Elit Politik Lokal dan Isu DOB

Oleh: Rifai Hadi

1507894_477459092364223_1507268999_nKetika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memiliki 8 provinsi, yaitu: Sumatera, Borneo (Kalimantan), Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Pada masa pergerakan kemerdekaan (1945-1949), Indonesia mengalami perubahan wilayah akibat kembalinya Belanda untuk menguasai Indonesia, dan sejumlah “negara-negara boneka” di bentuk Belanda dalam wilayah negara Indonesia.[1]

Tulisan ini sedikit menjelaskan mengenai bagaimana elit politik local dalam memainkan isu pemekaran daerah. Pun, apakah memang, daerah otonom baru telah terimplementasi dengan baik? Ini yang merupakan titik jemari saya harus menyambar keyboard laptop saya untuk beberapa jam menghabiskan tulisan ini. Ini hasil subjektifitas penulis. Penulis juga menyadur dari berbagai sumber dan mengamati fakta-fakta lapangan yang ada. Dan tentunya, tulisan sangat amburadul. Maklum, masih dalam proses belajar. Baiklah, kita lanjutkan!

*****

Di tandai dengan runtuhnya Orde Baru—era otonomi daerah mengaung dan menggigit. Alhasil, daerah-daerah otonom pun melimpah ruah—bagai kacang kulit hasil panen petani diladangnya. Semenjak tahun 1999 hingga tahun 2014, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Amir Syamsuddin mengatakan, bahwa  jumlah daerah otonom baru saat ini mencapai 529, yang terdiri dari: 34 propinsi, 402 kabupaten, dan 93 kota. Cukup fantastic!

Pasca diberlakukannya undang-undang Otonomi Daerah beberapa tahun silam itu, euphoria tentang pemekaran baik di tingkat propinsi maupun kabupaten berkecamuk di dalam negeri ini. Sejak kemerdekaan Indonesia di ploklamerkan 17 Agustus 1945 hingga pada masa Orde Baru berkuasa, asas sentralisasi adalah hal yang mutlak dilakukan. Runtuhnya orde baru, maka asas desentraliasi diberlakukan. Adalah melalui undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah. Yang mengantikan undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang tentang Otonomi daerah sendiri, merupakan implementasi dari ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945. Yang menyebutkan otonomi daerah sebagai bagian dari sistem tata negara Indonesia dan pelaksanaan pemerintahan di Indonesia.[2] Ketentuan mengenai pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia tercantum dalam pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa: ayat (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang; ayat (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Jadi, daerah otonom sudah ada dalam konstitusi kita. Yang kemudian dijabarkan dalam perundangan-undangan sesuai dengan hirarki yang ada. Artinya, sah-sah saja, jika ada daerah yang ingin “bercerai” dari daerah induknya, dengan berbagai alasan yang cukup masuk di akal.

Sebelum saya melanjutkan tulisan ini, ada baiknya kita buat kopi terlebih dahulu. Sambil baca—sambil pula meneguk kopi itu. Itupun jika sepakat.

*****

Baiklah, jika sudah selesai buat kopi. Kita lanjutkan. Penulis akan mengajukan pertanyaan dasar: apa sebenarnya Daerah Otonom Baru atau yang disingkat DOB itu?

DOB, merupakan suatu hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom untuk  dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pertanyaan kedua, adalah, apa alasan membentuk daerah otonom baru? Nah, banyak sumber mengatakan, bahwa alasan-alasan pemekaran dapat di lihat, sebagai berikut: pertama, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Alasan ini, dalam kondisi geografis tertentu memang cukup masuk di akal, sebab, untuk mengurus administrasi misalnya, jika pusat pemerintahan relative jauh, maka begitu menghambat meskipun bisa;

Kedua, alasan ekonomi. Alasan ini dapat dikategorikan alasan mutlak sebagai bahan argumentasi untuk mempercepat pembangunan di daerah. Selain itu, katanya, dapat mensejahterakan rakyat di daerah, sebab akses pertama tadi sudah terpenuhi; ketiga, alasan keadilan. Pemekaran dijadikan alasan untuk mendapatkan keadilan. Artinya, pemekaran daerah diharapkan akan menciptakan keadilan dalam hal pengisian jabatan pubik dan pemerataan pembangunan. Dan masih ada beberapa lagi alasan-alasan yang dibeberkan untuk mencapai kesuksesan dalam menggarap daerah otonom baru.

Dari berbagai alasan di atas tersebut, maka elit-elit politik di daerah mengajukan “perceraian” daerahnya dari daerah induk. Tentunya, perjuangan para elit itu perlu di apresiasi. Jika bisa, maka di beri jempol “dua”. Sebab, dalam memperjuangkan “perceraian” itu, perlu adanya kekuatan politik kuat, dukungan kuat, mencurahkan pikiran, mental, waktu, serta persatuan yang kuat pula.

Neguk kopi dulu. Setelah itu:

Lalu apa relevansi antara elit politik dengan usulan pemekaran?

Untuk menjawab ini—Sekitar dua tahun silam, penulis pernah diskusi dengan seorang kawan yang saat itu kuliah di Jurusan Sejarah Universitas Tadulako. Kebetulan, ia menuliskan (skripsi) nya bertemakan pemekaran di salah satu kabupaten di Sulawesi Tengah. Dari hasil diskusi itu, katanya, bahwa seharusnya, pemekaran daerah itu diusulkan atau diinginkan oleh masyarakat lapisan bawah. Artinya, menurutnya, kekuatan masyarakatlah yang mendorong elit politik local di daerah untuk “bercerai” dengan daerah induk. Bukan sebaliknya. Alasannya cukup menarik, bahwa rakyatlah yang merasakan alasan pemekaran seperti di atas tadi.

Saat ini, katanya, begitu  berbeda. Bahwa dorongan “perceraian” itu dilakukan oleh elit politik lokal. Sehingga, esensi pemekaran itu bukan pada makna sebenarnya. Artinya, ketika berhasil “bercerai” maka berbondong-bondonglah para elit yang notabenenya berjuang habis-habisan itu, mencari “kursi” yang nyaman dalam pemerintahan. Sementara, rakyat terus-menerus menjadi komoditi “jualan” bagi para elit itu. Nah, loh, kok begitu?

Bisa jadi. Oh iya, teguklah kopi terlebih dahulu sebelum melanjutkan.

Tetapi, perlu ada pertanyaan lagi: bagaimana dampak pemekaran hingga saat ini?

Satu hal yang perlu diketahui, bahwa, apakah dengan memperjuangkan daerah otonom baru itu, semua alasan-alasan di atas dapat tercapai? Rio Ismail (2014) menuliskan, “…bahwa sejarah “otonomi daerah yang benar” telah melahirkan sosok-sosok yang lebih mampu menjawab kebutuhan rakyat dan mampu membangun komunikasi reciprocal dengan publik yang mereka pimpin (walau untuk hal ini kita tak punya banyak sosok sejenis karena otonomi daerah juga telah banyak melahirkan “raja-raja” kecil yang tidak hanya korup dan mementingkan diri dan kelompoknya, tapi juga tak punya prestasi apapun terkecuali menjual habis kekayaan sumber daya alam)….”

Pengamat politik dari Center Strategic of International Studies (CSIS) J. Kristiadi, menilai tidak ada urgensinya tentang pemekaran  daerah yang diusulkan sampai saat ini. “Itu hanya jadi komoditi politik, tidak ada efek kemakmurannya bagi masyarakat, memangnya ada daerah otonom yang sukses? Hasilnya malah kemelaratan.

Pidato pengukuhan Prof. Wihana Kirana Jaya, Msoc.Sc., Ph.D. sebagai Guru Besar dalam Ilmu Ekonomi di Universitas Gadjah Mada (2010), disebutkan bahwa sejumlah studi yang dilakukan terhadap negara maju dan berkembang menunjukkan, bahwa penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah di satu sisi telah mendorong terciptanya akuntabilitas anggaran, namun di sisi lain juga membuka peluang yang sangat besar bagi terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme serta memungkinkan terjadinya kontrol yang kuat dari para elit politik di tingkat lokal (daerah).

