Hilangnya Ke-SAKRAL-An Cagar Alam Morowali

Oleh: Moh. Rifai M. Hadi

hjCagar alam menurut Undang-undang nomor 5 tahun 1990, adalah kawasan suaka alam karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan, ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Tentunya cagar alam ini harus dijaga dari berbagai komponen petugasnya serta, masyarakat yang tinggal disekitar kawasan. Sangsinya pun terhitung tidak main-main, itu artinya Cagar alam tidak boleh dilanggar dalam bentuk apapun.

Di Kabupaten Morowali contohnya, Cagar Alam Morowali telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan, dengan nomor: 237/Kepts-11n/1999, tanggal 21 April 1999 dengan total luas mencapai 209.400 Ha, dan jumlah Pall batas mencapai 3.198 buah.  Cagar Alam Morowali, sebelumnya ditetapkan oleh Menteri Pertanian nomor: 133/Kpts/Um/3/1980. Tanggal 3 Maret 1980. Tentang penunjukkan kelompok hutan Morowali sebagai Cagar Alam.

Namun, Cagar Alam Morowali, telah kehilangan kesakralannya. Dimana pembabatan, baik individu maupun berbadan hukum sering terjadi di kawasan itu.

PT. Sumber Jati Pratama Selatan, sebagai sub kontrakor PT. Gema Ripah Pratama. Telah membabat kawasan cagar alam Morowali, untuk kepentingan pembuatan pelabuhan pengangkatan bahan galian Nikel oleh PT. Gema Ripah Pratama, sebagai pemilik IUP. Hingga saat ini, hasil penyidikan Polres Morowali, telah ditetapkan sebagai tersangka adalah: PT. Sumber Jati Pratama Selatan, Kapolsek Soyojaya dan, Kepala Desa Tambayoli, sebagai pembabat cagar alam Morowali.

Dalam penetapan wilayah dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) dan penetapan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), sangat berbeda persepsi, adalah: Peta BPKH ditetapkan pada tahun 1999, wilayah pembabatan dan pembuatan pelabuhan perusahaan itu di luar kawasan Cagar Alam, sedangkan peta BKSDA yang, ditetapkan pada tahun 1986 kedua-duanya masuk dalam kawasan cagar alam. 

Kayu dengan jumlah kurang lebih 34 buah berukuran 10 meter dan, 100 buah yang berukuran kurang lebih 3 meter. Yang digunakan dalam pembuatan pelabuhan tersebut. Pelabuhan membabat hutan mangrove sebagai penyangga jika air pasang seluas kurang lebih berdiameter 100. Sedangkan jalan menuju kepelabuhan kurang lebih 1000 meter. Semua itu masuk dalam kawasan cagar alam yang, dibumbui oleh hutan mangrove (bakau).

Hilangnya kesakralan cagar alam Morowali, menjadi malapetaka tersendiri bagi Kecamatan Soyojaya, sebagai letak kawasan. Karena status hukumnya sudah tidak mengikat lagi. Pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan leluasanya membabat kawasan. Namun, disatu sisi anegdot masyarakat sekitar kawasan semakin menjadi-jadi. Jarak antara pemukiman dan kawasan cagar alam sangat dekat. Sehingga berladang pun sudah tidak memungkinkan. Di sisi lain para pemodal menebang dan mengangkut pohon-pohon hanya untuk kepentingan mereka. Meskipun masyarakat Soyojaya menginginkan adanya pelabuhan itu, namun masih tetap dikategorikan melanggar.

IUP eksplorasi, IUP produksi dan, izin pembuatan pelabuhan semuanya dikeluarkan oleh Bupati Morowali, Anwar Hafid. Padahal pemberian izin pembangunan pelabuhan itu masuk dalam kawasan cagar alam. Berarti dalam hal ini, Bupati Morowali telah melanggar ketentuan dalam kewenangannya pemberian izin.

Disinilah letak kekeliruan dalam pengeluaran izin, tanpa melihat kawasan tertentu. Otonomi daerah menjadikan cagar alam Morowali, menjadi sumber pendapatan para pengusaha dan penguasa. Sangat tidak adil tentunya, ketika masyarakat mengambil sebatang, juga ditetapkan sebagai tersangka.

Anehnya pihak PT. Gema Ripah Pratama mengatakan, “kami tidak tahu, apakah kami melanggar atau tidak. Kami hanya tahu jadi dari PT. Eny Persada Pratama yang, membuat pelabuhan tersebut” Ini aneh, bagaimana dengan keterangan diatas, bahwa PT. Gema Ripah Pratama mengsub kontaktorkan kepada pihak PT Sumber Jati Pratama Selatan yang, berarti bahwa PT. GPR tahu hal itu. Dan keterangan ini sangat berbeda pula, mengenai apakah Eny Persada Pratama yang buat pelabuhan, atau PT. Sumber Jati Pratama Selatan?

