Tarik Ulur Land Reform di Indonesia

Birokrasi Pemburu Rente

tarik-ulur-land-reform-di-indonesia
Tarik ulur land reform di Indonesia. Sumber gambar
 
Ada yang menarik dari buku Noer Fauzi Rahman; “Land Reform: Dari Masa Ke Masa”, yang mengungkap secara utuh, perjalanan kebijakan Pertanahan 1945-2009.
 
Menurut Noer Fauzi, Land Reform di masa Indonesia merdeka telah berulang kali keluar-masuk dan tampil ke dalam arena kebijakan pertanahan nasional. Buku tersebut, sekedar menggambarkan rute perjalanan kebijakan Land Reform Indonesia pasca kolonial (1945-2009), yang tentunya melintasi berbagai kongjuktur politik yang berbeda-beda. Untuk memahaminya, Noer Fauzi telah menunjukkan berbagai kekuatan sosial yang berhubungan dengan kebijakan Land reform atau anti land reform.
 
Sebelumnya, Noer Fauzi mengulas tuntas Land Reform dari era Dekolonisasi, yang pada saat itu, para Founding Fathers: Soekarno, Hatta, dan lain-lain, sangat fasih menjelaskan kebijakan agraria kolonial dan akibat-akibatnya yang merugikan rakyat petani dan wilayah pedesaan. Mereka memahami signifikasi historis dari UU Agraria tahun 1870 (Agrarische Wet) sebagai suatu warisan kolonial Belanda yang telah meletakkan dasar-dasar hukum bagi para penguasa kolonial, dalam memfasilitasi akumulasi modal perusahaan-perusahaan Eropa, yang berinvestasi di Hindia Belanda (saat ini—Indonesia), dengan membentuk perkebunan-perkebunan kapitalis untuk memproduksi komoditi-komoditi ekspor. Semenjak tahun 1870 hingga tahun 1942, formasi sosial kapitalisme kolonial Hindia Belanda dicirikan, terutama oleh lahan produksi komoditi eksport. Sehingga, para Founding Fadhers merasa gerah, atas sikap Bangsa Belanda, yang merugikan rakyat dengan dasar hukum berbau kapitalis tersebut.
 
Pada tanggal 17 Agustus 1960, sebulan sebelum UUPA disahkan, Soekarno berpidato, “Laksana Malaikat yang menyerbu dari langit. Jalan revolusi kita.” Soekarno menyebutkan sebagai sebuah rencana untuk mengesahkan UUPA 1960, yang dianggap sebagai “kemajuan paling penting dalam revolusi Indonesia.” Soekarno mendefinisikan UUPA sebagai sebuah basis hukum untuk perubahan revolusioner dalam hubungan-hubungan agraria kolonial dan feodal. Soekarno menempatkan petani dan buruh sebagai sokoguru revolusi. Dan Soekarno menciptakan slogan: “tanah tidak boleh menjadi alat penghisapan”, ”tanah untuk penggarap”, dan “Revolusi Indonesia tanpa land reform adalah sama saja … omong besar tanpa isi.” Para Founding Fadhers, selalu percaya dan berkaca pada perkataan pakar Land reform, Eric Jacoby, bahwa “… solusi dari permasalahan tanah adalah sebuah persyaratan untuk perwujudan yang penuh atas aspirasi-aspirasi nasional … dan, sampai batas tertentu, merupakan kunci untuk pembangunan ekonomi dan sebuah re-organisasi masyarakat yang bermakna (Jacoby 1961:253), dalam buku Noer Fauzi 2012.
 
Di zaman Kolonial Belanda, asas Domein negara dihapus, dan telah menciptakan beberapa regulasi: UU Agraria 1870 dan UU Kehutanan 1874, 1975, dan 1897, yang menganggap, bahwa semua tanah yang tidak mempunyai status kepemilikan sesuai hukum Barat akan dianggap sebagai milik negara. Sebagai akibatnya, semua tanah yang diterlantarkan atau tidak dipakai, dan tanah yang tidak mempunyai hak kepemilikan pribadi (eigendom) akan diberlakukan sebagai milik negara. Selama lebih dari tujuh puluh tahun (1870-1942) “domein negara” telah menjadi sebuah konsep legal—politis yang hegemonik melayani pemerintah kolonial untuk memfasilitasi perusahaan-perusahaan kapitalis Eropa dengan hak-hak untuk menggunakan tanah.
 
