Perdebatan Tentang Rancangan UU Pilkada

cats…Saya mohon maaf atas tulisan saya yang tidak terstruktur dengan baik. Malam ini, saya hanya ingin menulis, dan tak ingin mengeditnya lagi. Langsung saja di posting deh…”

Malam ini, saya menulis seperti ini:

Akhir-akhir ini, DPR di senayan sana membuat gaduh hampir seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana tidak, usulan untuk pengajuan rancangan undang-undang tentang pemilihan kepala daerah akan dilakukan melalui DPRD. Perdebatan sengit dari masing-masing parpol di senayan tersebut, mengakibatkan banyak pengamat politik berkomentar. Begitupun dengan kepala daerah dari berbagai daerah—begitu lantang menentang atas rancangan itu.

Tak lebih, Ahok. Ahok, wakil Gubernur DKI Jakarta, yang sebentar nanti akan menjadi Gubernur, menjadi perbincangan media yang paling populer. Ahok memang sangat kontroversial. Bahkan DPRD Jakarta ditentangnya habis-habisan jika tidak sesuai hati nuraninya. Ahok merupakan kepala daerah yang menentang kebijakan-kebijakan partainya yang tidak sesuai dengan kehendak rakyat.

Sebenarnya, saya malas menuliskan tentang partai saat ini. Dan, pada hari-hari kemarin, rasa-rasanya jenuh dengan kondisi saat ini. Namun, satu hal, bahwa pasca  pemilihan umum Presiden Juli 2014 lalu, membuat pergolakan politik berubah drastis. Jokowi, yang diadu dengan Prabowo, secara mendasar bisa di tebak, bahwa Prabowo lah pemenang presiden kali ini. Namun, fakta berkehendak lain. Jokowi, yang didukung hanya beberapa partai politik dan puluhan bahkan ratusan kelompok-kelompok relawan, dapat memenangkan kompetisi tersebut. Euphoria demokrasi begitu besar. Segala jurus telah dilakukan untuk memenangkan sang calon. Dan kini, Pilpres itu telah usai, saatnya menghadapi pergolakan-pergolakan selanjutnya.

Dari rasa malas itu, dalam dinding facebook dan twitter saya, yang muncul kebanyakan adalah tiga pembahasan rancangan undang-undang oleh perwakilan rakyat di senayan itu. dari situ, maka saya tertarik untuk menuliskan apa yang saya baca dan di benak saya.

Selain dari Ahok, sang kepala daerah yang temperamental, ada beberapa kepala daerah lagi yang menyatakan sikap untuk menolak rancangan undang-undang Pilkada, sebagaimana yang diberitakan di media-media, baik online maupun cetak, serta televisi. Termasuk Ridwan Kamil, Walikota Bandung yang di usung oleh Gerindra dan PKS tersebut, tak mendukung kedua partai itu dalam memperjuangankan ambisinya untuk pemilihan melalui DPRD.

Penolakan dari beberapa kepala daerah tersebut, tentunya berdasar. sama dengan apologi yang dilontarkan dari bebeapa partai pendukung rancangan undang-undang Pilkada. Alasan utamanya adalah, demokrasi Indonesia akan turun dan mengkhianati rakyat. Sebab, campur tangan rakyat dalam memilih pemimpin daerahnya, sudah tak ada lagi. Inilah yang kemudian menjadi satu acuan dasar mengapa menolak rancangan undang-undang tersebut. Selain itu, masih ada tentunya alasan-alasan lain yang masuk di akal.

Sementara, apologia yang dilontarkan para pendukung rancangan undang-undang tersebut adalah, untuk menghindari politik uang, dan biaya pilkada langsung cukup mahal. Sehingga, dapat dihindari melalui pemilihan lewat DPRD. Namun, argumentasi itu dapat diruntuhkan dengan adanya isyu pemilihan kepala daerah serentak beberapa tahun ke depan. Sehingga, biayanya dapat diminimalisir.

Sebagian berpendapat, bahwa politik uang dalam pilkada langsung, itu tergantung dari person nya. Atau setidaknya, dapat di ubah dengan politik tidak bermental money. Budaya money politik itu sebenarnya diciptakan oleh politikus itu sendiri, karena berambisi untuk duduk di kursi panas. Sehingga, segala cara dapat ditempuhnya. Dan, hal demikian itu telah mengakar dalam perpolitikan di negeri ini hingga sekarang. Dan rakyat pun telah dimanjakan dengan hal-hal demikian.

Bagaimana pendapat saya?

Pendapat saya hampir sama dengan pendapat lain—bahwa mengapa mesti di ubah system pilkada kita menjadi tidak langsung? Mengapa tidak dilibatkan rakyat secara langsung untuk memilih pemimpinnya? Apakah hanya karena alasan mahal biaya lantas di ubah? Kenapa tidak tata caranya saja di ubah? Seperti pilkada serentak, misalnya?

Sebab, telah banyak pemimpin-pemimpin berintegritas dan pro-rakyat telah hadir karena rakyat yang memilih. Tidak sedikit pemimpin daerah yang hadir memberantas korupsi, dan anti sogok. Itulah produk-produk dari pemilihan langsung oleh rakyat.

So? Dari Rakyat, Oleh Rakyat, dan Untuk Rakyat…..

Sekali lagi, maaf jika tulisan ini agak tak karuan….

Bantaya Lanoni, 12 September 2014

Discussion

Leave a Reply