Pertumbuhan Ekonomi Meningkat Akibat Konflik Ruang Antara Rakyat dan Pemilik Modal

Sumber : Perspektif News

Edisi      : 21 Juni 2013

PerspektifNews, Palu – Jaringan Advokasi Tambang Sulawesi Tengah (Jatam Sulteng) menilai pertumbuhan ekonomi sebesar 10,2 persen di sektor tambang dan galian di Sulawesi Tengah, salah satunya ditopang oleh kekerasan. Menurut manajer riset dan kampanye Jatam Sulteng, Rifai Hadi, kekerasan itu muncul akibat perebutan ruang antara rakyat dan pemilik modal industri ekstraktif pertambangan yang disponsori oleh pemerintah kabupaten, sebagai aktor yang mengobral izin pertambangan.

Menurutnya, grafik pertumbuhan ekonomi bagi sektor ekstraktif di Sulteng yang semakin meningkat menunjukkan produksi ruang bagi industri ekstraktif di daerah Sulteng saat ini semakin luas. “Di sisi lain, hal itu menyebabkan intensitas konflik semakin meruncing karena menghilangnya hak atas ruang hidup bagi petani dan dampaknya memiliki skala yang bertingkat,” katanya dalam rilis yang diterima PerspektifNews, Kamis (20/6).

Berdasarkan hasil kajian Jatam Sulteng, dalam kurun waktu enam bulan terakhir di tahun 2013, tercatat ada dua jenis dampak konflik ruang yang mengemuka. Pertama, penurunan produktifitas masyarakat akibat beroperasinya industri eksraktif di Sulawesi Tengah, yang dilegitimiasi oleh pejabat setingkat bupati.

“Hal itu tercermin pada kasus PT Matoa Ujung di Parigi Moutong, yang beroperasi tanpa IUP eksploitasi. PT Matoa Ujung telah membuang limbahnya ke sungai, yang dipakai oleh masyarakat untuk mengairi sawah. Akibatnya produktifitas pertanian masyarakat menurun hingga 50 persen dari total produksi,” ujarnya.

Kasus yang lainnya, tambahnya, PT Mulia Pasifik Resort (MPR) di desa Ganda-ganda Kebupaten Morowali, yang mencemari sungai hingga menguning. “Akibatnya, nelayan tidak bisa lagi mencari ikan seperti dulu,” pungkasnya.

Selain itu, PT Artha Indo Jaya Abadi di Tojo Una-una, juga mengancam 60 persen populasi Tojo yang berprofesi sebagai nelayan tradisional akibat pencemaran sungai.

Sementara yang kedua, rusaknya lingkungan akibat operasi industri ekstraktif di Sulawesi Tengah. Hal ini, menurutnya, dapat dilihat pada kasus PT Jakarta Cosmos yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), tapi melakukan aktivitas galian dan pemrosesan emas di Kecamatan Baolan. “Akibatnya, sungai Malempak yang mengalir hingga ke Desa Tambun, tercemar oleh limbah perusahaan pertambangan,” imbuhnya.

PT Artha Indo Jaya juga melakukan pencemaran lingkungan, sehingga perusahaan itu juga dimasukkan dalam kategori yang kedua. Selain itu, PT Mulia Pasifik Resort (MPR) yang mencemari sungai hingga mengakibatkan nelayan tidak bisa mencari ikan, juga dimasukkan ke dalam kategori kedua karena menyebabkan 200 orang di desa Ganda-ganda, Kabupaten Morowali menderita gatal-gatal dan krisis air bersih.

PT Genba Multi Mineral (GMM) di Desa Bimor Jaya, Kabupaten Morowali juga telah merusak jalan desa hingga jalan ke perkebunan warga. “Bahkan aktifitas kendaraan perusahaan di malam hari menimbulkan gangguan kebisingan bagi penduduk setempat,” jelasnya. (AY)

Sumber: http://www.perspektifnews.com/5257/pertumbuhan-ekonomi-meningkat-akibat-konflik-ruang-antara-rakyat-dan-pemilik-modal/

Leave a Reply