Kepala Daerah Harusnya Becermin dari Freeport

122843_12055109122015_freeport

Konsesi eksploitasi Freeport. Sumber gambar: www.rmol.co

Kasus Freeport akhir-akhir ini kembali mencuat, setelah sebelumnya di masa pemerintahan SBY juga ribut-ribut. Seperti yang kita tahu, bahwa setiap kali Kontrak Karya perusahaan terbesar di Indonesia ini berakhir, maka ribut-ribut tak bisa dihindari. Namun kali ini, lain lagi. Ya. Kali ini, kasak-kusuk dimulai dari Ketua DPR RI, Setya Novanto. Ia diduga ingin meminta saham, dengan membawa nama pemimpin Negara.

Namun, saya tidak hendak membahas sang ketua DPR itu. Sebab, percuma membicarakan tentang etikanya yang membuat gaduh. Ya, percuma! Yang ingin saya sampaikan, bahwa tanah Papua yang kaya itu, sumber daya alamnya dikuras hingga hanya menguntungkan segelintir orang. Di titik itu, seharusnya para kepala daerah, khususnya yang baru saja terpilih pada pilkada serentak ini, memetik pelajaran. Maksudnya? Mari kita ulas.

Freeport masuk di Indonesia, khususnya di tanah Papua, ditandai dengan berkuasanya orde baru Soeharto. Pada masa orde lama Soekarno, begitu banyak perusahaan asing dinasionalisasi. Dan, ketertarikan Negara-negara lain, seperti Amerika untuk menanamkan saham di Bumi Pertiwi, ditolak oleh Soekarno. Olehnya, menurut berbagai referensi, Soeharto dipasang untuk meruntuhkan Soekarno—agar memuluskan Amerika mengeruk habis-habisan SDA di Indonesia. Pada akhirnya, dibuatlah Undang-undang Penanaman Modal Asing, dan Undang-undang Pokok Pertambangan—sebagai dasar asing menjajah .

Dan, berangsur-angsur sumber daya alam itu dikeruk, dimuat, lalu dijual. Semua pasti, bahwa keuntungan terbesar adalah pemilik saham dan para cecunguk-cecunguknya. Sementara, orang-orang yang berada dilingkaran tambang terbesar itu, mendapatkan residu yang luar biasa buruk.

Penggambaran demikian, sudah seharusnya berpegang teguh sebagaimana yang dikatakan Soekarno, jangan sekali-kali mengobral sumber daya alam di Negeri ini, sampai anak Bangsa sendiri mampu mengelolahnya. Kira-kira begitu penyampaiannya.

Namun apa yang terjadi? Semenjak undang-undang pro kapitalis itu dibuat: undang-undang Pertambangan dan undang-undang Penanaman Modal Asing, sumber daya alam diobral habis-habisan. Nah, di titik ini, para kepala daerah hendak becermin agar semua tak merugi:

Pertama, para kepala daerah di Negeri ini, tidak mengobral sumber daya alam di daerahnya, apalagi kepada asing. Mengapa? Sumber daya alam di Indonesia ini cukup melimpah. Namun, jika sepenuhnya dikelola oleh asing, maka keuntungan terbesar ya, pasti mereka. Sementara rakyat hanya mendapatkan ampas-ampasnya saja.

Kedua, tambang itu merusak. Merusak segalanya. Mulai dari lingkungan, hingga kehidupan sosial rakyat. Cerminnya adalah Freeport itu. Jika argumentasi mutlaknya adalah peningkatan ekonomi dan terbukanya lapangan pekerjaan, maka lihatlah persentase antara akibat yang ditimbulkan dari industri ekstraktif itu. Selain itu, kedua alasan mutlak di atas, kan masih ada sektor lain, bukan?

Ketiga, namun jika memang dikelola perusahaan dari dalam negeri, BUMD, BUMN misalnya, maka seharusnya pergunakan asas partisipatif. Mengapa? Yang terdampak buruk adalah mereka yang berada di lingkaran tambang itu. jadi, seharusnya, pendapat mereka tidak bisa disepelakan, apalagi tidak dianggap sama sekali.

Keempat, atau setidaknya, para kepala daerah mengikuti apa kata Soekarno itu. Jangan sesekali mengobral sumber daya alam di daerah anda hingga sumber daya manusia belum memungkinkan.

Bantaya Lanoni, 14 Desember 2015  

Leave a Reply