Revolusi Kelembagaan Petani, Seperti Apa Itu?

Hari-hari kehidupan petani di pedesaan selalu mendapatkan masalah-masalah baik dari sektor internal maupun eksternal. Meskipun pemerintah telah membantu petani, mulai dari peningkatan sarana dan prasarana pertanian, namun semua itu belum banyak memberikan manfaat positif bagi petani. Akan tetapi, di pelbagai daerah, begitu banyak kasus-kasus yang mendera petani. Pada akhirnya, petani berjuang sendiri, dan dalam upaya-upaya untuk keluar dari masalah itu begitu sulit

Kita sering membaca, mendengar, atau bahkan melihat langsung bagaimana para petani selalu tersisikan di tanah sendiri. Lebih dari itu, bahkan banyak petani yang dipenjara, bahkan dibunuh hanya karena merebut kembali ruang hidup mereka. Konflik-konflik agraria tersebut terjadi antara petani dan korporasi-korporasi besar—yang pula membutuhkan konsesi yang besar. Dan, pilihan-pilihan korporasi itu, biasanya menggandeng aparat keamanan di Negeri ini, sehingga, akibatnya Negara melawan petani.

Dari catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang dirilis Desember 2013 bahwa, jumlah konflik tahun 2013 mencapai 369 kasus. Sedangkan tahun 2012 mencapai 198 kasus. Artinya naik 171 kasus, atau 86,36% . Sementara, jumlah dan luas konflik argraria per sektor: perkebunan terjadi 180 kasus (527.939,27 ha); infrastruktur terjadi 105 kasus (35.466 ha); pertambangan 38 kasus (197.365,90 ha); kehutanan 31 kasus (545.258 ha); dan pesisir/kelautan 9 kasus. Fantastik, bukan?

Di titik itu, seharusnya pemerintah tidak berpegang teguh pada bagaimana melatih petani; memberikan sarana dan prasarana; atau, tidak hanya sekadar datang ke kampung untuk sosialisasi. Tetapi, perlu juga menengok Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) nomor 5 tahun 1960. Undang-undang ini, seringkali diabaikan padahal, sangat baik untuk petani. Yang ada hanyalah, munculnya undang-undang liberal. Undang-undang tanah untuk kepentingan publik misalnya. Potensi-potensi perampasan tanah berpeluang besar di sini.

Di sisi lain, lembaga petani di pedesaan lebih dilihat sebagai objek, bukan sebagai subjek. Para petani pun demikian. Sehingga, mengakibatkan banyak ketimpangan-ketimpangan yang terjadi. Lebih dari itu, meskipun diberikan penyuluhan atau semacamnya, tetapi pemerintah juga yang memberikan masalah kepada mereka. Izin industri ekstraktif misalnya. Celakanya, pemberian izin itu jarang sekali melibatkan para petani. Ini sesuatu yang kontradiktif—yang berasal dari pemerintah pula.

Lalu, Adakah Jalan Keluar?

Ir. Bambang MM, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, mempunyai konsep kelembagaan petani yang menurutnya ampuh. Dia menamainya Lembaga Ekonomi Mandiri (LEM) Sejahtera. Dalam suatu pertemuan, (14/12/15) di Jakarta, Bambang menyampaikan bahwa petani sebenarnya akrab dengan tanaman campuran, bahkan ada yang beternak. Dengan kondisi seperti itu, perkebunan rakyat ini memiliki daya saing yang kuat. Namun, jika dibandingkan dengan perkebunan skala besar, itu dikelola oleh satu manajeman dengan satu pengelolaan bisnis. Berbeda dengan perkebunan rakyat, sehingga jika tidak diorganisir dengan kuat, akan susah untuk meningkat. Kita masih terkendala mulai dari hulu hingga hilir. “Sementara produk petani diperhadapkan pasar global yang berkualitas. Lalu, tingkat produktifitas rendah di hadapi para petani kita.”

Katanya lagi, kelembagaan petani saat ini di desa masih amburadul. Masing-masing Kementerian memiliki program masing-masing, sehingga di desa banyak lembaga. Dampaknya, petani hanya puas 9% dari nilai tambah, sementara 91% itu dinikmati orang luar, atau pihak-pihak lain selain petani.

Di sana ada Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN). Tetapi gabungan kelompok tani ini hanya mengkoordinasikan kelompok-kelompok tani, pengelolaan bisnis hanya berputar pada kelompok kecil. Sehingga, para petani tidak bisa keluar dari permasalahan yang ada.

