakyatku, kalian harus menyerahkan tanah kalian untuk di kelolah, sebab hal itu akan menunjang pembangunan daerah kita. Wahai rakyatku mengertilah atas Izin Usaha Pertambangan yang aku berikan kepada perusahaan tambang itu.”

Pernyataan Bupati Donggala itu, mendapat respon dari rakyat Balaesang Tanjung, mereka mengatakan “Wahai Bupati Donggala, kamu harus mengerti nasib rakyatmu ini. Kami katakan sepenuhnya kami menolak rencana eksplorasi perusahaan tambang itu, sebab hal itu sama sekali tidak menguntungkan kami, juga akan menyensarahkan kami di hari kelak.”

Hal itu, pernah terjadi di zaman orde baru, pemerintahan Soeharto secara sewenang-wenang memberikan sumber daya alam kepada pihak asing, sehingga rakyatnya sangat menderita. Kediktatoran sang pejabat dari zaman orde baru hingga zaman reformasi semakin massif. Perampasan tanah, diskriminasi, kriminalisasi, hingga pada pencabutan nyawa rakyat marak terjadi di negeri ini.

Lalu kisah menyedihkan itu padam begitu saja, seperti hembusan angin laut dari arah utara. Di negeri ini, adalah negeri yang jauh dari keadilan. Rakyat kecil sering di jadikan tumbal akan kebijakan yang nyata-nyatanya tidak berpihak kepada mereka. Ketika rakyat mempertahankan hak-nya, maka hal yang paling sering terjadi adalah kriminalisasi.

Aparat negara, melalui kepolisian juga selalu membentengi asset-asset negara yang di serahkan kepada koorporasi asing. Lalu apa yang di perbuat oleh aparat keamanan itu? Adalah untuk menembaki, menangkap hingga memukuli para penolak yang aparat keamanan jaga. Sikap kebrutalan aparat keamanan sudah menjadi rahasia umum di negeri ini.

Di masa pemerintahan SBY-Boediono, akuisisi lahan yang di lakukan oleh perusahaan tambang, melalui legitimasi pemerintah daerah maupun pusat tak dapat dihindari. Hal itu memungkinkan akan sering terjadi, jika di mata pemerintah pertambangan adalah jalan mutlak untuk meraih pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga devisa negara.

Di Kabupaten Tolitoli, Bupati Tolitoli, Saleh Bantilan, terjun langsung menemui rakyat Dondo, hanya satu tujuan, yaitu untuk mempengaruhi rakyat Dondo agar menyerahkan tanahnya kepada perusahaan PT Citra Palu Mineral dan PT Sulawesi Molybdenum Management.

 

Dampak Terhadap Rakyat?

Ada beranekaragam dampak yang dirasakan oleh rakyat proletariat. Pertama, perampasan tanah, jika rakyat setia mempertahankan tanah ulayatnya, maka resiko yang pertama mereka hadapi adalah akuisisi lahan. Kedua diskriminasi adalah hal berikutnya dihadapi oleh rakyat. Ketiga, kriminalisasi, hal ini juga sering dirasakan rakyat di areal pertambangan. Keempat, penganiayaan, pemukulan, pembunuhan, hingga pemenjarahan, adalah dampak yang di rasakan rakyat selanjutnya.

Bukan hanya itu, berbagai macam kecelakaan jika perusahaan tambang mampu tembus mengeksploitasi tanah-tanah milik rakyat itu. Di antaranya; Pertama, konflik sosial yang sengaja di bentuk oleh pengusaha-pengusaha tambang, agar mereka dengan leluasa meng-akuisisi lahan petani. Kedua, adalah kerusakan lingkungan yang di akibatkan oleh eksploitasi perusahaan tambang secara berlebihan. Ketiga, pemiskinan massal, karena hak semua rakyat di ambil alih oleh koorporasi tambang. Keempat, perubahan struktur ekonomi, budaya, dan politik.

Padahal dalam pasal 33 UUD 1945 menjelaskan bahwa, “Bumi, Air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya di kuasasi oleh Negara, dan di pergunakan sepenuhnya untuk rakyat.” Namun apa yang terjadi dalam pasal 33 tersebut? Pasal 33 UUD 1945 hanyalah sebagai pajangan terindah di atas kertas. Hasil bumi bukanlah milik rakyat  hari ini, melainkan negara dan di peruntukkan kepada asing. Kaki tangan neoliberalisme dengan leluasa “mengoper” sumber daya alam kepada “badan” mereka, sebagai bukti kesetiaan kepada bangsa-bangsa penganut kapitalisme.

Banyak bukti melihat hal diatas, di Kabupaten Morowali, Poso, Donggala, Tolitoli, dan daerah-daerah lainnya di Indonesia.

 

Leave a Reply