Ancaman Tambang Di Sektor Hutan

Oleh: Moh. Rifai M. Hadi

jkhuiHutan adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu, dan fungsi khusus, untuk penyangga air dan sebagai pelindung ekosistem yang ada di dalamnya. Hutan sebagai benteng terakhir dalam penyelamatan keanekaragaman hayati, yang hingga saat ini telah mengalami degradasi dan deforestasi, pun selanjutnya akan mengancam mahkluk hidup lainnya.

Ada beberapa faktor terjadinya degradasi hutan: Pertama: penebangan hutan secara illegal logging, yang tanpa pengawasan dari pihak terkait, dan bahkan ada konspirasi bisnis, yang melibatkan individu-individu tertentu. Kedua: pembukaan lahan perkebunan berskala besar, perkebunan kelapa sawit adalah salah satu penyebab terjadinya kerusakan hutan. Ketiga: Alihfungsi kawasan Hutan ke sektor pertambangan, yang akhir-akhir ini semakin marak terjadi.

Sejak hutan alam di Indonesia mulai di eksploitasi  secara besar-besaran di akhir tahun 1960-an, selama hampir dua setengah dekade, hasil hutan–terutama kayu–tercatat sebagai penyumbang devisa terbesar kedua setelah minyak bumi. Ironisnya, walaupun devisa yang dihasilkan dari hutan saat ini nilainya milyaran US dollar, masyarakat yang tinggal  di dalam dan di sekitar hutan tetap miskin. Mereka justru cenderung menjadi semakin miskin karena hutan tempatnya bergantung hidup kian rusak. Sebagai akibatnya, degradasi hutan terjadi dimana-mana dan produksi kayu hutan alam pun terus menurun, terutama sejak sekitar pertengahan tahun 1990-an (FWI/GFW, 2001)

Banyak presepsi dan pendapat tentang penyebab kerusakan hutan oleh beberapa kalangan rimbawan. Ada yang berpendapat, bahwa kerusakan hutan adalah akibat kurangnya kombinasi antara manusia, kebijakan pemerintah, sistem ekonomi politik yang penuh nuansa korupsi, kolusi dan nepotisme. Atau kerusakan hutan dapat di sebabkan oleh perbuatan-perbuatan manusia (anthroposeres) dan atau oleh gangguan alam itu sendiri. Di lain pihak, beberapa masyarakat sekitar hutan yang selama bertahun-tahun hidup dalam hubungan harmonisasi dengan hutan. Dan hasil hutan tidak dapat memanfaatkan sumber daya alam ini karena, pada sisi lain terdapat segelintir orang yang memonopoli pengusahaan hutan tersebut (Zulfikar: 2011).

Menurut Marx, ada dua perspektif hubungan antara manusia dan alam yang sering di perhadapkan: antroposentrisme menempatkan manusia sebagai pusat dari alam semesta. Lingkungan dalam konteks ini hanya sebagai instrumental, obyek eksploitasi dan eksperimen manusia. Ekosentrisme menuntut suatu etika yang tak berpusat pada manusia, tapi pada makhluk hidup seluruhnya dalam upaya mengatasi persoalan lingkungan hidup (Foster: 2013).

Basis pembangunan ekonomi dapat di ilustrasikan sebagai persekutuan bisnis. Investasi industri pertambangan, hanya di kuasai oleh segelintir orang. Sementara, ribuan bahkan jutaan orang yang miskin melarat. Ahmad Erani pernah mengatakan, bahwa sejak awal, praktek dunia bisnis di Indonesia memang telah di rancang sangat monopolistis, dan tentunya hanya menguntungkan sedikit pihak. Pola pemikiran seperti itu, di pandang sebagai jalan paling mudah untuk menggerakkan kegiatan ekonomi daripada melibatkan sekian banyak pemain dengan kemampuan yang berlainan. Dalam literatur ekonomi politik, perilaku semacam itu di sebut dengan istilah redistributive combines, yakni regulasi di buat sebagai instrumen untuk bagi-bagi “kue” ekonomi di lingkaran elite kekuasaan. (Ahmad Erani Yustika: 2009).

