Mengenal Andika (2)

Tidak sedikit mengambil posisi bertahan di tengah banyaknya orang memilih untuk berpaling pada garis massa rakyat. Saya tidak hendak menyalahkan siapa-siapa, apalagi meludahi wajah. Namun, Andika selama ini menunjukkan kepiawaiannya dalam mempertahankan prinsip.

Seperti kebanyakan aktivis lingkungan yang masih setia di jalannya, Andika melihat sesuatu masalah secara utuh. Mengenai hutan misalnya, Andika menganggap bahwa hutan mestinya dikelola oleh rakyat di sekitarnya, bukan untuk kepentingan investasi industri ekstraktif.

Selama ini kata Andika, negara selalu berpihak kepada pemodal, sehingga rakyat selalu tersisikan di tanahnya sendiri. Tentu saja bukan bualan belaka, sebab Andika, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya adalah seorang periset. Maka hasil risetnya dituankan dalam bentuk tulisan. “Keterkaitan Perbankan Dalam Perkebunan Sawit (PT Wira Mas Permai) di Sulawesi Tengah” misalnya, adalah sebuah riset panjang yang ia lakukan pada 2015.
Tentu saja bukan hanya itu, hasil riset lainnya adalah, “Booming Nikel dan Perubahan Tata Guna Lahan di Kabupaten Morowali tahun“ tulisan ini dibuat pada 2013; “Dampak Proyek gas Donggi Senoro LNG Terhadap Keadaan petani di Kabupaten Banggai” dibuat tahun 2013; dan “Masyarakat Tau Taa Wana Posangke” Kabupaten Morowali, dibuat tahun 2014.

Namun, ada yang membuat Andika begitu geram terkait dengan industri ekstraktif yang merusak hutan. Adalah kasus pembabatan Cagar Alam Morowali. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Cagar Alam ini dinilai sakral. Artinya, tak ada yang boleh merusak bahkan beraktivitas di dalamnya.

Oleh sebab itu, bersama Etal, sapaan akrab Syahrudin Ariestal Douw yang, saat itu menjabat Direktur Jatam Sulteng, melaporkan pembabatan cagar alam Morowali tersebut ke Kementerian Kehutanan di era Presiden SBY pada 2012.

Mereka kemudian ditemui oleh Darori, Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, dan Rafles Panjaitan, Direktur Penyidikan dan Perlindungan Kawasan Hutan Kemenhut. (Selengkapnya lihat di sini: http://www.mongabay.co.id/2012/12/10/cagar-alam-morowali-kemenhut-akan-turunkan-tim-gabungan/)

Namun sayang, laporan Jatam Sulteng yang diwakili oleh Etal dan Andika tersebut tidak ditindaklanjuti. Kemenhut dianggap tidak serius menindak para pelaku kejahatan terhadap kehutanan.

Di titik itu, saya yang sejak 2011 berteman dengan Andika menganggap bahwa keseriusannya terhadap manusia dan alam selalu konsisten bahkan hingga saat ini. Anak dari pasangan Ganti dan Setiawaty ini tampak bersemangat dalam urusan-urusan rakyat.

Selain sebagai seorang periset dan pemikir, Andika juga selalu mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kualitas dirinya. Meskipun saat ini belum berhasil lulus di perguruan tinggi, namun soal kualitas individu jangan ditanya. Lihat saja beberapa pelatihan yang diikutinya, misalnya, “Tata Niaga Kayu” yang dilaksanakan oleh Perkumpulan Evergreen Palu (PEI).

Selain itu, ia juga pernah menjadi salah satu peserta Pelatihan Paralegal LPS-HAM Sulteng; Peserta Pelatihan “Advokasi Perbankan di Sektor Perkebunan Sawit”; juga sebagai peserta Pelatihan Riset “Bengkel Etnografi: Inkuiri Nasional Masyarakat Adat” yang dilaksanakan oleh Sajogyo Institute.

Beberapa forum pun dia hadiri, baik sebagai peserta maupun narasumber. Diskusi Publik, “Menyorot Geliat Kawasan Ekonomi Khusus di Kota Palu” misalnya, Andika menjadi salah satu narasumbernya. Juga pernah sebagai moderator dalam Diskusi Publik, “Reforma Agraria dan Percepatan Implementasi Perber 4 (Empat) Menteri Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah di Kawasan Hutan di Sulawesi Tengah.”

Di tingkat nasional, Andika pernah menjadi peserta Dialog Publik, “Peluncuran Buku Laporan Inkuiri Nasional KOMNAS HAM Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan” yang dilaksanakan oleh Komnas HAM di Jakarta; peserta Diskusi Publik “Peringatan Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara (HKMN)” di Jakarta; peserta pada Workshop EITI Indonesia, “Memahami Industri Ekstraktif dan Aliran Penerimaannya untuk Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif (EITI) Indonesia”

Moderator Diskusi Publik dengan tema: “Hak Masyarakat Hukum Adat di Dalam Kawasan Hutan Paska Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012” Kegiatan Inkuiri Nasional Masyarakat Adat; Delegasi Sulawesi Tengah Dalam Forum: “Konferensi Nasional Reforma Agraria”. Koalisi Nasional Reforma Agraria (KNRA); Fasilitator Pertemuan Multi Pemangku Kepentingan dengan Tema: “Penguatan Inisiatif Pemerintah dalam Penataan Izin Pertambangan di Provinsi Sulawesi Tengah.”. KPPA dan PWYP;

Narasumber Workshop/TrainingPenulisan Mendalam Isu Lingkungan Bagi Jurnalis dan Koresponden. Materi yang dibawakan: “Menyoroti Praktik Pertambangan di Indonesia yang tidak ramah lingkungan dan mengokupasi areal produktif dan lindung”. Mongabay Indonesia.

***
Saya tidak tahu pasti kapan Andika kenal dengan istrinya saat ini. Namun, pada 24 Mei 2012, Andika lantas memutuskan untuk melepas masa lajang di tengah hiruk-pikuknya ekspansi tambang di Sulteng saat itu. Saat ini, mereka dikarunia 2 anak. Dan, seperti aktivis lingkungan lainnya sebagaimana yang sudah saya sampaikan, Andika tak pernah mundur. Meskipun sudah berkeluarga ia masih berperang baik dalam hal gagasan yang separuhnya diaktualisasikan dalam bentuk tulisan.

Dengan kepercayaan menjadi pembicara yang kesemuanya menyangkut tentang lingkungan, membuat saya yakin terhadap mottonya, Hidup ikhlas dan berjuang melawan ketakutan. Dia terus melawan, menantang kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat.

“Konflik agraria,” kata Andika, “sebetulnya satu dosa Bangsa yang terabaikan. Sebab, konflik agraria tidak hanya terjadi di satu wilayah saja, tapi juga di hampir seluruh wilayah Indonesia.”

Jakarta, 16 Agustus 2018.

Leave a Reply