 

Lokasi Tambang, di Perkampungan Warga

PT. Gema Ripah Pratama, memiliki luas 145 Ha itu, ternyata masuk dalam wilayah perkampungan warga. Dari hasil investigasi Jatam Sulteng, bahwa hanya berkisar 50 meter dari belakang rumah warga. Desa Tambayoli yang memiliki, kurang lebih 80 KK itu, berpotensi akan tertimpah bencana besar. Masyarakat tidak sadar akan bencana yang menimpah mereka nantinya. Karena telah dirasuki oleh iming-imingan perusahaan tambang.

Di Kabupaten Morowali sendiri, banyak perusahaan tambang yang hadir di permukaan perkampungan warga. Salah satunya adalah, PT. Mulia Pasific Resources (MPR), yang saat ini sedang menjajah Desa Ganda-ganda dan Bahoue. Dalam Catatan Jatam Sulteng, bahwa PT. MPR  telah menimbulkan korban mencapai 10 warga, yang saat ini mengalami gatal-gatal berbentuk bintul hitam di beberapa bagian tubuh, seperti lengan, paha serta daerah-daerah sensitif lainnya. Sejumlah warga itu umumnya anak-anak dan juga perempuan. Ini akibat air yang mereka pakai sehari-sehari sudah berwarna kuning (Andika, Jatam Sulteng: 2010).

Dapat dipastikan di Desa Tambayoli Kecamatan Soyojaya akan terjadi demikian. Karena, Pertama: arus transportasi perusahaan ditengah perkampungan warga. Sehari saja kemarau, maka debu-debu yang disebabkan oleh mobil perusahaan, beterbangan dan di hirup oleh warga sekitar. Hal itu akan menyebabkan penyakit, antara lain: Silicosis, Asbestosis, Berryliosis, Byssinosis, Stanosis. Kedua: Hutan yang terletak tepat di belakang rumah warga seketika hancur, di hantam oleh Boulduzer milik PT. Gema Ripah Pratama yang kemudian sewaktu-waktu bisa mendatangkan banjir, longsor dan lain-lain. Ketiga: pengolahan Nikel juga, terdapat di tengah-tengah kampung. Yang pastinya limbah perusahaan tidak dibuang jauh dari perkampungan itu. Meskipun wilayah konsesi PT. Gema Ripah Pratama hanya mencapai 145 hektar, namun situasi dan kondisi lingkungan Desa Tambayoli rawan akan bencana.

Inilah kecerobohan para pemimpin negeri. Terutama bagi kepala daerah. Seumpama di negeri ini hanya mereka yang pintar membodoh-bodohi rakyat, maka hancurlah negeri ini. Mereka semena-mena mengeluarkan izin, yang sebetulnya tidak mempunyai dampak positif bagi rakyat di wilayah jajahan koorporasi tambang. Meskipun menuai protes dan, dalam penerbitan izin tersebut bertentangan dengan UU diatasnya, mereka tetap “ringan tangan” mengeluarkan beberapa lembar kertas berjudulkan “Izin Usaha Pertambangan.”

Masyarakat Kecamatan Soyojaya, khususnya Desa Tambayoli hanyalah korban dari kebijakan, yang sebetulnya mengancam kehidupan masa depan anak-cucu mereka. Pemerintah daerah hanya senang menjadi komprador bagi pemodal. Matanya pun silau akan mengkilapnya ikatan uang dari sang pemodal, tanpa memikirkan apa yang terjadi kedepannya.

Maka, jadilah hutan-hutan disekitar Tambayoli itu hancur lebur dan, siap dijadikan tahu atau tempe. Persikukuhan antara tanah dan pohon, hanyalah meninggalkan catatan panjang. Burung-burung yang sering hinggap di pohon tak tahu kemana lagi tempat bersemayamnya. Potret itu dapat dipandang dengan kasat mata. Sungguh tragis tentunya, jika Bupati tetap memaksakan hutan-hutan di Morowali dihancurkan oleh perusahaan rakus, seperti PT. Gema Ripah Pratama.

Bantaya Lanoni, Juli 2012

Catatan:

–          Tulisan ini di buat pada bulan Juli 2012;

–          Tulisan ini sebelumnya sudah terbit di Facebook Jatam Sulteng.

Leave a Reply