Dalih Peningkatan Ekonomi

Oleh: Moh. Rifai M. Hadi

 *****

Dok; Pribadi

Dok; Pribadi

Di zaman kepemimpinan Soekarno, lahirlah apa yang disebut sebagai Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) nomor 5 tahun 1960. Pada intinya, UUPA ini mendistribusikan tanah kepada rakyat. Tanah untuk rakyat. Tak boleh dimiliki oleh perusahaan swasta asing. Maka, tak heran di masa itu, Soekarno, banyak di benci oleh negara asing, termasuk Amerika. Amerika sebenarnya, ingin menguasai Sumber Daya Alam di bumi pertiwi ini. Namun, dengan ketegasan Soekarno, akan kebenciannya terhadap negara-negara penganut paham imprealisme, Amerika tak lolos.

Noer Fauzi (2009) pernah menyebutkan, bahwa gonjang-ganjing kebijakan agraria di tanah air sangat memprihatinkan. Sebab, di era kepemimpinan Soeharto, kebijakan Undang-undang Pokok Agraria sama sekali dilupakan. Distribusi tanah kepada petani tak ada. Soeharto lebih memilih mendistribusikan tanah kepada para pemilik modal asing, termasuk Amerika.  Sebagai bentuk legitimasi, diciptakanlah UU Penanaman Modal Asing, dan UU Pokok pertambangan. Padahal: Kebutuhan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah telah diatur secara mendasar dalam Land Reform (Haribertus Andri: 2012).

Pun juga, tak ada bedanya di era reformasi saat ini. Sejak Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 di berlakukan, maka sejumlah konflik agraria terjadi—di mana masyarakat adat maupun masyarakat lokal—menjadi korban. Yang sebelumnya penguasaan negara itu berdasarkan UU Nomor  5 tahun 1967. Harapan Soekarno pupus. Dengungan UUPA termentahkan oleh kebijakan berbau neo—liberalisme. Pandangan Gunawan Wirardi (2012), cukup menggelitik. Gunawan menyebutkan, bahwa “…dengan di hapuskan Hak Menguasai Negara (HMN) dan hak eigendom, maka petani di pedesaan semakin melarat. Mereka kehilangan tanah. Dan berangsur-angsur menjadi buruh—tani…”.

Orientasi pembangunan dan peningkatan ekonomi daerah, semata-mata hanya berdasarkan investasi. Jika pada tahun 1970-an, Hak Penguasaan Hutan (HPH) begitu booming, maka booming sekarang adalah Hak Guna Usaha (HGU), bagi perkebunan kelapa sawit dan Izin Usaha Pertambangan (IUP), bagi perusahaan tambang. Kebanyakan kepala Daerah, memberikan izin kepada para investor, tanpa memikirkan nasib rakyatnya, lingkungan sosial, dan kerusakan lingkungan. Namun, mereka hanya memikirkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang akan di gunakan untuk membangun daerah.

Penulis tertarik dengan ucapan salah seorang petani di Petunasugi Kecamatan Lambunu Parigi Moutong, “…Petani juga membayar pajak. Bukan hanya perusahaan tambang…”.

Regulasi yang diciptakan oleh para pengambil kebijakan—dalam sektor sumber daya alam, sangat tidak berpihak kepada petani di pedesaan. Melainkan hanya menguntungkan para pemodal besar. Sehingga, petani di pedesaan semakin miskin, menderita, dan tak tahu berbuat apa. Namun, dalih pemerintah, untuk memasukkan investor asing di bidang pertambangan dan perkebunan kelapa sawit, sebagai peningkatan ekonomi dan pembangunan daerah, dapat diruntuhkan dengan beberapa fakta: pertama; melahirkan Pro dan Kontra yang memicu benih perpecahan di masyarakat.

