Ketika CSR sebagai Penyegar Telinga Rakyat.

DSC_0022Peristiwa aksi massa menyerang perusahaan tambang, PT Stargate Pasific Resources (SPR) di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara pada 6 Juli lalu, akibat dari ulah perusahaan tambang yang tidak menepati janji kepada warga mengenai dana CSR. Persitiwa tersebut, adalah akumulasi kekesalan warga, terhadap janji-janji perusahaan tambang, yang hanya sebagai “surga telinga” saja. Bentuk tanggung jawab social perusahaan tambang itu, adalah salah satu wacana yang merubah pola pikir masyarakat menjadi “sesat”.

Definisi World Bank, tentang CSR adalah sebagai bentuk komitmen dari bisnis untuk berkontribusi bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas kehidupan sehingga berdampak baik bagi bisnis sekaligus baik bagi kehidupan sosial. Kemudian, menurut Kotler dan Nancy (2005) Corporate Social Responsibility (CSR) didefinisikan sebagai komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui praktik bisnis yang baik dan mengkontribusikan sebagian sumber daya perusahaan. Definisi sesat semacam itu, merupakan bagian dari integrasi kapitalis meraup keuntungan sebesar-besarnya.

Corporate Social Responbility (CSR), yang dijanjikan oleh perusahaan tambang PT Stargate Pasific Resources (SPR), dan perusahaan tambang lainnya, hanyalah sebagai “penyegar telinga” rakyat di sekitar lokasi tambang. Perseteruan  masyarakat dengan perusahaan tambang, akhir-akhir ini semakin marak terjadi. Sering kali perseteruan itu di fasilitasi oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pandangan pemerintah, bahwa CSR sebagai bentuk tanggung jawab social perusahaan tambang, di nilai klausul. Hal itu yang mengakibatkan pemutarbalikkan logika masyarakat, di tengah arus desakan ekonomi. Sehingga, mau tidak mau masyarakat lingkat tambang menerima dengan senang hati, karena logika yang diberikan perusahaan tambang dan pemerintah; sama: sebagai bentuk pertanggung jawaban perusahaan tambang, atas dampak yang ditimbulkan.

Dari tingkat produksi ekstraktif pertambangan, CSR didefinisikan sebagai bentuk tanggung jawab social. Padahal, CSR bukan bagian dari internal, melainkan eksternal perusahaan tambang. Sehingga, apapun bentuk dampak negative yang berasal dari perusahaan tambang, didalihkan sebagai dana CSR.

Beberapa waktu lalu, Pemerintah, melalui, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Susilo Siswoutomo, mengatakan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada para investor, baik lokal, nasional maupun asing, untuk memanfaatkan potensi pertambangan di seluruh Indonesia. Namun, harus memenuhi syarat investor wajib memperhatikan masyarakat miskin di sekitar kawasan tambang, dengan cara memberikan dana tanggung jawab sosial (CSR) yang memadai (http://www.mongabay.co.id/2013/04/30/wamen-esdm-minta-investor-tambang-jaga-lingkungan/).

Pernyataan demikian, pemerintah beranggapan bahwa, dana CSR akan mensejahterakan masyarakat lingkat tambang. Tidak pernah menyandingkan dampak negative yang ditimbulkan perusahaan tambang yang rakus. Dari metode tersebut, pemerintah seolah-olah lepas tangan ketika, ada dampak yang ditimbulkan perusahaan tambang, sebab dana CSR telah menggerogoti pikiran pemerintah. Hal demikian, jelas-jelas merugikan rakyat. Karena, para investor telah berdalih, bahwa apapun dampak yang terjadi, mereka telah memberikan dana “sesat” itu, yang kemudian akan saling menyalahkan dengan pemerintah.

 Citra perusahaan pertambangan di mata pemerintah dan masyarakat terus terangkat, ketika mengucurkan dana “sesat” CSR. Di balik itu, perusahaann pertambangan tersebut berdalih, bahwa dana “sesat” CSR tersebut akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitar tambang. Dan, hal demikian diamini oleh pemerintah. sebenarnya, program CSR dikategorikan sebagai program “keterpaksaan”, artinya CSR dipraktekan karena factor eksternal. Factor eksternal ini dapat berupa keterpaksaan dan reputation driven dengan motivasi untuk mendongkrak citra positif perusahaan. Dengan kata lain, bahwa niat untuk  menyumbang masih diliputi kemauan meraih kesempatan untuk melakukan publikasi positif, sebagai pendongkrak citra positif perusahaan tambang. Program keterpaksaan tersebut, bisa kita lihat pada kasus Uji Materi oleh KADIN, HIPMI, dan IWAPI di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2012 silam. Pemohon menilai, bahwa Pasal 74 UU Perseroan Terbatas (PT), yang mengatur tentang tanggung jawab Sosial dan Lingkungan (CSR), telah merugikan perekonomian mereka. Artinya, dana CSR telah memberatkan mereka, sehingga keuntungan tidak sebesar yang mereka inginkan. Itulah yang bisa disebut sebagai “keterpaksaan”. 

Jika semua telah terhipnotis dengan dana “sesat” CSR itu, maka dengan apapun yang terjadi, yang disebabkan oleh Perusahaan pertambangan, adalah bukan menjadi masalah internal. Bisa jadi, disebutkan sebagai bencana alam murni. Seperti apa yang terjadi di Porong Sidoarjo. Banyak pihak berkoar-koar, bahwa itu semburan lumpur yang dihasilakn oleh perusahaan Abu Rizal Bakrie tersebut adalah bencana alam. Sehingga, dana CSR dan pemasukan PAD, akan selalu menutupi atas bencana yang terjadi. Sifat dasar industry ekstraktif semacam itu adalah meraup keuntungan sebesar-besarnya, tanpa mempedulikan apa yang terjadi disekitarnya.

