Solusi Palsu Atas Kenaikan BBM?

Oleh: Moh. Rifai M. Hadi

ksdfjsdljkshjklftRencana Pemerintah Pusat, akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), pertengahan Juni 2013, menuai pro—kontra. Pemerintah beranggapan, bahwa Kenaikan harga BBM tersebut, di tandai dengan defisit APBN. Menurut pemerintah, bahwa jika BBM di naikkan, maka penghematan APBN bisa mencapai Rp 37,9 Truliun. Dengan alasan defisit anggaran itu, pemerintah memilih untuk menaikkan harga BBM agar menutupi kekurangan tersebut.

Agar bisa meredam dampak sosial, pemerintah akan mengucurkan beberapa program: penguatan dan perluasan perlindungan sosial (P4S), yang meliputi: subsidi pangan dengan program Raskin sebesar Rp 4,3 triliun, program keluarga harapan (PKH) Rp 728,8 miliar, dan bantuan siswa miskin (BSM) Rp 7,8 triliun. dan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebesar Rp 14 triliun untuk diberikan kepada 15,5 juta rumah tangga sasaran (RTS) sebesar Rp 150.000 selama lima bulan, dan maksimum enam bulan (http://nasional.kontan.co.id/news/bbm-naik-penghematan-apbn-bisa-capai-rp-379-t).

Sementara, pernyataan Rizal Ramli di Tribun News.com, bahwa Konpensasi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat, tidak akan menyelesaikan masalah. Semestinya, untuk penghematan, efisiensi anggaran APBN itu mesti ada komitmen untuk mengurangi pemborosan anggaran, korupsi, dan mark up biaya-biaya di sektor energi dengan jadwal dan target-target kuantitatif yang konkret. Misalnya dengan meningkatkan penggunaan gas dalam pembangkit listrik secara nasional dari 23 % saat ini menjadi 30 % dalam waktu dua tahun. Rizal mengatakan, selain itu mengurangi penggunaan generator diesel yang merugikan PLN sampai Rp 37 triliun per tahun dengan mengalihkan ke pembangkit batubara, gas, air, dan gethernal secepatnya. Pemborosan itu harus di hentikan, dan adili mafia Migas yang sangat merugikan negara sekitar Rp 10 triliun per tahun, dan minta KPK untuk menyelidiki siapa saja pejabat yang di sogok oleh mafia Migas selama ini.

Sebuah kebijakan yang dicanankan pemerintah pusat, saat ini, banyak pihak yang menilai bahwa “berbau” politis. Jika, dulu berwajah Bantuan Langsung Tunai (BLT), maka sekarang berganti nama menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), yang sama wujudnya seperti BLT. Banyak pihak berpendapat, bahwa BLT maupun BLSM bukanlah solusi utama dari dampak kenaikan harga BBM. Satu pertanyaan mendasar: mengapa pemerintah tidak membantu masyarakat miskin semenjak dahulu? Baiklah, jika itu adalah konpensasi dari dampak kenaikan BBM, maka dimana letak pasal 33 UUD 1945 yang selama ini diagung-agungkan?

Sebetulnya kilang minyak di Indonesia cukup melimpah. Mengapa pemerintah tidak memanfaatkan kekayaan alam itu? Sektor mineral, batubara, gas, minyak, hampir semua di privatisasi. Pertamina milik Negara saja, hanya sekitar 22,22 persen saham pemerintah didalamnya. Sisanya, adalah milik swasta dan asing. Hal itu yang kemudian, keuntungan banyak menjalar ke sektor swasta. Mengapa pemerintah tidak belajar dari negeri arab. Atau belajar dari Venezuela yang berani menasionalisasi perusahaan asing dinegeri mereka. Pemerintah Indonesia takut? Iya. Saya kira begitu!

Pada tahun 1957, Soekarno pernah menasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda yang ada di Indonesia. Namun, satu hal yang menjadi penghambat di saat itu, adalah ketidakadanya anak bangsa yang mampu mengelolah perusahaan tersebut, sehingga, perusahaan yang dikuasai Negara bangkrut, dan terjadi krisis ekonomi. Tapi, di era sekarang ini, penulis beranggapan, bahwa jika pemerintah berani menasionalisasi perusahaan asing, maka Pasal 33 UUD 1945 dapat terlaksana. Sebab, lebih dari 7.000 jiwa ahli minyak di Negara timur tengah, dan itu adalah anak bangsa Indonesia. Jika mereka di tarik ke Indonesia, untuk mengelolah Sumber Daya Alam, maka keuntungan sebesar-besarnya untuk Negara, dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk rakyat. Maka, solusi yang diberikan oleh pemerintah, bukanlah sebuah solusi asli. Melainkan solusi palsu.

Dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, memprotes atas kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan mencabut subsidi BBM tersebut. Karena, dinilai akan menambah daftar angka kemiskinan. Jika BBM naik, maka bisa dipastikan harga Sembilan Bahan Pokok (sembako) juga akan naik. Sehingga, dana yang dibagikan pemerintah kepada masyarakat miskin tersebut, senilai Rp. 150.000 perbulan bisa dipastikan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Bantaya Lanoni, 13 Juni 2013 

Discussion

Leave a Reply