Dia juga menyebutkan, bahwa perbedaan antara LEM Sejahtera dan lembaga tani lainnya. Dari sisi nama kelembagaan. Rasanya sepele, tetapi ini sangat spesial. GAPOKTAN berasal dari Kementerian Pertanian. Kementerian lain biasanya, penamaan tak jauh-jauh dari program itu. Hal ini, terkesan memunculkan ego sektoral. Sehingga, Kementerian lain memberikan partisipasi, cenderung muncul pemikiran ego. “Jadi, perlu memunculkan nama, agar semua bisa memberikan andil untuk penguatan kelembagaan di desa,” tegasnya.

Bambang menyampaikan bahwa otonomi desa seharusnya menjadi prioritas, karena jejaring antar desa ini belum terbangun dengan bagus. Dia juga kembali menegaskan, LEM ini akan membangun semua, yang saatnya nanti bisa mempersatukan diri untuk berdaya saing agribisnis pedesaan.

Mengapa agribisnis di pedesaan itu tidak berkembang? Karena kacang garing pun, dikelola oleh industri besar. Karena kelembagaan petani hanya berskala kecil. Petani belum bisa mengelolanya. Jadi diupayakan ada payung bisnis, koperasi misalnya. “Koperasi inilah yang mengelola, dalam berbagai hal, kemasan misalnya.”

Tanpa kita sadari bahwa petani kita masih menghasilkan primer. Padahal ratusan kelapa itu dapat menghasilkan uang. Tanpa ada kekuatan lembaga petani, kita kesulitan untuk mengelolanya. Akhirnya, kementerian membantu, tetapi tidak juga menjadi sejahtera. Jadi suatu waktu akan menghasilkan produk tersier.

Kolektifitas dan konektifitas produk itu perlu dari desa-desa. Pengembangan agrobisnis tidak perlu mengajari, karena mereka memang bisa, namun belum terstruktur dengan baik. Kakao misalnya, kita masih terpuruk di dunia. Produksi kita asalan. Beruntung pembeli kakao ini membeli yang tidak fermentasi. Sehingga ketika ada gerakan nasional untuk fermentasi, tapi itu hanya menghasilkan 1-2 ton saja. “Keberdaan LEM sejahtera ternyata memberikan manfaat. Kepercayaan orang, para penentu kebijakan lebih tinggi. Karena kelembagaan petani begitu kuat,“ ujarnya.

Permasalahan lain adalah koperasi tidak terlalu bagus, sehingga penerimaan petani desa begitu lemah. Selain itu, katanya, perjuangan petani untuk menunjukkan kejayaannya, pasti akan ada sejuta anak panah mengarah kepadanya. “Memang benar, yang namanya pengusaha, selalu mencari untung. Kadang-kadang lupa, bahwa yang dilakukannya sudah mengeksplotasi petani,” tegas Bambang.

Apa yang Harus Dilakukan?

Untuk mewujudkan itu semua, beberapa hal yang mesti dilakukan, menurutnya: pertama, nama kelembagaan yang bersifat universal. Tidak mirip dengan salah satu Kementerian, sehingga dapat diterima oleh semua Kementerian yaitu LEM Sejahtera. Jargon LEM sebagai perekat persatuan dan kesatuan bagi seluruh warga desa tanpa memandang latar belakang perbedaan (mata pencaharian, kelompok, suku, agama, dan pandangan politik).

Kedua, proses pendirian lembaga lebih kompetitif, transparan, dan demokratis; ketiga, satu desa satu lembaga untuk wadah sinergitas pelaksanaan program pembangunan; keempat, sistem keanggotaan melibatkan seluruh warga desa; kelima, mengedepankan investasi swadaya; keenam, mempertahankan otonomi desa dan kearifan lokal; ketujuh, pendekatan multidimensi dan multikomoditi; kedelapan, membangun jejaring antara desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi dalam jangka panjang; dan kesembilan, bersakala ekonomi untuk mengembangkan agroindustri yang tangguh dengan sistem kemitraan yang berkeadilan.

Untuk mewujudkan gagasan pola pengembangan kelembagaan tersebut di atas maka diperlukan hal-hal: pertama, keberadaan Kementerian Pertanian RI diharapkan menjadi garda terdepan untuk memfasilitasi keterpaduan kegiatan pembangunan yang pro petani dari semua kementerian; kedua, diperlukan adanya regulasi baik di tingkat daerah maupun secara nasional tentang terbentuknya kelembagaan ekonomi kemasyarakatan di tingkat desa yang bersifat universal. Dan, berkelanjutan yang dapat diterima oleh seluruh kementerian sebagai amanat Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Sehingga setiap kementerian tidak perlu lagi membentuk mendirikan kelembagaan baru dalam melaksanakan program; dan ketiga, diperlukan adanya sinergitas program lintas sektoral baik dari pemerintah, swasta, dunia usaha, perbankan, dan masyarakat dalam mengembangkan kelembagaan masyarakat petani yang berdaya saing.

Leave a Reply