Banyak di Salah Gunakan

Atas kejadian di Konawe Utara tersebut, telah membuka mata kita, bahwa dana “sesat” CSR biang keladi dari kerusuhan itu. Gambaran demikian, adalah ciri dari kapitalisme yang membenturkan bagi pihak-pihak terkait. Jika demikian, apa yang dibanggakan dengan dana “sesat” itu? Apakah dana “sesat” CSR itu bisa mengembalikan kualitas lingkungan seutuhnya? Pertanyaan itu sudah bisa dipastikan: tidak. Tidak ada satu industry kapitalis yang ingin merugi. Ketika mereka meraup keuntungan sebesar-besarnya, maka “angkat kaki-lah” yang dilaksanakan kemudian.

Di daerah lain, dana “sesat” CSR diplesetkan dalam bingkai kepentingan lain. Situasi demikian, membuat semakin kacaunya hubungan social di masyarakat. Pertama, PT Donggi Senoro LNG, semenjak proyek itu dilaksanakan, debu dan jalan-jalan berbatu menjadi santapan keseharian masyarakat Desa Uso. CRS dari prusahaan mega proyek tersebut, nyata dirasakan dan dilihat masyarakat, adalah pembangunan teras masjid yang memakan biaya Rp. 115 juta. Pertanyaannya, apakah pembangunan teras masjid itu bisa menyelamatkan masyarakat dari serang debu?;

Kedua, penyaluran dana “sesat” CSR diartikulasikan sebagai bantuan nominal. Hampir sama dengan BLSM atau BLT yang dilakukan pemerintah pusat. Hal demikian, tentunya sangat tidak mendidik. Memanjakan masyarakat dengan dana sesat itu, hingga masyarakat tidak bisa melawan, karena telah terbayang-bayang oleh imingan nominal rupiah. Kejadian lain, di Desa Lele Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, dana sesat tidak sesuai peruntukkannya. Sebanyak 480 juta total dana sesat itu dari PT Bintang Delapan Mineral (BDM).

Kerusakan Lingkungan Pun Tak Dihiraukan

Dalam banyak kasus, industry ekstraktif pertambangan paling banyak menyumbang kerusakan lingkungan, yakni mencapai 70%. Di Sulawesi Tengah, kerusakan lingkungan begitu massif di lakukan oleh perusahaan pertambangan. Bukan hanya itu, dampak social dan penurunan ekonomi warga semakin merosot. Situasi demikian, perusahaan pertambangan berdalih, bahwa bukan urusan perusahaan. Siapa yang patut dipersalahkan?

Ada beberapa wilayah yang lingkungannya telah di rusak industry rakus tersebut, diantaranya: pertama, kasus pembabatan hutan di Cagar Alam Morowali, hanya berbekal izin usaha pertambangan (IUP) dari Bupati Morowali, bernomor izin IUP Eksplorasi Produksi No: 540.3/SK.002/DESDM/XII/2011 seluas 145 hektar, PT. Gema Ripah Pratama (PT GRP), bisa bebas membabat hutan. Hasilnya, selebar 15 meter dan panjang sekitar 1.200 meter hutan Mangrove di babat. Perusahaan tambang tersebut telah di laporkan ke Kementerian Kehutanan atas pelanggaran yang dilakukan dalam kawasan Cagar Alam, namun hingga saat ini, kelanjutannya belum diketahui;

Kedua, PT General Sumber Mining Indonesia (GSMI), telah merusak lingkungan dan sumber penghidupan masyarakat. Selain itu, PT GSMI melakukan penimbunan landasan pelabuhan di tengah-tengah pemukiman Desa Ganda-Ganda yang membuat puluhan nelayan tidak dapat menikmati hasil usahanya di lokasi “Karamba”;  Ketiga, PT Mulia Pasifik Resort (MPR) di Desa Gandaganda Kabupaten Morowali, akibatnya 200 orang terkena gatal-gatal dan krisis air bersih adalah ulah dari perusahaan tambang. Selain itu, PT MPR juga telah mencemari sungai hingga menguning, mengakibatkan nelayan tidak bisa lagi mencari ikan; keempat, PT Genba Multi Mineral (GMM) di Desa Bimor Jaya, Kabupaten Morowali, juga telah merusak jalan desa hingga jalan ke perkebunan warga. Bahkan, aktivitas kendaraan perusahaan di malam hari hingga menimbulkan gangguan kebisingan pada penduduk setempat.

Masih begitu banyak kerusakan lingkungan yang di sebabkan oleh perusahaan tambang yang luput dari perhatian pemerintah. kebutaan mata, ketulian telinga, dan tertutupnya hati nurani bagi pihak-pihak yang berkepentingan, telah lumrah di negeri ini. Dengan bermodalkan Otonomi Daerah, para kepala Daerah dengan leluasa menjual sumber daya alam “semau gue” tanpa memperhatikan dampak apa yang terjadi. Di sisi lain, masyarakat yang di sekitar konsesi pertambangan menjadi “penikmat” atas dampak negative yang terjadi.

Bantaya Lanoni, 27 Juli 2013

Discussion

Leave a Reply