Vonis Perbuatan Melawan Hukum Kepada Presiden Jokowi

Kasus-kasus kerusakan lingkungan hidup di Indonesia masih marak terjadi. Kebakaran hutan salah satunya. Di berbagai daerah, kasus-kasus kebakaran hutan sering kita jumpai, yang mengakibatkan lingkungan hidup menjadi tercemar.

Regulasi yang mengatur terkait dengan kebakaran hutan belum maksimal dibuat Pemerintah Republik Indonesia, sehingga tindakan preventif dan penegakan hukum begitu lemah.

Sementara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga jarang digunakan para aparat penegak hukum kita dalam menegakkan hukum. Padahal undang-undang ini cukup baik pada sektor pencegahan dan tindakan jika benar-benar diaplikasikan. Masalahnya, penegak hukum semacam ragu-ragu menindak para pelaku pencemaran lingkungan hidup.

Melihat hal tersebut, sekelompok masayarakat yang terdiri dari Arie Rompas; Kartika Sari; Fatkhurrohman; Afandi; Herlina; Nordin; dan Mariaty melayangkan gugatan terhadap negara di Pengadilan Negeri Palangkaraya dengan register perkara nomor: 118/Pdt.G/LH/2016/PN.Plk.

Sementara yang digugat Perbuatan Melawan hukum adalah 1)Presiden Republik Indonesia; 2) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia; 3) Menteri Pertanian Republik Indonesia; 4) Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; 5) Menteri Kesehatan Republik Indonesia; 6) Gubernur Kalimantan Tengah; dan 7) Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ketujuh orang tersebut, pada pokoknya mendalilkan bahwa Presiden Jokowi dkk selaku penanggung jawab telah gagal memberikan kepastian hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat kepada seluruh rakyat Kalimantan Tengah. Sehingga, warga butuh kepastian bila tahun-tahun selanjutnya tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya mengabulkan sebagian permohonan ketujuh orang tersebut, sebaimana dalam putusannya tertanggal
22 Maret 2017, dengan amar putusan:

1. Menyatakan para tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
2. Menghukum Tergugat I (Presiden) untuk menerbitkan Peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang penting bagi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Putusan tersebut jelas merupakan satu kemenangan masyarakat, terkait dengan pencegahan dan penanganan kasus pencemaran lingkungan hidup. Akan tetapi, atas putusan tersebut, tampaknya Tergugat tidak puas, dan mengajukan upaya hukum banding.

Terhadap permintaan banding oleh Para Tergugat, Pengadilan Tinggi Palangkaraya memvonis Presiden Joko Widodo dkk melakukan perbuatan melawan hukum di kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Alhasil, Jokowi dkk dihukum untuk segera membuat PP Kebakaran Hutan. Adapun putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang pada pokoknya amarnya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 118/Pdt.G.LH/ 2016/PN.Plk tanggal 22 Maret 2017,”.

Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut, ternyata Presiden Jokowi dkk masih melakukan upaa hukum selanjutna aitu Kasasi—yang saat ini masih diperiksa oleh Mahkamah Agung.

Menuruut saya, seharunsya Presiden Jokowi, dkk tidak melakukan upaya hukum selanjutnya, karena kasus pencemaran lingkungan hidup saat ini tampak mengkhawatirkan. Lagipula, Peraturan Pelaksana terkait dengan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sangat baik, dan sangat mendesak dibutuhkan.

Dengan adanya Peraturan Pelaksana terhadap UU Nomor 32 Tahun 2009, menjadikan masyarakat dapat terlindungi dari pencemaran lingkungan hidup.

Leave a Reply