Kedua, beredar janji-janji “surga” seperti masyarakat akan sejahtera, jalan di perbaiki, listrik terang benderang, menjadi kota ramai, namun kenyataannya, NIHIL. Hanya kemiskinan berkepanjangan yang dirasakan masyarakat setempat, karena tanahnya di rampas oleh perusahaan tambang; Ketiga, gaya hidup masyarakat di daerah jarahan tersebut, mulai berubah: budaya, sosial, dan politik; Keempat, Konflik antar pemilik kepentingan mulai terbuka. Pada posisi ini biasanya Pemerintah mulai menujukan keberpihakan pada perusahaan, Bujuk rayu, intimidasi, hingga teror dan ancaman makin meningkat; kelima, dimulainya Penghancuran gunung, hutan, sungai dan laut; Meningkatnya konflik antar masyarakat dan masyarakat dengan pejabat negara; Penguasaan sumberdaya alam, pencemaran lingkungan dan proses pemiskinan; Meningkatnya pelanggaran Hak Asasi Manusia, kasus korupsi dan suap; Makin terpuruknya ekonomi lokal dan menigkatnya jumlah pengangguran; Tidak pulihnya ekosistem yang dirusak oleh perusahaan tambangan; APBD banyak terkuras untuk menutupi protes rakyat sementara perusahaan telah pergi meninggalkan berbagai macam masalah.

Di era globalisasi ini, konflik agraria semakin marak terjadi. Jika di bandingkan dengan dalih diatas, maka tak sebanding dengan apa yang terdampak negatif—secara keseluruhan. Perdebatan tentang bencana yang ditimbulkan oleh kerusakan lingkungan terhitung minim di tataran pemerintahan saat ini. Cukup untuk membuktikan, bahwa dalih pemerintah tersebut cenderung menguntungkan sepihak atau beberapa pihak semata. Sementara, kerugian yang di akibatkannya, sangat besar.

 

Ada Kongkalingkong: Antara Penguasa dan Pengusaha?

Sudah menjadi rahasia umum, bahwa ada kongkalingkong antara penguasa dan pengusaha. Mari kita lihat di atas—siapa sebenarnya membukakan “karpet merah” para pemodal itu? SBY, presiden di Republik ini misalnya, terbang melayang keluar negeri untuk menarik para investor asing mampir dan menetap di Indonesia. Pun juga, tak kalah dengan para kepala daerah terbang keluar negeri. Mencari para pemodal. Padahal orientasi modal tak pernah ada kemurahan hati yang gratis.

Mari kita lihat lebih spesifik lagi. Dalam catatan Dinas ESDM Sulawesi Tengah, ada sekitar 350 Izin  Usaha Pertambangan yang tersebar di 10 kabupaten di Sulteng. Penulis hanya membeberkan di dua kabupaten: Tolitoli dan Morowali.

Pertama; di Kabupaten Morowali, jumlah IUP sekitar 189, yang dikeluarkan beberapa tahun terakhir. Dari semua IUP tersebut, dinilai telah tumpang tindih: di areal hutan, kebun masyarakat, perkampungan, maupun sesama IUP. Hal demikian, kita sudah bisa memastikan, bahwa ada kongkalingkong di dalamnya.

Kedua; di Kabupaten Tolitoli, kurang lebih 23 IUP yang terdapat di areal hutan.  Dari 23 perusahaan tambang tersebut, belum memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Kehutanan. Hal tersebut, mengindikasikan ada pelanggaran hukum: Undang-undang Kehutanan nomor 41 tahun 1999.

Hal yang menarik adalah perusahaan tambang tersebut, tak pernah tersentuh oleh hukum positif Negara ini. Padahal jelas-jelas melanggar. Yang artinya, bahwa ada dugaan kongkalingkong antara penguasa dan pengusaha.

Jadi, menarik investor pertambangan, apalagi pertambangan asing—sebagai sebuah peningkatan ekonomi dan pembukaan lapangan pekerjaan adalah sebuah mitos belaka. Yang ada—adalah terjadinya pemiskinan, kerusakan lingkungan, kesenjangan sosial, dan lain sebagainya.

Bantaya Lanoni, 2 Mei 2013

Discussion

  1. Trackback: Dalih Peningkatan Ekonomi – Fhay Hadi Mei 19, 2016

Leave a Reply