Catatan Lapangan: Aksi Menuntut Perusahaan Tambang Illegal

Oleh: Moh. Rifai M. Hadi

DSC_0703

Aksi di Depan Kantor ESDM Tolitoli

Massa yang tergabung dari beberapa element organisasi, di antaranya: Lembaga Bantuan Hukum Rakyat (LBH) Kab. Tolitoli, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam Sulteng), Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Dondo  (IPPMD), dan beberapa masyarakat yang ada di sekitar Kabupaten Tolitoli. Massa yang bergerak pada pukul 10.22 ini segera menuju ke kantor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Tolitoli, untuk menyampaikan beberapa tuntutan, terkait dengan aktifitas pertambangan yang ada di Kabupaten Tolitoli.

Rano Karno, yang bertindak sebagai Koordinator Aksi, langsung mengarahkan massa aksi di depan kantor ESDM Kab. Tolitoli, yang di kawal oleh puluhan polisi dan Polisi Pamong Praja. Rano, menyampaikan Orasi Politiknya melalui pengeras Suara, yang menyatakan, bahwa dari hasil investigasi FPKRT, PT. Cosmos yang beroperasi selama kurang lebih tiga bulan, di Desa Dadakitan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, sama sekali tak memiliki IUP. Hal itu, tentunya merupakan tindak pidana, yang harus di usut tuntas.

Utam, Manager Pengorganisasian dan Pengembangan Jaringan, Jatam Sulteng, juga menegaskan, bahwa Pihak ESDM Tolitoli dan Kepolisian Tolitoli, harus bertindak tegas terhadap perusahaan tambang, yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan. Apalagi, dengan beroperasinya perusahaan tambang itu, telah mencemari lingkungan di sepanjang bantaran Desa Dadakitan, hingga Tambun. Juga, telah merugikan masyarakat sekitar bantaran sungai yang menggantungkan hidupnya di areal itu. Hal itu, tentunya merupakan suatu tindak pidana, yang kemudian tak bisa di tolerir.

Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Tolitoli, Budi Kanthiagho, menegaskan, bahwa pada tanggal 18 September tahun 2012, pihak ESDM sudah mengirimkan surat teguran ke Direktur PT. Cosmos untuk menghentikan aktifitas pertambangannya. Namun, hal itu tak di indahkan.

Sekitar pukul 11.02 wita, massa aksi bertolak ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tolitoli, untuk meminta hasil kinerja Panitia Khusus (Pansus) terkait Izin Usaha Pertambangan yang ada di Kabupaten Tolitoli, khususnya di Kecamatan Dondo. Di dalam gedung rakyat itu, ternyata massa aksi hanya menemui dua anggota Dewan, yang tak satupun masuk dalam Pansus.

Menurut pengakuan sekretaris Komisi C, Busman, bahwa Pansus yang di janjikan terhadap masyarakat Kabupaten Tolitoli, belum di bentuk, dan ia tak pernah mengetahui adanya rencana pembentukan Pansus tersebut. Hal itu, membuat massa aksi sangat kecewa, karena janji “Manis” itu telah di lontarkan oleh anggota Dewan sudah dua bulan yang lalu, namun ternyata tak ada.

Menanggapi hal itu, massa aksi bertolak untuk pulang ke kantor LBHR Tolitoli sekitar pukul 13.00 Wita.

 

IUP Di Areal Hutan Semakin Massif

Sebanyak 23 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Tolitoli, ternyata belum memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), dari Menteri Kehutanan. Di Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli, ada 12 perusahaan tambang, yang sedang melakukan eksplorasi, juga tak memiliki IPPKH. Pemerintah daerah Kabupaten, menganggap, bahwa dengan mendatangkan investor tambang, dapat mempercepat pembangunan daerah. Dalih seperti apa, ketika: di Morowali, Donggala, Papua, Kalimantan: hancur berkeping-keping, menghasilkan lubang menganga, masyarakat penyakitan, hingga kerusakan lingkungan yang terjadi di sana.

Dalam agenda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tolitoli, ekspansi pertambangan masih menjadi kebutuhan utama Pemda Tolitoli. Yang kemudian, lahir dan tercipta di areal hutan, bahkan menghantam Cagar Alam Tinombala. Di areal hutan itu, juga terdapat suku Lauje, yang telah lama menggantungkan hidup mereka di wilayah hutan. Namun, berlahan-lahan, pemerintah daerah, tanpa pamit, telah menerbitkan Izin Usaha Pertambangan, yang nantinya akan menggeser Suku Lauje tersebut.

Ekstraktif pertambangan diareal hutan, dapat mengancam sumber air, yang menjadi sumber penghidupan masyarakat Dondo. 

Leave a Reply