Persekongkolan antara perusahaan dan pemerintah pun tak bisa terhindarkan. Sehingga, menyebabkan penderitaan rakyat yang terkena dampak. Itulah kenyataan yang terjadi sekarang ini. Dengan iming-iming dan janji-janji manis  kesejahteraan untuk rakyat, pemerintah dengan tega menjual rahim bumi pertiwi ini ke tangan para pemodal asing yang mengeruk dan menjarah habis-habisan harta kekayaan yang ada di dalamnya. Para pemodal asing (melalui perusahaan-perusahaan besar nasional dan internasional) menyerbu masuk dengan hanya satu prinsip: keuntungan sebesar-besarnya dengan pengeluaran yang sekecil-kecilnya. Prinsip para pemodal asing ini rupanya sangat cocok dengan prinsip yang amat latah digunakan oleh para penguasa negeri ini, yakni jual cepat, jual murah, dan jual habis. Sehingga, yang tertinggal adalah manusia-manusia Indonesia yang terpinggirkan, sakit, kekurangan gizi, miskin, di atas tanah sendiri yang sudah dikeruk tanpa ampun (Kompasiana, 2011).

Karakter industri tambang dewasa ini bersifat oligopoli, di kuasai hanya segelintir korporasi global yang menyerap keuntungan sebesar-besarnya dengan pola mekanisme integrasi vertikal. Dengan menggunakan Ground down teori, aliran penerimaan kekayaan dari sektor pertambangan bisa disebutkan sebagai berikut; Pertama, Kepada pemerintah melalui pajak (tax); Kedua, kepada tenaga kerja melalui upah buruh; Ketiga, kepada bank jika di bangun melalui pinjaman; keempat, menjadi provit bagi korporasi tambang.

Pada umumnya, perusahaan pertambangan, baik itu perusahaan minyak maupun mineral. Menimbulkan berbagai macam dampak yang begitu luas. Jika kita sering mendengar, melihat dan, membaca dari berbagai aktifitas perusahaan tambang di Indonesia saat ini, maka yang kita temukan adalah: Kemiskinan, kerusakan lingkungan, rawan penyakit, hilangnya lapangan pekerjaan, perampasan tanah, menghancurkan gunung, hutan, laut, sungai, dan penduduk kampung. Daya destruktifnya, baik terhadap lingkungan alam maupun kehidupan sosial masyarakat, dinilai terlampau berisiko. Regulasi yang dibuat, hanya dianggap sebagai perhiasan, dan disimpan dalam lemari yang terkunci rapi. Sehingga, hutan yang menjadi sasaran utama—pun rakyat yang tinggal di sekitar hutan.

Magma lain yang lebih dashyat, membuat kegaduhan, adalah konflik. Dewasa ini, konflik yang berbasis atas Sumber Daya Alam semakin massif. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat, dalam tiga tahun konflik agraria terus meningkat. Pada tahun 2012, terjadi 198 kasus, dengan areal konflik 963.411 hektar, melibatkan 141.915 keluarga. Angka ini, melesat dari 2011, sebanyak 163 kasus, dengan 22 warga tewas dan 2010, sebanyak 106 konflik. (Sumber :http://www.mongabay.co.id/2012/12/28/konflik-agraria-2012-ratusan-petani-ditahan-dan-25-tertembak/#ixzz2JpNcZY1S).

 

Kondisi Hutan Di Kabupaten Tolitoli

Kondisi kerusakan hutan, telah terjadi sejak zaman orde baru, masa kepemimpinan Presiden Soeharto. Yang membuka secara lebar-lebar, atas partisipasi Negara-negara Barat, untuk menghancurkan hutan di Indonesia. Sehingga, menyebabkan petani di pedesaan kehilangan tanahnya—pun, apa yang terjadi di era reformasi saat ini, tidak ada bedanya di zaman orde baru. Peluang bisnis di sektor kehutanan semakin menggairahkan para pemilik modal: baik lokal, nasional, maupun internasional. Kehancuran hutan, di tandai dengan ditetapkannya: Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Energi dan sumber Daya Mineral, yang sama sekali, tidak mengacu pada Undang-undang pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 tahun 1960, dan Undang-undang Dasar 1945, yang dibuat secara rapi oleh Founding Fadhers.

Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, pernah mengatakan, bahwa luas hutan di Sulawesi Tengah, kurang lebih 4,3 juta hektar. Sementara luas wilayah  Sulawesi Tengah kurang lebih 6,8 juta Ha. Yang belum termasuk luas perairan yang ditunjuk oleh menteri di pulau Togean, yang mencapai 300 ribu hektar, maka jika disatukan dengan perairan seluas 6,5 juta ha. Hutan seluas 4,3 juta ha; yang terdiri dari beberapa fungsi: mulai dari fungsi kawasan suaka alam, yang didalamnya ada: cagar alam, taman nasional, suaka margasatwa, umum nya disebut sebagai kawasan konservasi. Fungsi lain, adalah hutan lindung, seluas, 1,4 juta ha. Sementara, lahan kritis di Sulteng, cukup luas, mencapai 264,805.0 ha. Banyak faktor yang menyebabkan deforestasi: Ekspansi Pertambangan dan perkebunan skala besar, kelapa sawit.

Menurut Dinas Kehutanan, bahwa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Kehutanan, baru ada dua lokasi.  Sementara, IPPKH eksplorasi berjumlah 10 lokasi, termasuk Kontrak Karya PT. CPM.  Pemerintah, terutama Dinas Kehutanan, yang mempunyai prinsip, bahwa dalam UUD 1945, Sumber Daya Alam itu harus di fungsikan sebesar-besar nya demi kesejahteraan rakyat. Namun, realita sekarang, bisa dilihat dengan kasat mata: keuntungan di raih sebesar-besarnya demi  kepentingan asing.

Di Kabupaten Tolitoli pada tahun 2007, luas hutan mencapai 407.977 Ha. Yang terdiri dari 57.463 Ha. Hutan suaka alam dan hutan wisata atau sekitar 14.08 Persen. Hutan lindung sebanyak 38.582 Ha, atau 9.46 persen yang diikuti oleh hutan produksi tetap sebesar 73.149 Ha atau 17.93 Persen, sedangkan hutan produksi yang dapat dikonversi, hutan produksi biasa  dan areal penggunaan lain dan masing-masing sebesar 2.851 Ha. 30.434 Ha dan 205.497 Ha. Dari luas kawasan hutan di Kabupaten Tolitoli, sekitar 50 ribu hektar telah dianggap kritis. Lahan kritis tersebut terdapat di hampir 10 kecamatan, dan yang terbanyak terdapat di Kecamatan Ogodeide serta Kecamatan Lampasio.

Sementara, hutan di Kecamatan Dondo mencakup; Hutan Lindung 15.888,0 Ha, Hutan Produksi 23.833,00 Ha, Hutan Konservasi 4.158,00 ha, Hutan Rakyat 1.208,0 Ha, Hutan Suaka 2.215,00 Ha.  Sementara itu dalam wilayah konsesi perusahaan terdapat Cagar Alam Tinombala yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 339/Kpts-II/1999 tanggal 24 Mei 1999 dengan luas 37.106,12 ha. (Dinas Kehutanan Kabupaten Tolitoli: 2011).

Namun saat ini, luas wilayah hutan di Kecamatan Dondo, mencapai : Hutan Lindung seluas kurang lebih 10.560 Ha, Cagar Alam Tinombala, yang terdiri di beberapa wilayah: Kecamatan Dondo, Basi Dondo dan Lampasio dengan luas kurang lebih 19.338 Ha; Hutan Produksi terbatas dengan luas kurang lebih 12.960 Ha; hutan rakyat dengan luas kurang lebih 658 Ha.

Di hampir seluruh kawasan hutan di Dondo tersebut, kini telah di kelilingi oleh Izin Usaha Pertambangan (IUP). Pada tahun 2010 hingga tahun 2012 “sang raja” telah menerbitkan 11 (sebelas) IUP, ke beberapa perusahaan  tambang, antara lain : PT. Indo Surya Moreco, PT. Sembilan sumber Mas, PT. Era Moreco, PT. Promistis, PT. Inti Cemerlang, PT. Ina Multi Akses, PT. MBH Multi Resources, PT. Navara Wetindo, PT. Jibra Minerals, PT. Indonesia Ekaristi Alpha, PT. Tunas Kasih Andhikabakti. Dengan jumlah total wilayah IUP seluas 39.005 Ha, yang masing-masing mengeruk; Molybdenum, Emas, Tembaga dan Biji Besi.

