Konflik Lahan Pertambangan: Pemda Masih Abaikan Hak Rakyat

Sumber : Energi Today

Edisi       : 20 Juni 2013

Jakarta, Energi Today— Jaringan Advokasi Tambang-Jatam Sulawesi Tengah mensinyalir, oknum pejabat pemerintah kabupaten di wilayah Sulteng lebih berpihak kepada pengusaha ketimbang rakyat dalam konflik perebutan lahan pertambangan.
Manager Riset dan Kampanye Jatam Sulteng Rifai Hadi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (20/6) mengatakan,  pertumbuhan ekonomi Sulteng sebesar 10.2 persen di sektor tambang dan galian Sulawesi Tengah, salah satunya justru ditopang oleh konflik perebutan lahan  antara rakyat dan pengusaha pertambangan yang dilindungi oknum pemerintah Kabupaten sebagai actor obral izin.
Menurut Rifai, kondisi demikian menyebabkan intensitas konflik semakin meruncing karena proses menghilangnya hak atas ruang hidup dan dampak dengan skala yang bertingkat.
Hasil kajian Jatam Sulteng dalam kurun waktu enam bulan terakhir  tahun 2013, tercatat ada dua jenis dampak konflik ruang yang mengemuka.
Pertama, antara kepentingan petani atas ruang dan kepentingan industry tambang yang dilegitimasi struktural oleh pejabat setingkat bupati atas ruang ekstraktif. Hal itu tercermin pada kasus PT Matoa Ujung di Parigi Moutong, beroperasi tanpa IUP eksploitasi. PT Matoa Ujung, telah membuang limbahnya ke sungai, yang di pakai oleh masyarakat untuk mengairi sawah. Akibatnya, produktifitas pertanian masyarakat menurun hingga 50% dari total produksi.
Kedua, antara kepentingan akses terhadap hak atas lingkungan yang sehat oleh masyarakat dengan kepentingan ruang perusahaan tambang illegal atas ruang ekstraktif. Kasus ini tercermin dalam  PT Jakarta Cosmos, yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), tapi melakukan aktivitas galian dan pemrosesan emas di Kecamatan Baolan. Akibatnya,  sungai  Malempak yang mengalir hingga ke Desa Tambun, tercemar oleh limbah perusahaan pertambangan.
Kasus yang lain juga terdapat di Tojo Una-una PT Artha Indo Jaya Abadi yang mengancam 60 persen populasi Tojo yang berprofesi sebagai nelayan tradisional. Kemudian, PT Mulia Pasifik Resort (MPR) di Desa Ganda-ganda Kabupaten Morowali, akibatnya 200 orang terkena  gatal-gatal dan krisis air bersih adalah ulah dari perusahaan tambang. Selain itu, PT MPR juga telah mencemari sungai hingga menguning, mengakibatkan nelayan tidak bisa lagi mencari ikan seperti dulu.
Bukan hanya itu, PT Genba Multi Mineral (GMM) di Desa Bimor Jaya, Kabupaten Morowali, juga telah merusak jalan desa hingga jalan ke perkebunan warga. Bahkan aktifitas kendaraan perusahaan di malam hari hingga menimbulkan gangguan kebisingan pada penduduk setempat.
Ekskalasi konflik perebutan ruang tersebut berada dalam diskursus yang abstrak dan sering disimplikasi oleh pemerintah dalam Peta dan dokumen-dokumen legal yang dilegitimasi oleh temuan angka-angka pertumbuhan ekonomi yang positivistik.
“Kondisi semacam itu mengakibatkan rakyat menerima residu (dampak) yang berlapis-lapis dan hak-hak mereka diabaikan dari pergulatan dominasi wacana pertumbuhan ekonomi,” jelasnya. (ris)

Sumber: http://m.energitoday.com/2013/06/20/konflik-lahan-pertambangan-pemda-masih-abaikan-hak-rakyat/

Leave a Reply