Lompat ke konten

Alat Bukti dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Bacaan 6 menit
alat bukti dalam tindak pidana kekerasan seksual

Salah satu yang berkaitan langsung dengan tindak pidana adalah alat bukti. Dengan adanya alat bukti ini, dapat menentukan apakah seorang diduga kuat melakukan tindak pidana atau tidak. Untuk itu, artikel kali ini, membahas tentang alat bukti dalam tindak pidana kekerasan seksual.

Secara umum, alat bukti pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.  

Namun, apakah alat bukti dalam KUHAP tersebut sama dengan alat bukti dalam tindak pidana kekerasan seksual?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, artikel ini merujuk kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual β†—.

Sebelum membahas alat bukti dalam tindak pidana kekerasan seksual, artikel ini mengutip beberapa referensi apa itu alat bukti.

Apa itu Alat Bukti?

Alat bukti adalah alat yang telah ditentukan dalam hukum formal yang dapat diunakan sebagai pembuktian dalam sebuah persidangan β†—. Jadi dalam hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.[1]

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan alat bukti β†— adalah hal atau benda yang digunakan sebagai bukti dalam suatu perkara.

Alat Bukti dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Alat bukti dalam tindak pidana kekerasan seksual ini tampak berbeda dengan apa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan β†— lainnya. Ketentuan Pasal 24 UU TPKS misalnya, menyebutkan bahwa alat bukti yang sah dalam pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas[2]:

1. Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana

Menurut ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf a UU TPKS menyebutkan bahwa alat bukti dalam tindak pidana kekerasan seksual yang dapat dipergunakan adalah alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa β†—.

2. Alat Bukti Elektronik

Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan yang mengatur terkait dengan hal tersebut adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Ketentuan Pasal 5 UU ITE menyebutkan:

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik β†— dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Menurut penjelasannya, yang menyebutkan bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik[3].

Ketentuan selanjutnya menyebutkan, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia[4].

Khusus untuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum β†— atas permintaan kepolisian, kejaksaan β†—, dan/ atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang[5].

3. Barang Bukti yang Dipergunakan Melakukan Tindak Pidana

Barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan/ atau benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut.

4. Keterangan Saksi

Termasuk alat bukti dalam tindak pidana kekerasan seksual adalah keterangan Saksi yaitu hasil pemeriksaan terhadap Saksi dan/atau Korban pada tahap penyidikan melalui perekaman elektronik.

5. Alat Bukti Surat

Termasuk alat bukti dalam tindak pidana kekerasan seksual berupa surat yaitu:

  1. surat keterangan psikolog klinis dan/ atau psikiater/dokter spesialis kedokteran jiwa;
  2. rekam medis. Rekam medis dimaksud antara lain: hasil laboratorium mikrobiologi, urologi, toksikologi atau deoxgibo nucleic acid (DNA);
  3. hasil pemeriksaan forensik; dan/atau
  4. hasil pemeriksaan rekening bank.

Hal Menarik dari Alat Bukti dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Hal paling menarik alat bukti dalam tindak pidana kekerasan seksual untuk menentukan seorang bersalah atau tidak sebagaimana disebutkan Pasal 25 UU TPKS. Poin penting tersebut sangat menguntungkan korban tindak pidana kekerasan seksual. Namun di sisi lain, berpotensi digunakan untuk β€œmenyerang” seseorang yang ternyata tidak bersalah.

Mari kita cermati ketentuan Pasal 25 UU TPKS dimaksud:

Cukup Keterangan Saksi atau Korban Plus 1 Alat Bukti Sah

Ketentuan Pasal 25 ayat (1) UU TPKS menyebutkan:

β€œKeterangan Saksi dan/atau Korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah yang bersalah.”

Dalam ketentuan tersebut, setidaknya ada 3 poin penting: pertama, keterangan saksi atau korban; kedua, alat bukti sah; ketiga, keyakinan hakim β†—.

Ketentuan di atas berbeda dengan apa yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP:

β€œHakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Keterangan Keluarga Terdakwa

Hal yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait pidana adalah saksi dari keluarga terdakwa. Namun menurut ketentuan Pasal 25 ayat (2) UU TPKS yang menyebutkan bahwa:

β€œKeluarga dari terdakwa dapat memberi keterangan sebagai Saksi di bawah sumpah/janji, tanpa persetujuan terdakwa.”

Keterangan Lain

Selanjutnya, ketentuan Pasal 25 ayat (3) UU TPKS menyebutkan:

Dalam hal keterangan Saksi hanya dapat diperoleh dari Korban, keterangan Saksi yang tidak dilakukan di bawah sumpah/janji, atau keterangan Saksi yang diperoleh dari orang lain, kekuatan pembuktiannya dapat didukung dengan keterangan yang diperoleh dari:

  1. orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana β†— tersebut;
  2. Saksi yang keterangannya berdiri sendiri tetapi ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu dan keterangannya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah baik dalam kualifikasi sebagai keterangan Saksi maupun petunjuk; dan/atau
  3. ahli yang membuat alat bukti surat dan/ atau ahli yang mendukung pembuktian tindak pidana.

Keterangan Saksi atau Korban Penyandang Disabilitas

Alat bukti dalam tindak pidana kekerasan seksual khususnya ketentuan Pasal 24 ayat (4) UU TPKS menyebutkan bahwa keterangan Saksi dan/atau Korban Penyandang Disabilitas mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keterangan Saksi dan/atau Korban yang bukan Penyandang Disabilitas.

Namun demikian, keterangan Saksi dan/atau Korban Penyandang Disabilitas di atas wajib didukung dengan penilaian personal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai akomodasi yang layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan.

Apa itu penilaian personal? Penilaian personal adalah upaya untuk menilai ragam, tingkat, hambatan, dan kebutuhan Penyandang Disabilitas, baik secara medis maupun psikis untuk menentukan akomodasi yang layak[6].

Penutup

Alat bukti yang digunakan dalam tindak pidana pada umumnya tidak seperti alat bukti dalam tindak pidana kekerasan seksual. Maksudnya, ada penambahan-penambahan, karena sejatinya UU TPKS dibentuk agar korban kekerasan seksual terlindungi dan mendapat perhatian serius.

Untuk itu, alat bukti yang diatur dalam UU TPKS cukup dengan keterangan saksi atau korban serta ditambah satu alat bukti sah lainnya.

Jadi, sudah tahu, kan alat bukti dalam tindak pidana kekerasan seksual?

Demikian. Semoga bermanfaat.


[1] M. Marwan dan Jimmy P, Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya: 2009., hlm., 36.

[2] Lihat lebih lengkap Ketentuan Pasal 24 ayat (1), (2), dan (3), UU TPKS.

[3] Lihat Ketentuan Pasal 5 ayat (1) beserta penjelasan dalam UU ITE.

[4] Lihat Ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU ITE.

[5] Lihat Ketentuan Penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU ITE.

[6] Lihat Penjelasan Pasal 25 ayat (5) UU TPKS.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

top
%d blogger menyukai ini: