Air, sebagai kebutuhan “Mutlak” Manusia

Refresh sejenak

Refresh sejenak

Apa jadinya jika air tidak ada? Tentu sudah bisa dipastikan, bahwa seluruh mahkluk hidup di bumi ini akan mati. Air memiliki banyak fungsi: bisa untuk memasak, mandi, minum, mencuci, dan lain sebagainya. Manusia, tumbuhan, hewan, apapun di bumi ini, pasti memerlukan air yang cukup. Air merupakan suatu senyawa kimia H2O, dalam kandungannya terdiri dari senyawa Hidrogen (H2), dan senyawa Oksigen (O2). Maka ketergantungan mahkluk hidup terhadap air begitu besar.

Selain memenuhi kebutuhan fisik manusia, air juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan eksternal dalam diri manusia—seperti halnya matahari. Bisa dilihat dan bisa dirasakan, begitu pentingnya air bagi setiap mahkluk hidup.

Bicara soal air bersih—atau lebih dikerucutkan lagi “air minum”. Air minum, bagi sebagian orang masih memilih-milih untuk di konsumsi. Tapi, bagi—sebagian yang lain, asal airnya jernih, pasti di konsumsi, tanpa di masak terlebih dahulu. Pilihan-pilihan itu, tergantung dari diri masing-masing. Maksudnya, antara air jernih yang telah di masak dan air jernih yang belum di masak.

Di daerah-daerah pelosok, banyak yang belum memasok air dari PDAM. Kebanyakan dari penduduk setempat, hanya memakai bambu yang di sambung-sambung, hingga sampai di dekat rumahnya, atau selang hingga sampai ke dapur. Atau, mereka yang tinggal di sekitar sungai. Di kampung Nges Awingu Desa Ogowele, Dondo misalnya, mereka tinggal dekat dengan sungai, sehingga hanya membutuhkan ember atau sejenisnya untuk mengangkut air. Di perkotaan, tentunya sangat berbeda dengan daerah-daerah pelosok. Mereka sangat butuh dengan pasokan PDAM. Dan, semua di atur oleh PDAM atau sejenisnya. Mereka tak repot-repot memakai bambu seperti yang di daerah pelosok, cukup membuka keran saja, airnya lancar dan bersih. Namun, keduanya punya resiko, yakni jika hujan lebat, maka airnya pasti tak jernih alias berlumpur.   

Nah, begitu berartinya air bersih untuk manusia. Untuk di minum agar ion tubuh kembali pulih. Dan siap untuk beraktifas lagi. Tidak bisa dipungkiri, bahwa masyarakat diperkotaan dan dipedesaan sama-sama membutuhkan air bersih untuk dikonsumsi.

Kebijakan Kenaikan Tarif Air Tidak Manusiawi

Berbicara soal air, di Kabupaten Tolitoli Sulteng akhir-akhir ini, tengah ribut soal Air. Sebab, masyarakat Kabupaten Tolitoli digemparkan atas kebijakan Bupati di daerah itu. Kebijakan itu berupa menaikkan tarif dasar air hingga 75%. Tentunya, Kebijakan itu menuai protes dari sebagian masyarakat, terutama masyarakat yang di bawah garis kemiskinan. Karena telah memberatkan kehidupan mereka. Pun, tak luput dari masyarakat lainnya yang terkena dampak kebijakan.

Tercatat, sudah lima kali aksi protes yang di lakukan oleh masyarakat. Namun, para pengambil kebijakan saling lempar tanggung jawab. Bupati, Dirut PDAM, dan DPRD di daerah itu, saling tuding atas kenaikan tarif air. Sebelumnya, tiga lembaga itu sama-sama tidak mau bertanggung jawab. Baiklah, DPRD mungkin di luar arena, tapi setidaknya lembaga legislatif, bisa menekan eksekutif untuk tidak menaikkan tarif air.  Lantas, siapa sebenarnya yang bertanggung jawab?

