Pemprov Didesak Cabut Izin Perusahaan Bermasalah

Sumber : Media Alkhairaat

Edisi       : Kamis, 30 Mei 2013

PALU – Hari Anti Tambang (HATAM), Rabu (29/5) disahuti Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Sulteng dengan melakukan aksi di depan Kantor Gubernur Sulteng. Salah satu tuntutannya yakni mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng untuk mencabut Izin Usaha Pertambangan yang di nilai telah merusak lingkungan.

Manager Riset dan Kampanye Jatam Sulteng, Moh. Rifai M. Hadi mengatakan, pihaknya mencatat sekitar 368 Izin Usaha Pertambangan yang menguasai hampir satu juta hektar hutan.

“Padahal sudah sangat terbukti, bahwa perusahaan tambang itu telah merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat, termasuk merusak lingkungan,” kata Rifai.

Dia mencontohkan perusahaan yang terbukti melakukan perusakan lingkungan, seperti PT Mulia Pasific Resources (MPR) yang mencemari laut serta penghancuran hutan lindung.

“Akibatnya, warga di desa Bahue Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali terserang penyakit gatal-gatal, berbentuk bintul-bintul hitam di tubuh,” katanya.

Dia juga mengungkap terjadinya banjir bandang tahun 2010 yang menerjang pemukiman dan menghancurkan perkebunan penduduk akibat beroperasinya PT Bintang Delapan Mineral (BDM).

Dia juga menyinggung peristiwa meluapnya Lumpur Lapindo tanggal 29 Mei 2006 silam, yang mengakibatkan tenggelamnya pemukiman, pertanian, perindustrian penduduk setempat.

“Kami menyatakan sikap Moratorium Izin Usaha Pertambangan di Sulteng, Cabut Izin Usaha Pertambangan yang merusak lingkungan, dan desak pemerintah Pusat untuk menyelesaikan kasus lumpur lapindo,” ujar Rifai. (IRMA/M.ARIEF)

Leave a Reply