Dari sekian IUP yang diterbitkan oleh Bupati Tolitoli itu, kini satu perusahaan raksasa mengancam aneka ekonomi, budaya, dan hutan di Dondo, yakni PT. Citra Palu Mineral. Yang merupakan anak perusahaan trans nasional PT. Bumi Resources. Dengan wilayah konsesi seluas 28.240 Ha. PT. Citra Palu Mineral mendapat legitimasi dari pemerintah pusat (pada saat itu Soeharto), dalam bentuk kontrak Karya (KK). Nomor 143/Pres/3/1997.

Dalam sebuah berita, yang dimuat oleh Radar Sulteng (Selasa 4 September 2012), menyebutkan, bahwa Rata-rata sebagian lokasi pertambangan di 23 areal izin pertambangan di Kabupaten Tolitoli yang siap dikelola oleh para investor tambang ternyata masuk dalam kawasan hutan. Kepala Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Tolitoli, Budhi Kathiandgo, membenarkan hal tersebut. Namun menurutnya, pihaknya sudah mengajukan permohonan alih fungsi hutan ke Kementrian Kehutanan (Kemenhut).

“Kami sudah mengajukan surat permohonan alih fungsi hutan ke Kemenhut. Hal ini dilakukan agar potensi kandungan mineral yang ada dalam kawasan hutan bisa dikelola,” kata Budhi. Menurutnya, dari hasil penelitian terdapat banyak kandungan cadangan mineral pertambangan yang masuk dalam kawasan hutan lindung dan cagar alam diantaranya emas, bijih besi, galena, dan molybdenum.

Meskipun terkendala belum adanya alih fungsi hutan sebagian lahan yang masuk dalam kawasan hutan, kata Budhi, sudah ada beberapa perusahaan yang sementara eksplorasi, terutama pertambangan molybdenum. Ia mengungkapkan, perusahaan tersebut antara lain adalah PT. Indonesia Eka Risti Alfa, Tunas Kasih Andhika Bhakti, Inti Cemerlang, Promistis, Sumber Mas, Era Moreco serta Surya Era Moreko. Terpisah, kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tolitoli, NMT Mansyur saat ditemui wartawan juga tidak mengetahui luas lahan kawasan hutan yang masuk dalam izin pertambangan (Radar Sulteng: 2012).

Sejak zaman Orde Baru, hingga zaman reformasi, pengalihfungsian kawasan hutan cukup massif. Apa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli, adalah tindakan yang telah berani mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di areal hutan, namun belum memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Bahkan, masih dalam tahap pengajuan izin ke Kementerian Kehutanan. Padahal, dalam kawasan hutan yang tidak memiliki izin pengalihfungsian hutan dari Menteri Kehutanan, adalah tindakan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam UU No. 41 Tahun 1999 Jo Tentang Kehutanan. Dalam hal ini, harus ada tindakan tegas dalam penegakan hukum berupa pemberian sanksi hukum terhadap pihak yang terlibat dalam upaya-upaya pengalihfungsian kawasan hutan, tanpa melalui prosedur yang benar.

Sesuai dengan Pasal 134 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sebelum memperoleh izin dari instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih tegas, Pasal 50 ayat (3) huruf g jo. Pasal 38 ayat (3) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, mengatur bahwa setiap orang di larang melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa melalui pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.

Kondisi hutan diatas memperlihatkan, bahwa hutan di Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli, telah mengalami degradasi dan deforestasi. Hal itu, yang kemudian menyebabkan masyarakat yang tinggal, atau yang bergantung pada sumber daya hutan kehilangan mata pencaharian, terutama orang Lauje.

Bantaya Lanoni, 21 Mei 2013

Discussion

  1. Evi

Leave a Reply