Jatam: Pertumbuhan Ekonomi Sulteng Ditopang Kekerasan

Sumber : Berita Palu

Edisi      : Kamis, 20 Juni 2013

PALU – Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Sulteng menyebut basis utama pertumbuhan ekonomi sebesar 10.2 persen di sektor tambang dan galian Sulawesi Tengah, salah satunya ditopang oleh kekerasan dari konflik perebutan ruang antara rakyat dan kapitalis industri.

Pemerintah Kabupaten disebut sebagai aktor yang mengobral izin. Hal itu dinyatakan Rifai Hadi, Manager Riset dan Kampanye Jaringan Advokasi Tambang Sulawesi Tengah, seperti rilisnya yang disampaikan ke redaksi beritapalu.com, Kamis (20/6).

Menurut Rifai, produksi ruang bagi industri ekstraktif di daerah ini semakin meluas, seiring dengan grafik pertumbuhan ekonomi bagi sektor ekstraktif, menyebabkan intensitas konflik pun meruncing karena proses menghilangnya hak atas ruang hidup dan dampak dengan skala yang bertingkat.

Hasil kajian Jatam Sulteng, dalam kurun waktu enam bulan terakhir, tercatat ada dua jenis dampak konflik ruang yang mengemuka, yakni pertama, antara kepentingan petani atas ruang dan kepentingan industri tambang yang dilegitimasi struktural oleh pejabat setingkat bupati atas ruang ekstraktif.

Hal itu katanya tercermin pada kasus perusahan tambang di Parigi Moutong yang beroperasi tanpa IUP eksploitasi. PT Matoa Ujung, telah membuang limbahnya ke sungai, yang di pakai oleh masyarakat untuk mengairi sawah. Akibatnya, produktifitas pertanian masyarakat menurun hingga 50 persen dari total produksi.

Kedua, antara kepentingan akses terhadap hak atas lingkungan yang sehat oleh masyarakat dengan kepentingan ruang perusahaan tambang illegal atas ruang ekstraktif. Kasus ini terlihat di Baolan atas perusahaan yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), tapi melakukan aktivitas galian dan pemrosesan emas. Akibatnya, sungai Malempak yang mengalir hingga ke Desa Tambun, tercemar oleh limbah perusahaan pertambangan.

Kasus yang lain juga terdapat di Tojo Una-una yang mengancam 60 persen populasi Tojo yang berprofesi sebagai nelayan tradisional. Begitu pula di Desa Ganda-ganda Kabupaten Morowali, akibatnya 200 orang terkena gatal-gatal dan krisis air bersih adalah ulah dari perusahaan tambang. Selain itu, telah mencemari sungai hingga menguning, mengakibatkan nelayan tidak bisa lagi mencari ikan seperti dulu.

Bukan itu saja, di Desa Bimor Jaya, Kabupaten Morowali, jalan desa juga telah rusak hingga jalan ke perkebunan warga. Bahkan aktifitas kendaraan perusahaan di malam hari hingga menimbulkan gangguan kebisingan pada penduduk setempat.

Ekskalasi konflik perebutan ruang tersebut berada dalam diskursus yang abstrak dan sering disimplikasi oleh pemerintah dalam Peta dan dokumen-dokumen legal yang dilegitimasi oleh temuan angka-angka pertumbuhan ekonomi yang positivistik. Kondisi semacam itu mengakibatkan rakyat menerima residu (dampak) yang berlapis-lapis dan hak-hak mereka diabaikan dari pergulatan dominasi wacana pertumbuhan ekonomi. (afd/*)

Sumber: http://beritapalu.com/Lingkungan/jatam-pertumbuhan-ekonomi-sulteng-ditopang-kekerasan.html

Leave a Reply