Adilkah Cum Laude Tanpa Tes Masuk Birokrasi?

Ilustrasi buatan sendiri

Ilustrasi buatan sendiri

Baru-baru ini, Menteri Pendayagunaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi, mengeluarkan kebijakan yang wow. Apa itu?

“Mahasiswa Cum Laude, dan dari perguruan tinggi ternama, silakan masuk mau pilih posisi di mana saja! Saya jamin tanpa tes, hanya syarat administrasi saja,” demikian kata sang Menteri yang tersebar di beberapa media nasional.

Sang Menteri menambahkan bahwa mahasiswa yang lulus dengan indeks prestasi tinggi, merupakan sumber daya manusia unggul. Pemerintah haram menyia-nyiakan mereka karena berpotensi mampu meningkatkan kinerja aparatur sipil negara.

Artinya bahwa, para mahasiswa yang cepat selesai masa perkuliahan, akan dijamin masuk di pemerintahan, dan dipastikan akan mereformasi birokasi, yang saat ini nampak amburadul. Saya lantas berpikir: apakah benar mahasiswa cum laude itu merupakan sumber daya unggul? Maka saya akan menjawab: belum tentu, Bung!

Ya. Sebab, prestasi hanya ditunjukkan pada cepatnya selesai sang mahasiswa. Pun, menunjukkan indeks predikat kumulatif (IPK) tertinggi. Standarisasi lain tak ada untuk masuk.

Apa sih cum laude itu? setelah saya mencari, saya menemukan di wikipedia. Cum laude berasal dari Bahasa Latin yang berarti dengan pujian—adalah predikat yang diberikan pada ujian di perguruan tinggi.  Ada beberapa predikat yang termasuk ke dalam Cum Laude  seperti magna cum laude yang berarti lulus dengan banyak pujian dan summa cum laude yang artinya lulus dengan pujian terbanyak

Dari situ, kita bisa menilai bahwa cum laude semacam puji-pujian—yang tentunya ada dasar dari perguruan tinggi. Sehingga, predikat cumcum demikian itu dapat diraih seorang mahasiswa.

Namun, kita juga bisa berasumsi bahwa rajin masuk; rajin kumpul tugas; ikut final test; ikut kuis; dan lain sebagainya, sudah barang tentu cepat selesai. Nah, memang sudah seperti itu adanya, kan?

Sebab, aturan hampir seluruh kampus tentang kehadiran, yaitu 75%. Maka di bawah dari persentase itu, bisa jadi tak mengikuti ujian final. Dan bisa dipastikan, IPK-nya minim.  

Sewajarnya kita main hitung-hitungan berdasarkan pengalaman. Ya, meskipun saya bukan dilahirkan dari almamater ternama, paling tidak saya menemukan beberapa fakta bahwa segala kerajin-rajinan itu dapat dipenuhi, maka sudah pasti mendapatkan nilai bagus. Kalau perlu A plus. Tapi bukan A plusplus. Nah, jika itu dilakukan setiap semester, maka sudah barang tentu cum laude, bukan?

Kualitas? Jangan tanya! Pasti belum tentu.

Ya. Bagaimana mungkin kita bisa menguji kualitas, sementara mahasiswa lain melakukan hal yang sama—menyusun skripsi misalnya? Hanya saja, sebagian mahasiswa tak rajin kuliah. Atau, malas kumpul tugas. Akhirnya, nilai tunda, atau dapat eror, dan terpaksa mengulang semester selanjutnya. Padahal, bisa jadi ia cerdas.

Menurut saya, kualitas bukan diukur dari cum laude—meskipun disebut sebagai sebuah prestasi. Tetapi kita bisa melihat bagaimana seseorang menghadapi sebuah persoalan. Nah, kalau misalnya masuk birokrasi tanpa tes—artinya tak ada soal di sana—bagaimana mungkin bisa mengukur dia berkualitas?

Selain itu, banyak pula mahasiswa yang tersugesti kebijakan Sang Menteri Yuddy. Paling tidak, ada beberapa hal: pertama, mahasiswa tingkat bawah akan malas berorganisasi, karena tertanam dalam benak bahwa berorganiasi lama selesai kuliah; kedua, para mahasiswa hanya akan bergelut dengan urusan kuliah, sementara kehidupan sosial lainnya, akan terempas jauh dari dirinya; ketiga, jangan lagi menyebut mahasiswa sebagai Agent of Change, sebab perubahan apa yang ia lakukan dalam kehidupan sosialnya, sementara hanya urusan kampus dilakoni selama kurun waktu 4 tahun?

Bisa dipastikan? Ya, tentu saja! Sang mahasiswa akan memilih mendengar ceramah kuliah dari dosen ketimbang ikut “berteriak-teriak”—sekadar menyampaikan aspirasi. Tentu saja aktivitas “berteriak-teriak” ini bukan yang utama seorang mahasiswa. Tetapi paling tidak, sebagai salah satu agent pengontrol—mestinya tidak hanya berkutat pada kehidupan kampus.

Tentu saja saya menuliskan ini bukan berdasarkan iri karena kuliah selama enam tahun. Persisnya hampir tujuh tahun. Atau, saya merasa berkualitas. Tidak. Saya tidak merasa demikian. Apalagi dikatakan berkualitas. Malah lebih jauh dari mereka yang cum laude itu.

Namun, pendapat saya di atas mencerminkan betapa berbahayanya kebijakan Menteri Yuddy ini. Jika seluruh mahasiswa berlomba-lomba selesai kuliah—jangan harap ada mereka mengangkat bendera di gedung DPR. Atau, di pemerintahan mana saja di Negeri ini—untuk, ya, tadi itu: mengkritisi kebijakan yang tidak berpihak. Ya, orangnya pada sibuk mendengarkan ceramah sang dosen di kelas kok.

Jangan harap pula mereka ikut bersolidaritas—menentang kejahatan-kejahatan terhadap para petani, buruh, nelayan, dan semacamnya. Loh, kan mereka lagi belajar—menggapai cita-cita menjadi PNS—jika memang mau.

Di titik ini, maka seharusnya Menteri Yuddy tak tebang pilih dalam menyeleksi jika siapa saja yang ingin menjadi Pegawai Negeri Sipil. Belum tentu kok, orang yang lama selesai, lebih buruk dari cum laude itu. Pun sebaliknya.

Artinya bahwa, siapa pun harus diseleksi. Jika memang kemampuan sesuai standarisasi yang diterapkan di Kementerian, ya, kenapa tidak! Yang penting fair dan transparan. Jadi, bukan dihitung dari lama-tidaknya selesai kuliah. Atau, tinggi-rendahnya nilai akhir studi. Nanti kejadian seperti kampus abal-abal tempo hari lho!

Selain itu, ada juga ketidakadilan yang muncul dari para pemuda yang cepat selesai dan lama di masa perkuliahan.

Nah, sekarang siapa yang ingin cepat selesai?

Bantaya Lanoni, 8 November 2015

Discussion

Leave a Reply