Jatam Sulteng Desak Pemerintah Nasionalisasi PT Vale

Sumber : Tambang News

Edisi      :Sabtu, 08 Juni 2013

Sulteng, Tambangnews.com.- Terkait rencana pembangunan Smelter di Blok Bahodopi Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah, oleh PT Vale Indonesia, maka Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Sulteng memandang bahwa rencana pembangunan smelter itu, mengakibatkan kerusakan hutan; berkurangnya habitat disekitarnya, karena, rencanannya akan di bangun di areal hutan lindung. Limbahnya akan di buang kemana?
Manager Riset dan Kampanye Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Sulteng, Fhay Hadi, Sabtu (8/7)  mengatakan Seharusnya, pemerintah menasionalisasi perusahaan tambang milik asing itu. Yang mayoritas pemilik saham terbesar adalah Vale Kanada (sebelumnya Vale Inco Limited) Vale–bisnis logam dasar dan produsen nikel kedua terbesar di dunia, merupakan pemegang saham mayoritas (58.73 persen). Bukan bangun smelter.
“Dengan menasionalisasi tambang asing itu, maka bisa dipastikan rakyat akan sejahtera. Karena PT Vale yang berdiri pada tahun 1986, selama ini di anggap telah merugikan rakyat. Kalau perusahaan itu telah menjadi milik Negara, maka bisa dibayangkan berapa banyak pendapatan yang masuk ke Negara. Tidak ada pembagian ke asing, terhadap pengelolaan sumber daya alam di negeri ini,” kata Fhay Hadi.
Jatam Sulteng juga mendesak, agar Kementerian Kehutanan, tidak mengeluarkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), kepada PT Vale. Karena rencana pembangunan Smelter oleh PT Vale tersebut, berpotensi bertentangan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2013 Tentang Penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola Hutan alam primer dan lahan gambut. Jika Kementerian Kehutan tetap mengeluarkan, maka pemerintah tidak punya komitmen menjaga hutan.
Apalagi PT Vale berencana akan meningkatkan kapasitas produksi nikel dalam matte per tahun dari sekitar 73 ribu ton hingga menjadi 130 ribu ton pada puncak produksinya. Hal itu akan memperparah kerusakan ekologi di Kabupaten Morowali. Yang sebelumnya, PT Vale juga pernah mengusir masyarakat transmigran dari lahan konsesinya.
Banyaknya investasi pertambangan di areal hutan akhir-akhir ini, terutama di Kabupaten Morowali, telah menimbulkan banyak persoalan. Terutama pada tersingkiranya ruang hidup masyarakat yang tinggal di areal hutan; pencemaran air, udara, dan mata rantai ekosistem. Investasi industry pertambangan, di nilai tidak mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat. Apalagi perusahaan milik asing.
“Jalan satu-satunya adalah menasionalisasi perusahaan asing. Sehingga, dapat menciptakan satu ruang kesejahteraan bagi rakyat, dan mendapat nilai lebih atas penerimaan Negara,” pungkas Hadi (tn01)

Sumber: http://www.tambangnews.com/berita/daerah/3379-jatam-sulteng-desak-pemerintah-nasionalisasi-pt-vale.html

Leave a Reply