Selain peraturan perundang-undangan ↗, asas-asas umum pemerintahan yang baik juga sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan, tindakan, atau keputusan pemerintah. Penggunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan haruslah berpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Mengapa demikian? Karena asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) merupakan rambu-rambu bagi para penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya. Rambu-rambu tersebut diperlukan agar tindakan-tindakan tetap sesuai dengan tujuan hukum yang sesungguhnya.[1]
Artikel kali ini hendak membahas beberapa asas-asas umum pemerintahan yang baik. AUPB ini menjadi pedoman pemerintah dalam melakukan tindakan apa pun, yang menyangkut kesejahteraan umum warga negara.
Di samping itu, AUPB dalam tulisan ini dapat dijadikan batu uji apabila keberatan dengan keputusan atau tindakan pejabat TUN.
Asas-asas umum yang dirangkum, ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi pengadilan ↗.
Sehingga, beberapa pengaturan di bawah ini yang menjadi rujukan utama AUPB sebagai batu uji keputusan di pengadilan TUN ↗.
Daftar Isi
Pengaturan tentang Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik
Di Indonesia, setiap produk peraturan perundang-undangan, harus berdasarkan asas. Namun, artikel ini ditulis dimaksudkan, AUPB sebagai batu uji di Pengadilan Tata Usaha Negara ↗.
Karena AUPB dimaksudkan sebagai batu uji, dengan demikian, urgensi keberadaan AUPB di samping sebagai pedoman bagi Administrasi Negara dalam menjalankan pelayanan publik (public service), juga merupakan alat uji yang dapat digunakan oleh Hakim Administrasi ….[2]
Untuk itu, berikut peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang AUPB:
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun)
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (UU 28/1999);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP);
Mari kita lanjutkan definisi AUPB.
Apa itu Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik?
Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan[3].
Definisi AUPB di atas berbeda dengan apa yang disebutkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.
Dalam ketentuan Pasal 1 angka (6) menyebutkan bahwa:
“Asas Umum Pemerintahan Negara yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme”.
Menurut Indroharto[4], AUPB adalah bagian dari asas-asas hukum umum yang secara khusus berlaku dan penting artinya bagi perbuatan-perbuatan hukum pemerintahan.
7 Jenis Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam UU 28/1999
UU 28/1999 tidak menyebut asas-asas umum pemerintahan yang baik. Melainkan asas ↗ umum penyelenggaraan negara (AUPN). Namun, pada dasarnya sama. Adapun AUPN dalam UU 28/1999 yaitu:
- Asas Kepastian Hukum
- Asas Tertib Penyelenggaraan Negara
- Asas Kepentingan Umum
- Asas Keterbukaan
- Asas Proporsionalitas
- Asas Profesionalitas
- Asas Akuntabilitas
8 Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam UU AP
Di samping AUPB dalam ketentuan UU 28/1999, terdapat juga asas dalam UU AP sebagai pedoman badan atau pejabat pemerintahan.
Asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut diatur melalui ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU AP, antara lain:
- Kepastian hukum
- Kemanfaatan
- Ketidakberpihakan
- Kecermatan
- Tidak menyalahgunakan kewenangan
- Keterbukaan
- Kepentingan umum
- Pelayanan yang baik
Dari beberapa ketentuan di atas, terdapat kesamaan pengaturan AUPB. Sehingga, saya merangkum Asas-asas umum pemerintahan yang baik bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi pengadilan.
16 Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik
Jenis asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam artikel ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan di atas. Di samping itu, juga AUPB dalam berbagai produk putusan pengadilan ↗.
Hal ini dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
AUPB yang bersumber dari putusan pengadilan dimaksud antara lain putusan Pengadilan Negeri yang tidak dibanding. Atau Putusan Pengadilan Tinggi yang tidak diajukan kasasi ↗, atau putusan Mahkamah Agung.[5]
Sehingga, saya merangkum setidaknya terdapat 16 asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang dapat dijadikan dasar pengujian keputusan tata usaha negara ↗. AUBP dimaksud antara lain:
1. Asas Kepastian Hukum
Apa itu asas kepastian hukum? Menurut penjelasan Pasal 3 UU 28/1999, Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.
Sementara menurut UU AP, asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
2. Asas Keadilan
Apa itu asas keadilan? Asas keadilan adalah setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
Asas keadilan adalah pengaturan penyelenggaraan ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai Pegawai ASN[6].
3. Asas Kemanfaatan
Apa itu Asas Kemanfaatan? Penjelasan dalam UU AP menyebutkan bahwa:
Asas kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.
4. Asas Ketidakberpihakan atau Tidak Diskriminatif
Apa itu asas ketidakberpihakan? Asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
5. Asas Kecermatan
Apa itu Asas Kecermatan? Asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
6. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan
Apa itu asas tidak menyalahgunakan kewenangan?
Asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan ↗ tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.
Artinya, badan atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan kewenangan yang mencakup:
- larangan melampaui Wewenang;
- larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
- larangan bertindak sewenang-wenang[7].
7. Asas Keterbukaan
Apa itu asas keterbukaan?
Asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
Pengertian tersebut terdapat dalam UU AP. Sementara dalam UU 28/1999 menyebutkan bahwa:
Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
8. Asas Kepentingan Umum
Apa itu asas kepentingan umum? UU AP menyebutkan bahwa asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.
UU 28/1999 mendefinisikan Asas Kepentingan Umum adalah yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.
9. Asas Pelayanan yang baik
Apa itu asas pelayanan yang baik? Asas pelayanan yang baik” adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara
Apa itu asas tertib penyelenggaraan negara? Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
11. Asas Proporsionalitas
Apa itu asas proporsionalitas? Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.
Sementara dalam UU ASN menyebutkan bahwa asas proporsionalitas adalah mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Pegawai ASN ↗.
12. Asas Profesionalitas
Apa itu asas profesionalitas? Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut UU ASN, asas profesionalitas adalah mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Asas Akuntabilitas
Apa itu asas akuntabilitas? Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Asas akuntabilitas menurut UU ASN adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Pegawai ASN harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Asas Permainan yang Layak
Apa itu asas permainan yang layak? Mengutip Nike K. Rumokoy ↗ [8], asas permainan yang layak atau asas fair play adalah setiap Badan atau pejabat pemerintahan yang mengeluarkan keputusan tidak boleh menghalang-halangi seseorang yang berkepentingan untuk memperoleh keputusan yang akan menguntungkan baginya. Bila seorang yang terkena keputusan itu mengajukan banding administratif, kemudian instansi yang mengeluarkan keputusan itu berusaha menekan atau mempengaruhi instansi banding.
15. Asas Keseimbangan
Apa itu asas keseimbangan? Asas keseimbangan adalah asas yang apabila Badan/Pejabat Tata Usaha Negara menerapkan sanksi-sanksi, maka ia harus menjaga adanya keseimbangan antara sanksi yang diterapkan dengan bobot pelanggaran yang telah dilakukan.
16. Asas Persamaan
Apa itu asas persamaan? Asas persamaan adalah asas yang mengharuskan badan atau pejabat TUN hendaknya mengambil tindakan yang sama (dalam arti tidak bertentangan) atas kasus-kasus yang faktanya sama.
Penutup
Terdapat begitu banyak asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai batu uji keputusan tata usaha negara di PTUN. AUPB dimaksud baik yang telah diatur dalam undang-undang, juga terdapat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung.
Demikian. Semoga bermanfaat.
[1] Widjiastuti, Agustin, Peran AAUPB dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari KKN, Perspektif, 22.2 (2017), 96–110
[2] Sjachran Basah, Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1992, hlm 8.
[3] Lihat Ketentuan Pasal 1 angka 17 UU AP.
[4] Indroharto, “Asas–asas Umum Pemerintahan Yang Baik”, dimuat dalam Paulus Effendi Lotulung (Ed.), Himpunan Makalah Asas–asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Cet. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm 145-146.
[5] Lihat Penjelasan Pasal 10 ayat (2) UU AP.
[6] Lihat Penjelasan Ketentuan Pasal 2 huruf i UU ASN.
[7] Lihat Ketentuan Pasal 17 huruf c UU AP.
[8] Nike K. Rumokoy, Tinjauan Terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Pemerintahan, Jurnal: Vol. XVIII/ No. 3/Mei-Agustus/2010., hlm., 91.