Presiden Soekarno mengesahkan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) pada tanggal 24 September 1960. Proses ini, membutuhkan waktu selama dua belas tahun. Pemerintahan Soekarno, bermaksud untuk menggunakan UUPA 1960 sebagai alat untuk perombakan revolusioner terhadap struktur agraria feodal dan kolonial. Tujuan akhir dari UUPA ini adalah, untuk mencapai “masyarakat sosialis Indonesia, sebuah masyarakat yang adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila” (dikutip dalam Harsono 1970:2-3). Dalam pertemuan khusus di Dewan Pertimbangan Agung, Utrecht melaporkan, bahwa “Soekarno mengemukakan sebuah teori, bahwa ‘land reform merupakan bagian tidak terpisahkan dari Revolusi Indonesia’ … Banyak tanah yang bisa di olah yang diterlantarkan oleh tuan tanah, bisa diubah menjadi tanah-tanah yang produktif. Para tuan tanah wajib menyerahkan kepemilikan mereka yang melebihi batas tapi mendapatkan ganti rugi yang layak, asalkan peraturan yang efisien dibuat, dan mereka bisa tumbuh menjadi pengusaha manufaktur yang sukses. Land reform yang dijalankan secara tepat bisa menghasilkan. Distribusi pendapatan yang lebih adil di antara warga negara dan menciptakan sebuah struktur sosial yang akan membuka jalan bagi produksi nasional yang lebih tinggi. Demikian dinyatakan Soekarno, (1969:71).
 
Land reform telah membeku, seperti dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Sebab, kepemimpinan Presiden Soekarno telah di kudeta oleh Soeharto. Di situlah awal kehancuran land reform. Rezim militer otoriter ini, mengembangkan kebijakan ekonomi nasional yang secara sadar mengganti seluruhnya, apa yang dicoba dijalankan oleh Soekarno. Sejak Soeharto naik ke puncak kekuasaan di tahun 1966, kebijakan ekonomi Indonesia dibentuk atas empat paradigma yang saling bertanding: Nasionalisme, populisme, birokratisme, predatoris, dan liberalisme. (Robinson 1997: 29-30), sebagaimana di sebut oleh Noer Fauzi dalam bukunya.
 
Semua investasi yang diarahkan nasionalisme ekonomi ini telah berakibat pada penciptaan sebuah kebijakan pengambilalihan tanah untuk proyek-proyek pembangunan. Apa yang di sebut Robinson (1997) sebagai “birokratisme predatoris” dipraktikkan oleh pejabat sipil dan militer yang mengambil keuntungan pribadi dan politik melalui posisi mereka dalam kekuasaan pemerintahan, termasuk dalam kebijakan pengadaan tanah untuk pembangunan. Robinson menyebut, kelompok ini sebagai birokrat—politik. Para pemburu rente ini pada intinya mempunyai kewenangan dalam memberi berbagai izin dan fasilitas pemerintah kepada kelompok pengusaha, seperti: lisensi Ekspor dan impor, konsesi pertambangan, minyak, kehutanan dan perkebunan.
 
Sejak pertengahan 1980-an teknokrat Indonesia secara terbuka menentang apa yang mereka sebut ekonomi pemburu—rente yang dinilai sebagai suatu ekonomi yang irasional, disfungsional, dan inefisien. Karena itu, Robinson menyimpulkan, bahwa “anasir konglomerat dan keluarga-keluarga bisnis—politik sekarang ini, mencoba mereorganisasi peranan ekonomi negara dan posisi mereka sendiri di dalam ekonomi, secara selektif mempertahankan kerangka-kerangka dirigiste (serba intervensi negara), dan eksistensi pemburu rente yang menjamin perlindungan dan akses istimewa mereka. Sementara, di saat yang sama membuka kesempatan untuk aliansi bisnis internasional dan masuk ke dalam sektor-sektor ekonomi yang secara potensial menguntungkan yang dipegang oleh monopoli negara (1997:31).”
 
Di masa kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pun telah mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 36 tahun 2005, tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan demi Kepentingan Umum. Kementerian Pertanian pun memisahkan diri dari kerangka “Reforma Agraria” tersebut. Alih-alih menyokong segala upaya asistensi teknis pertanian dan kredit untuk para penerima tanah-tanah yang diredistribusi (land reform beneficiaries), kementerian Pertanian memfasilitasi perusahaan-perusahaan raksasa bekerja mengembangkan food estate di sejumlah tempat.
 
Lebih jauh, kata Noer Fauzi, bahwa pemerintah seharusnya sebagai pengurus rakyat. Cita-cita keadilan sosial yang menjadi tujuan pendirian Negara Republik Indonesia, dapat terus hidup melalui perjuangan agraris mengubah posisi rakyat miskin pedesaan dari “penduduk” menjadi “warga negara”. Noer Fauzi, juga mengajak para pembaca buku: Land Reform: dari Masa Ke Masa; bagaimana menjadikan pemerintahan sebagai kekuatan sosial yang mengurus perwujudan keadilan sosial bagi petani miskin di pedesaan dan pedalaman. Menurut Noer, menelusuri pangkal persoalan kemiskinan dan penderitaan rakyat akan menghindarkan kita dari sikap menyalahkan korban: Rakyat yang sudah menjadi korban, di persalahkan pula. Di lain pihak, juga menghindarkan diri kita dari sikap  mengasihani korban.  
 
