Mempertanyakan Lambatnya Pengusutan Kasus SDA Di Sulteng

Oleh: Moh. Rifai M. Hadi

Sumber Daya Alam berupa mineral di Sulawesi Tengah, terhitung melimpah. Mulai dari bijih nikel, bijih besi, emas, uranium, molybdenum, hingga pada batuan sirtus dan pasir. Melimpahnya sumber daya alam mineral itu, seharusanya, masyarakat Sulawesi Tengah dapat sejahtera sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945, khususnya pasal 33 ayat 3 “Bumi, air dan yang terkandung didalamnya adalah milik negara, yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,”.

Dari bunyi pasal 33 UUD 1945 tersebut, adalah menjadi satu harapan bagi rakyat, bahwa sebesar-besarnya sumber daya alam untuk kemakmuran. Namun sayang, ibarat jauh panggang dari api. Sejak negeri merdeka, bagitu banyak sumber daya alam yang dikelola dengan salah. Sehingga, mengakibatkan satu kepentingan yang luar biasa ditengah-tengah kehidupan masyarakat: antara rakyat dan si miskin.

Pada tahun 2014, pemerintah telah resmi mengeluarkan Undang-undang nomor 4 tahun 2014, dan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2014 tentang kebijakan pelarangan ekspor bahan mentah. Kebijakan itu dapat dinilai memperkaya pemasukan Negara dari sektor tambang, sehingga, dapat dimaksimalkan untuk kepentingan rakyat secara utuh.

Namun di sisi lain, maraknya kasus-kasus sumber daya alam di Negeri ini, khususnya di Sulawesi Tengah, menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum. Pengusutan kasus-kasus perusahaan-perusahaan besar yang diduga melakukan tindak pidana, baik tindak pidan umum maupun tindak pidana khusus, adalah ujian yang luar biasa, bagi institusi tersebut. Mengapa demikian? Sebab, membutuhkan nyali dan konsistensi, serta akuntabilitas bagi para penegak hukum, yang namanya hampir-hampir tercoreng di tengah masyarakat.

Mentransparasikan Kasus

Ketidakadilan hukum di sektor sumber daya alam ini, mengakibatkan masyarakat hampir-hampir tidak mempercayai hukum itu sendiri. Kasus-kasus kecil, seperti pencurian sandal jepit, dan beberapa kasus lain, begitu cepat ditangani, dan kasusnya pasti. Sementara, ketika kasus hukum tersebut menyentu orang-orang “berduit” kasus tersebut hilang di telan angin. Hal tersebut, tentunya patut untuk dipertanyakan.

Ditingkat kepolisian saja, khususnya di Polda Sulawesi Tengah. Ada beberapa kasus agraria yang terkatung-katung hingga saat ini. Dengan mendeknya kasus hukum tersebut, mengindikasikan, bahwa permainanan antara pihak-pihak terkait dengan perusahaan-perusahaan bermodal besar itu, di duga ada.

Dalam cacatan Jatam Sulawesi Tengah, ada beberapa kasus sumber daya alam, yang terkatung-katung, atau bisa di bilang tidak jelas hingga sekarang. Pertama, kasus PT Kurnia Luwuk Sejati (KLS), milik Murad Husain. Diketahui, bahwa Murad husain, telah ditetapkan sebagai tersangka pada tahun 2009 silam. Atas kasus penebangan pohon dan menerobos lahan di kawasan suaka margasatwa Bangkiriang, Kabupaten Banggai, dengan luasan hutan mencapai 500 hektar.

Kedua, kasus PT. Medco di Kabupaten Morowali, yang mengkapling wilayah tangkapan nelayan Kolo Bawah, yang merupakan salah satu ruang hidup mereka. Kasus tersebut mengakibatkan nelayan Koloh Bawah dua tewas dan 16 lainnya ditangkap dan digelandangkan ke Polda Sulteng.

Namun, pihak PT. Medco tidak pernah dimintai pertanggungjawaban atas hilangnya ruang hidup nelayan Koloh Bawah itu; ketiga, terkait kasus ataran masyarakat Bahodopi, Morowali dan PT Bintang Delapan Mineral. Pada kasus ini, masyarakat di tuduh merusak alat berat milik perusahaan. Padahal, masyarakat marah karena kampung mereka terendam akibat rusaknya hutan di hulu sungai Siumbatu akibat adanya eksploitasi yang dilakukan PT Bintang Delapan Mineral;

Keempat, kasus antara masyarakat Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala dan PT Cahaya Menunggal Abadi (CMA), yang menolak aktivitas perusahaan. Namun naas, penolakan tersebut mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan 11 orang ditangkap sebelum ditetapkan menjadi tersangka. Masyarakat yang menolak aktifitas perusahaan berujung pada pemenjaraan.

Setelah melihat pada empat kasus yang dipetieskan itu, tentunya, kredibilitas penegak hukum perlu dipertanyakan. Sebab, mengapa mengusut tuntas kasus-kasus yang merugikan rakyat kecil itu terasa berat? Penulis sangat menghargai asas praduga tak bersalah, sebagai asas terduga tindak pidana. Namun, seberapa besar penghargaan itu, jika pihak-pihak yang diduga terkait kasus tindak pidana tidak pernah diproses? Sehingga, akumulasi kekecewaan rakyat terhadap institusi Polri semakin nampak. Ini kemudian menjadi satu dipersiasi social, yang kemungkinan PR buat institusi tersebut.

Jika dilihat dari data yang ada, Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Sulteng mencapai 450 IUP. Dari data itu, potensi akan pelanggaran hukum pada sektor ini jelas ada. Potensi itu bisa dilihat dari IUP yang masuk dalam kawasan hutan yang tidak memiliki IPPKH.

Olehnya, untuk mengembalikan kepercayaan publik, seharusnya, pihak-pihak kepolisian, khususnya di Sulawesi Tengah, melakukan: Pertama, dapat memberikan “pelajaran” terhadap pelaku dugaan tindak pidana tersebut, sesuai dengan tingkat perbuatannya.

Sehingga, tidak ada lagi calon-calon pelaku lain. Atau, membuat calon pelaku menjadi jerah; kedua, kasus-kasus sumber daya alam yang ditangani, mestinya ditransparasikan ke publik, sehingga publik dapat mengontrol dari luar, sejauh mana perkembangan kasus-kasus yang ditangani.

Jika tidak, maka tidak menutup kemungkinan, kasus-kasus serupa akan terjadi lagi di negeri ini, khususnya di sulawesi Tengah. Dan, rakyat dan negara yang akan menjadi terdampak buruk paling utama.  

Sumber: Palu Ekspres. Edisi: Rabu, 10 September 2014

Discussion

Leave a Reply