Direktur Utama (DIRUT) PDAM, Syamsuar Molla menjelaskan kepada Radar Sulteng, bahwa kebijakan menaikan tarif dasar air merupakan kebijakan Bupati Tolitoli, Saleh Bantilan. Alasannya, untuk membenahi sejumlah fasilitas demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Atas penyampaian itu, Bupati Tolitoli, melalui media Radar Sulteng pula beralasan, bahwa  pihaknya  terpaksa menaikan tarif air sekitar 75%. Tujuannya untuk memperbaiki sistem maupun fasilitas PDAM yang sudah mulai using, sekaligus menindaklanjuti saran  dari BPKP Sulteng untuk menaikan tarif air karena dianggap sudah tidak layak.

Atas pernyataan itu, maka sang wakil rakyat, Kabupaten Tolitoli yang diwakili oleh Ir Rahmat Ali, mengatakan melalui media Radar Sulteng, bahwa ia salah satu yang menolak keras kenaikan tarif air yang dalam setahun dinaikan sebanyak  dua kali. Untuk itu, ia menjanjikan akan membentuk Panitia Khusus (Pansus), agar bisa mengeluarkan rekomendasi tentang pembatalan atas kenaikan tarif dasar air tersebut. Selain itu, Pansus juga akan mempertanyakan soal legalitas status Dirut PDAM, yang akan menjadi pokok bahasan Pansus dan dipertanyakan kepada Bupati Tolitoli saat paripurna tanggal 24 Juli nanti.

Atas kebijakan yang tidak pro rakyat tersebut, masyarakat Tolitoli menilai, bahwa kebijakan yang tidak populis itu, bagaikan jauh panggang dari api. Artinya, kebijakan tersebut tidak bersesuaian dengan visi dan misi Pemkab yang telah dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sesuai dengan pasal 29 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58, dimana dalam pasal tersebut menurutnya. visi dan  misi kepala daerah dijabarkan dan ditetapkan dalam RPJMD sesuai amanat PP nomor 54 tersebut.Sehingga jika melanggar, anggota DPRD bisa menjadikan masalah ini untuk meminta pertanggung jawaban bupati, atau jika tidak memiliki keberanian, Jasmin menyarankan DPRD rekomendasikan untuk dibawa ke jalur hukum (Sumber: Radar Sulteng).

Sekarang, sudah jelas kan siapa yang paling bertanggung jawab atas kenaikan tariff dasar air itu?  Nah, selain dari beberapa alasan di atas, pemerintah juga berkeinginan untuk meraih Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebanyak-banyaknya, melalui penaikan tariff dasar air tersebut. Pertanyaan kemudian adalah: apakah dalih itu tidak akan menyensarahkan masyarakat? Mari kita jawab.

Dalam hal sumber daya alam, rakyat sebenarnya sudah di jamin dalam undang-undang. Khususnya dalam pasal 33 UUD 1945, “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Selanjutnya disebutkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang  Sumber Daya Air Pasal 5, “Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih, dan produktif.”

Hal demikian, sudah sangat jelas, bahwa sumber daya air adalah kekayaan Negara, dan diperuntukkan untuk rakyat. Sehingga, hak hidup layak dapat tercapai. Namun, kebijakan pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli, jauh dari pemenuhan hak-hak dasar. Kebijakan yang dikeluarkan sangat pelik dan tidak berpihak kepada rakyat. Di sisi lain, peningkatan kualitas atas pelayanan air kepada rakyat sama sekali tidak diperhitungkan.

 Siapa bisa memastikan atas kualitas pelayanan meningkat, ketika tariff air tersebut telah naik? Bagaimana jika kebijakan itu tidak mampu dipenuhi masyarakat? Apakah air yang mengalir kerumahnya akan di putus?

Jika memang pemerintah pro dengan rakyat, seharusnya ia tidak membuat kebijakan demikian, apalagi dalam kontak politiknya saat kampanye, salah satunya adalah men-gratis-kan air. Jika memang demikian, bukankah itu disebut sebagai penghianatan? Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli, sungguh tidak manusiawi.  

Bantaya Lanoni, 14 Juli 2013

Discussion

  1. rusydi hikmawan

Leave a Reply