Oleh: Moh. Rifai M. Hadi
Rencana Pemerintah Pusat, akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), pertengahan Juni 2013, menuai pro—kontra. Pemerintah beranggapan, bahwa Kenaikan harga BBM tersebut, di tandai dengan defisit APBN. Menurut pemerintah, bahwa jika BBM di naikkan, maka penghematan APBN bisa mencapai Rp 37,9 Truliun. Dengan alasan defisit anggaran itu, pemerintah memilih untuk menaikkan harga BBM agar menutupi kekurangan tersebut.
Agar bisa meredam dampak sosial, pemerintah akan mengucurkan beberapa program: penguatan dan perluasan perlindungan sosial (P4S), yang meliputi: subsidi pangan dengan program Raskin sebesar Rp 4,3 triliun, program keluarga harapan (PKH) Rp 728,8 miliar, dan bantuan siswa miskin (BSM) Rp 7,8 triliun. dan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebesar Rp 14 triliun untuk diberikan kepada 15,5 juta rumah tangga sasaran (RTS) sebesar Rp 150.000 selama lima bulan, dan maksimum enam bulan (http://nasional.kontan.co.id/news/bbm-naik-penghematan-apbn-bisa-capai-rp-379-t).
Sementara, pernyataan Rizal Ramli di Tribun News.com, bahwa Konpensasi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat, tidak akan menyelesaikan masalah. Semestinya, untuk penghematan, efisiensi anggaran APBN itu mesti ada komitmen untuk mengurangi pemborosan anggaran, korupsi, dan mark up biaya-biaya di sektor energi dengan jadwal dan target-target kuantitatif yang konkret. Misalnya dengan meningkatkan penggunaan gas dalam pembangkit listrik secara nasional dari 23 % saat ini menjadi 30 % dalam waktu dua tahun. Rizal mengatakan, selain itu mengurangi penggunaan generator diesel yang merugikan PLN sampai Rp 37 triliun per tahun dengan mengalihkan ke pembangkit batubara, gas, air, dan gethernal secepatnya. Pemborosan itu harus di hentikan, dan adili mafia Migas yang sangat merugikan negara sekitar Rp 10 triliun per tahun, dan minta KPK untuk menyelidiki siapa saja pejabat yang di sogok oleh mafia Migas selama ini.
Sebuah kebijakan yang dicanankan pemerintah pusat, saat ini, banyak pihak yang menilai bahwa “berbau” politis. Jika, dulu berwajah Bantuan Langsung Tunai (BLT), maka sekarang berganti nama menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), yang sama wujudnya seperti BLT. Banyak pihak berpendapat, bahwa BLT maupun BLSM bukanlah solusi utama dari dampak kenaikan harga BBM. Satu pertanyaan mendasar: mengapa pemerintah tidak membantu masyarakat miskin semenjak dahulu? Baiklah, jika itu adalah konpensasi dari dampak kenaikan BBM, maka dimana letak pasal 33 UUD 1945 yang selama ini diagung-agungkan?
Sebetulnya kilang minyak di Indonesia cukup melimpah. Mengapa pemerintah tidak memanfaatkan kekayaan alam itu? Sektor mineral, batubara, gas, minyak, hampir semua di privatisasi. Pertamina milik Negara saja, hanya sekitar 22,22 persen saham pemerintah didalamnya. Sisanya, adalah milik swasta dan asing. Hal itu yang kemudian, keuntungan banyak menjalar ke sektor swasta. Mengapa pemerintah tidak belajar dari negeri arab. Atau belajar dari Venezuela yang berani menasionalisasi perusahaan asing dinegeri mereka. Pemerintah Indonesia takut? Iya. Saya kira begitu!
Pada tahun 1957, Soekarno pernah menasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda yang ada di Indonesia. Namun, satu hal yang menjadi penghambat di saat itu, adalah ketidakadanya anak bangsa yang mampu mengelolah perusahaan tersebut, sehingga, perusahaan yang dikuasai Negara bangkrut, dan terjadi krisis ekonomi. Tapi, di era sekarang ini, penulis beranggapan, bahwa jika pemerintah berani menasionalisasi perusahaan asing, maka Pasal 33 UUD 1945 dapat terlaksana. Sebab, lebih dari 7.000 jiwa ahli minyak di Negara timur tengah, dan itu adalah anak bangsa Indonesia. Jika mereka di tarik ke Indonesia, untuk mengelolah Sumber Daya Alam, maka keuntungan sebesar-besarnya untuk Negara, dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk rakyat. Maka, solusi yang diberikan oleh pemerintah, bukanlah sebuah solusi asli. Melainkan solusi palsu.
Dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, memprotes atas kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan mencabut subsidi BBM tersebut. Karena, dinilai akan menambah daftar angka kemiskinan. Jika BBM naik, maka bisa dipastikan harga Sembilan Bahan Pokok (sembako) juga akan naik. Sehingga, dana yang dibagikan pemerintah kepada masyarakat miskin tersebut, senilai Rp. 150.000 perbulan bisa dipastikan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari.
Bantaya Lanoni, 13 Juni 2013
Pengagum sunyi, penikmat kopi, dan tidak suka lebai.
Saat ini menjadi Pengacara Publik di Bantuan Hukum Advokat Indonesia.
johanesjonaz
dan……. gongnya adalah… semakin besar prosentase APBN semakin besar pula yang bocor dikorupsi #sad
mohrifaihadi
BLSM juga berpotensi akan di korupsi. Dan itu, sekali lagi, bukan solusi.
Ika Koentjoro
Betul Jo. Agak nyeseg juga kalo inget uang 6,7 T dan uang korupsi lainnya. Masak yang bayar pajak kita eh kita yang dianggap membebani negara dengan subsidi BBM. Uang hasil korupsi pada ngilang kemana?
mohrifaihadi
Parah memang. Katanya demi kepentingan rakyat. Demi kesejahteraan rakyat. Padahal itu sudah jadi kewajiban negara.
cerpen winterwing
BBM akan terus naik sampe setara harga pasar dunia. begitu inginnya pemerintah biar investor asing masuk indonesia dan bisa jualan. para kapitalis untung, pemerintah dapat fee proyek. rakyat tekor.
mohrifaihadi
Berdalih pada harga minyak dunia naik. Padahal, Indonesia banyak Minyak. kenapa tidak itu yang dimanfaatkan pemerintah? Malah itu yang dijadikan lahan korupsi bagi pihak-pihak terkait.
Kasian rakyat yang menjadi korbannya.
nyapurnama
kalau udah ngomongin masalah BBM ini gak ada habisnya kayaknya. coba kalau pemerintah mau mulai proses minyak sendiri. tapi sebenernya mungkin memang gak niat sih jadinya ya gini… hiks
mohrifaihadi
Sumberdaya alam di privatisasi, sehingga pencapain negara dalam bentuk fee, minim. banyak lari ke swasta.
Rania 'aciL' Fardyani
150.000/bulan cukup buat apa jaman sekarang? Uang jajan anak SD aja udah lebih dari segitu, ckckck…
Pemerintah seharusnya lebih berani dalam “menindak” perusahaan asing yang menanam saham di Indonesia, seperti menasionalisasikan itu. Dan pemerintah harus memberi apresiasi lebih kepada anak-anak bangsa yang memberikan kontribusi besar bagi negara.
Mari kita berdoa supaya Indonesia menjadi negara yang terus lebih baik 🙂
mohrifaihadi
Pemerintah cenderung berpihak kepada asing. Tidak memikirkan jutaan rakyat yang miskin menderita.
Betul, uang sebanyak itu, untuk apa? beli garam dan gula aja mungkin nda cukup dalam sebulan. Haaa.,. Pemanjaan yang tidak berkualitas menurut saya. hehehehe
Terima kasih sudah berkomentar.
n2fs
Setuju, APBN banyak yang ngilang gara-gara korupsi atau digunakan untuk kepentingan yang sebenarnya bukan untuk rakyat, seperti “kunjungan” anggota DPR ke luar negeri…
Balsem juga…memang “berbau” politis. Bahkan yang saya dengar ketika melihat berita di salah satu stasiun TV mantan ketum PD menyatakan bahwa secara tidak langsung balsem dapat meningkatkan hasil partai tsb di pemilu tahun depan…
mohrifaihadi
Dana Balsem pun tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari rakyat. Karena kebutuhan pokok juga ikut naik.
n2fs
bener banget….
capung2
negri ini mmg sepertinya salah urus…padahal banyak penelitian dari anak-anak muda seperti misalnya pohon jarak yang bisa menghasilkan minyak atau minyak jelantah yang bisa dijadikan oli pelumas, namun itu semua sepertinya menguap begitu saja tidak ada respon positif dari pemerintah…
kalo bicara ttg negeri ini mmg bikin emosi…
mohrifaihadi
betul sekali. Kenapa pemerintah tidak mencoba menggunakan energi alternatif? Saya kira, jawabannya adalah ini permainan dari negara-neraga maju seperti Amerika. Kenapa? Karena, jika energi itu, diciptakan, dan menyaingi BBM, maka Amerika sudah tidak mendapatkan keuntungan lagi.
Sikap pemerintah, yang melegitimasi Perusahaan asing mengelolah minyak di negeri ini, mencerminkan sikap kepatuhan terhadap negara-negara imprealis.
terima kasih sudah memberikan komentar.