Dari hasil survey yang dilaksanakan oleh PERC (political and economy risk consultancy) pada tahun 2010, disebutkan bahwa dari 16 negara yang berada di Asia Pacific, Indonesia masih menjadi negara dengan tingkat korupsi tertinggi. Diantara 7 negara ASEAN, Singapura dan Malaysia berada pada urutan pertama negara yang tingkat korupsinya terendah, yakni hanya sekitar 1,07 persen. Selanjutnya disusul oleh Filipina dengan tingkat korupsi sekitar 7 persen, Vietnam sekitar 7,11 persen, lalu Kamboja sekitar 7,25 persen dan Thailand dengan tingkat korupsi sekitar 7,11 persen. Indonesia masih berada di urutan terakhir dengan skor, 8,32 persen.[3]

Minum dulu kopinya. Lalu kita lanjutkan:

Tentunya dari berbagai macam alasan diatas, sangat penuh dengan pengharapan dari rakyat ketika bercerai dengan daerah induk, bahwa akan sejahtera dan pembangunan semakin meningkat.

Di Sulawesi Tengah saat ini, ada beberapa dengungan keinginan untuk “bercerai” dari daerah induk. Contohnya, Donggala bagian Barat, Moutong, dan Dondo-Dampal (DONPAL). Donpal ini, telah mengaung sejak beberapa tahun silam. Jika tak salah, semenjak tahun 2006. Namun hingga sekarang, belum juga berhasil. Mungkin sekarang  masih dalam tahap lobi? Untuk mensukseskan niat menjadi Daerah Otonom Baru?

Tentunya, para pembesar DONPAL mempunyai alasan sama seperti di atas, yang kemudian direfresentasikan melalui pembuatan posko di tiap-tiap desa mengenai pendukungan Kabupaten Donpal (entah terlaksana atau tidak). Namun ada beberapa tanggapan, bahwa keinginan untuk bercerai dari daerah induk Tolitoli, karena faktor kekecewaan, yang kemudian diarahkan pada suatu pemisahan wilayah. Kebenaran akan hal itu pun masih menuai kontroversi dari elit politik Dondo-Dampal.

Entah apa yang melatarbelakangi hingga saat ini belum juga berhasil. Kemungkinan ketidakseriusan. Atau Tidak ada/kurang dukungan dari rakyat “bawah”, sehingga para elit politik itu masih kalangkabut. 

Namun satu hal, bahwa dalam situasi negara cenderung liberalisasi ini, konsep ekonomi—politik begitu berpihak para investasi-investasi (industry ekstraktif). Begitu pemerintah daerah diberikan keleluasaan mengelola sumber-sumber kekayaannya, maka banyak pula petani dipedesaan kehilangan tanah. Ini yang merupakan satu anekdot. Seperti cerita-cerita dongeng sebelum tidur. Mungkinkah Elit dalam memperjuangkan pemekaran itu, ingin menguasai sektor-sektor sumber daya alam itu? Bukankah demikian?

Euphoria pemekaran daerah menurut saya harus dihentikan, sebab, banyak kasus kepala daerah sesuka hatinya menjual atau menggadaikan kekayaan alam yang notabenenya bukan untuk kepentingan rakyat. Selain itu, kasus-kasus korupsi di daerah saat ini semakin marak terjadi. Mensejahterakan rakyat, masih jauh dari cita-cita dari daerah otonom. Yang ada hanya kemiskinan-kemiskinan baru akibat dari kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat miskin.

Faktanya, bahwa ketika berhasil pemekaran daerah, maka elit di daerah telah terpenuhi syahwatnya. Maka tak heran, banyak daerah-daerah yang baru dimekarkan: gagal. Gagal mencapai semua alasan-alasan di atas tadi. Dan yang terjadi adalah konfilk vertical—konflik wilayah administrasi. Ini fakta. Sebelum mencari referensi lain, silahkan habiskan kopi anda.

 

Bantaya Lanoni, 27 Mei 2014.

 

 

 

 

[1] Wikipedia, Era Perjuangan Kemerdekaan, (19451949). http://id.wikipedia.org/wiki/Pemekaran_daerah_di_Indonesia#Sejarah_pemekaran_provinsi (diakses tanggal 24 Mei 2014).

[2] Lihat di: http://otonomidaerah.com/uu-otonomi-daerah/ (diakses tanggal 23 Mei 2014).

[3] Lihat di: http://otonomidaerah.com/dampak-otonomi-daerah/

Leave a Reply