Noer Fauzi, juga menganggap, bahwa bagaimana birokrasi saat ini, baik di Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertambangan, maupun mereka yang berada di badan-badan pemerintahan daerah, dapat mengatasi warisan, posisi dan kebiasaan sebagai birokrasi—otoritarian—rente. Selalu saja, ada tarikan kuat untuk menjalankan kebiasaan-kebiasaan itu. Inilah bagian dari tirani status quo.
 
Rakyat, tanah, kekayaan alam, dan wilayah pedesaan saat ini, akan terus di bentuk menjadi produsen bahan mentah bagi industri, dan bahan makan bagi kebanyakan orang-orang lainnya, termasuk mereka yang hidup di kota, dan reservoir tenaga kerja murah bagi proyek-proyek pembangunan di perkotaan (Fauzi 2005a, 2005b).
 
Politik agraria di masa awal kemerdekaan, di isi oleh gelora kebangsaan yang revolusioner untuk mendayagunakan kekuasaan negara untuk mengubah politik agraria dan hubungan-hubungan sosial agraria, sebagai warisan kolonialisme dan feodalisme. Hal itu, memang merupakan zeitgeist, semangat zaman, pada waktu itu yang dihayati oleh elit terdidik zaman revolusi. Kesenjangan yang kontras—antara kemiskinan dan kesengsaraan petani dengan kekayaan dan kejayaan elite kolonial, merupakan sebagian kondisi yang ikut membentuk semangan revolusioner itu. Kondisi kemiskinan agraria dan kesengsaraan petani yang disebabkan oleh cara pemerintahan kolonial membentuk dan menjalankan politik agraria, termasuk melalui sistem penguasaan tidak langsung, dengan menggunakan elit-elit feodal, yang benar-benar mempengaruhi pemikiran para pemimpin pejuang kemerdekaan Indonesia.
 
Berbagai pemikir dan pemikiran agraria di awal masa kemerdekaan tidak pernah membayangkan, bahwa pemerintah pusat sebagai pemegang kewenangan Hak Menguasai dari Negara (HMN), itu akan menggunakan dan menyalahgunakan kewenangan yang besar itu. Sehingga, mengkhianati sifat budiman yang telah diletakkan dalam kewenangan yang besar sekali itu.
 
Birokrasi otoritarian pemburu rente itu tetap memerlukan justifikasi dari sebuah ide besar mengenai pembangunan. Mereka tetap saja birokrasi pembangunan yang mengaku mengabdikan diri pada tujuan-tujuan the greatest good for the greatest number of people, yang merupakan moto utama dari paham utilitarianisme. Mereka menjadi alat teknokratik dari kekuatan ekonomi—politik yang mendominasi negara dan masyarakat. Mereka memerlukan justifikasi atas perbuatan maupun akibat negatif yang di timbulkannya. Segala korban dapat dibenarkan asal demi pembangunan. Pembangunan menjadi ideologi yang membenarkan korban yang bergelimpangan. Pembangunanisme berusaha menyediakan justifikasi dan menghindarkan mereka dari rasa bersalah.  
 
Di zaman orde baru, kepemimpinan Soeharto, birokrasi otoritarian pemburu rente semacam ini lah yang ikut andil memasukkan tanah-tanah rakyat dan kekayaan publik lainnya secara paksa kedalam sirkuit produksi kapitalis yang dimiliki perusahaan-perusahaan raksasa nasional maupun internasional. Dan, pada gilirannya memberi jalan bagi akumulasi kekayaan elite oligarki yang mendominasi ekonomi—politik Indonesia. 
 
Sikap Noer Fauzi, yang tercantum dalam bukunya tersebut, telah mengisyaratkan, bahwa ia berkeinginan untuk secepatnya melaksanakan Land reform—sebagai upaya mensejahterakan petani di pedesaan. Noer Fauzi berharap, agar tanah-tanah bukan untuk diberikan kepada para penguasa modal, kapitalisme, sebab hal itu akan menciderai nurani rakyat. Namun, ia menginginkan, agar didistribusikan kepada para petani.

Judul Buku   : Land Reform: Dari Masa Ke Masa 

Penulis         : Noer Fauzi Rachman.

Tahun         : 2012

Jumlah      : xviii+ 164 Halaman, 14 x 21 cm
 
 

Bantaya Lanoni, 2 Februari 2013

Rifai Hadi

Pengagum sunyi, penikmat kopi, dan tidak suka lebai | saat ini berprofesi sebagai Advokat.

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: