Jatam Sulteng: Nilai Ekspor Tinggi, Masyarakat Malah Sengsara

Sumber : Suara Agraria.com

Edisi      : Minggu, 21 Juli 2013

SUARAAGRARIA.com, Sulteng: Pemerintah begitu bangga dengan nilai ekspor bijih nikel yang semakin tinggi di Sulawesi Tengah, khususnya Kabupaten Morowali. Terus masyarakat setempat dapat apa? Dapat sengsara!
Demikian tegas Rifai Hadi, Manager Riset dan Kampanye Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Sulteng.
“Hingga saat ini, pemerintah masih saja terus-menerus mengekspor hasil galian, berupa bijih nikel ke luar negeri, terutama ke China dan Malaysia, telah mencapai 74 persen dari total Eksport. Padahal, keuntungan terbesar hanya di raih oleh pemilik modal tersebut. Itu yang tidak pernah disadari oleh pemerintah daerah Sulawesi Tengah,” terang Rifai.
Kemudian bukannya mendapatkan kesejahteraan, masyarakat setempat malah mendapatkan kesengsaraan.
Menurut Rifai, dengan nilai eksport yang tinggi itu, telah berbagai macam dampak yang ditimbulkan akibat dari eksplotasi sumber daya alam.
Diantaranya; pertama, PT General Sumber Mining Indonesia (GSMI), yang telah merusak lingkungan dan sumber penghidupan masyarakat local di Desa Ganda-ganda Kabupaten Morowali.
Kedua PT. Genba Multi Mineral yang merampok nikel di Desa Mohoni Kecamatan Petasia Timur, Morowali. Mobil truck pemuat nikel milik perusahaan  tersebut, melaju  kencang hingga malam hari. Akibatnya, warga terganggu dengan kebisingan, debu hingga berakibat batuk-batuk, selain itu, tanaman petani rusak disebabkan debu ciptaan mobil truck perusahaan.
“Jika pemerintah masih berbangga dan bersikeras mengeksport bijih nikel yang menguntungkan pihak asing itu, maka dikhawatirkan, tingkat keselamatan warga dan lingkungan hidup semakin memburuk. Hal demikian merupakan wujud dari nafsu meningkatkan ekonomi daerah atau PAD, yang sama sekali tak pernah melihat dampak-dampak negatif yang ditimbulkan,” tegasnya.
Logika semacam itu, menyebabkan, intensitas kerusakan lingkungan, dampak social, dan ekonomi warga semakin merosot. Dari jumlah 2,5 juta penduduk Sulteng, tercatat sebanyak 14 persen masih berstatus miskin.
“Yang berarti, bahwa pertumbuhan ekonomi, dan besaran nilai ekspor bijih nikel, tidak disandingkan dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat di Sulawesi Tengah,” lanjutnya.
Jika ambisi pemerintah untuk meningkatkan ekonomi daerah melalui pengerukan bijih nikel, maka bisa dipastikan, semakin banyak pula kerusakan lingkungan. “Industry ekstraktif semacam itu, tidak pernah memakai logika ramah lingkungan,” tegasnya lagi.
Rifai kemudian meminta pemerintah setempat tidak “terlena” dengan dana “sesat” CSR yang dikucurkan perusahaan.
“Sekali lagi, industri ekstraktif tidak pernah memandang dampak negatif yang ditimbulkannya, bukan bagian dari internalitas aktivitasnya. Sehingga, masyarakat dan pemerintah, sering dimanjakan dengan dana “sesat” CSR itu,” tutur Rifai mengingatkan.
Oleh karena itu, Jatam Sulteng memandang, bahwa berapapun besaran nilai ekspor bukanlah satu barometer tingkat kesejahteraan rakyat. Begitupun dengan besaran dana sesat (CSR).
Jika logika itu terus di pakai, maka tingkat kerusakan lingkungan semakin tinggi, konflik sosial terus tercipta, dan kemiskinan semakin meningkat.


Jadi, pemerintah seharusnya tidak berbangga dengan besaran nilai ekspor tersebut, mengingat telah merugikan karena tingkat kerusakan lingkungan.

Sumber: http://suaraagraria.com/detail-1290-jatam-sulteng-nilai-ekspor-tinggi-masyarakat-malah-sengsara.html#.UgE-iqzKEl0

Leave a Reply